Bandung - Agenda kegiatan rutin tahunan DPRD Jabar yang dilaksanakan 4 bulan sekali, pada akhir Agustus 2011 sudah dilaksanakan. Sebagai bukti pertanggungjawaban dari kegiatan tersebut, Fraksi-Fraksi di DPRD Jabar menyampaikan aspirasi yang dijaring dalam kegiatan reses. Dari sekian aspirasi yang berkembang, diantaranya terungkap adanya aspirasi perbaikan ekonomi.

NERACA

Fraksi Demokrat, atas reses II tahun 2011 untuk perbaikan ekonomi menyampaikan rekomendasi  yaitu pemerintah dapat merealisasikan beberapa hal.  Pemerintah dapat bertindak cepat untuk menanggulanagi bahaya kekeringan karena petani dari kelompok penggarap sawah tersebut sebagian besar terancam gagal panen karena sawah mengalami kekeringan,    memfasilitasi pembuatan penampungan air seperti embung-embung di sentra-sentra penghasil padi.  

Mensosialisasikan bantuan pupuk murah bersubsidi, memfasilitasi penanggulangan hama padi, mengendalikan harga kebutuhan pokok serta pemerintah diharapkan tidak menaikkan tariff dasar listrik dan BBM.

Fraksi PDIP Perjuangan merekomendasikan, sehubungan dengan perkembangan pasar baik pasar modern maupun pasar tradisional pemerintah dituntut melakukan penataan yang lebih komprehensif dan pengaturan khususnya untuk masalah perizinan dan sanksi, untuk pembangunan sektor kepariwisataan diharapkan, ada pengembangan karena sektor tersebut dapat menjadi solusi untuk penyerapan tenaga kerja dan sumber pendapatan daerah, pemerintah dituntut dapat terus memperkuat program-program di pedesaan secara merata serta pemerintah dituntut dapat meningkatkan infrastruktur yang dapat bermanfaat memudahkan askes pendistribusian hasil kegiatan agribisnis.

Fraksi Gabungan Hanura dan PKB merekomendasikan sehubungan sebagian besar mata pencaharian masyarakat Jabar ada di bidang agribisnis pemerintah perlu melakukan penguatan kebijakan pengadaan pupuk bersubsidi, pengadaan bibit yang berkualitas, memfasilitasi alat pendukung produksi pertanian, memberikan kompensasi ganti rugi gagal panen bagi para petani yang terkena bencana serta membuat program diversifikasi dan intensifikasi usaha pertanian.

Pendampingan Ekonomi

Sehubungan dengan adanya daerah rawan bencana di beberapa daerah di Jabar, pemerintah diminta dapat melakukan pendampingan ekonomi melalui program bantuan modal usaha dan keterampilan masyarakat, rehabilitasi lahan/hutan serta pemberian bibit tanaman keras yang berkualitas.

Selanjutnya, berkaitan dengan aspirasi perbaikan ekonomi, Fraksi PAN menyampaikan aspirasi. Menurut Fraksi PAN, sehubungan dengan sering terjadinya kenaikan harga sembako terutama menghadapi Hari-hari besar keagamaan, pemerintah ke depan dapat melaksanakan operasi pasar bukan hanya untuk mengendalikan harga dari hilir, tetapi operasi juga dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan menjelang Lebaran.

Berikutnya FPPP, sehubungan dengan aspirasi perbaikan ekonomi menyampaikan beberapa saran antara lain pertama, untuk skema pengembangan ekonomi warga di level komunitas seperti pengrajin perlu diperluas cakupan areanya dan disinergikan dengan program yang ada di Kabupaten/Kota.

Kedua, bantuan hibah dari APBD Provinsi kepada kelompok masyarakat dunia usaha masih dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah permodalan untuk menjalankan usaha sebagian masyarakat. Untuk keperluan hal tersebut, perlu dikembangkan model-model pengembangan usaha yang sudah maju dan berjalan.

Ketiga, perlu ada upaya penguatan terhadap pasar tradisional agar tidak kalah bersaing dengan pasar modern yang sudah merambah sampai ke tingkat Kecamatan. Keempat, perlu ada regulasi yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil yang tidak mempunyai anggunan untuk bisa mengakses perbankan.

Kelima, infrastrukrur jalan dan irigasi yang menopang langsung ke sentra-sentra pertanian harus menjadi prioritas. Keenam pemerintah harus memperhatikan kekurangan PKL dan PPL di bidang agribisnis baik dari sisi jumlah maupun kesejahteraan.