NERACA

Depok – Mengenai rencana Mutasi pejabat di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dimana sejak berahirnya masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hj. Etty Suryahati pada Oktober 2014 silam telah menimbulkan banyak masalah dan diduga cacat prosedur hukum. Hal ini disebabkan tidak adanya transparansi daan kesan Walikota "terlalu" subjektif dalam memilih nama pejabat yang bakal dilantik.

Menurut Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi urusan Pemerintahan, HM. Hasbulah Rahmad Spd MHm menilai proses tahapan sesuai ketentuan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014, prosedurnya tidak transparan dan juga tidak objektif.

"Sebaiknya Walikota mempertimbangkan kondisi yang riil dan memenuhi syarat normatifnya. Sehingga anggapan masyarakat dan para calon nominasi yang bakal dilantik pada program mutasi, tidak ada anggapan atau kesan Walikota terlalu subjektif," kata Hasbulah yang juga adalah Ketua DPD PAN Kota Depok, Selasa (5/5).

Selain itu, lanjut Hasbulah, Walikota perlu mempertimbangkan kondisi politik saat ini yang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Dan, Walikota Nur Mahmudi sudah berakhir. Masa jabatannya 26 Januari 2016 yang sudah dua periode tidak bisa dipilih lagi.

"Oleh sebab itu jangan ada kesan dan penilaian para ASN, bahwa Walikota lakukan mutasi untuk kepentingn mobilisasi politiknya," tegasnya. 

Sedangkan untuk usulan nama-nama calon Sekda pengganti, harus transparan. Kemudian jangan diajukan nama yang tidak diketahui jenjang karir dan kompetensi serta integritasnya."Artinya jangan paksakan ASN yang belum memenuhi kriteria yanng ada dalam UU ASN," ujar Hasbulah yang juga mencalonkan Walikota Depok periode 2016-2021.

Sementara, Ketua LSM KAPOK Kota Depok, Kasno mengatakan penggantian Sekda Etty Suyahati harus calon yang memenuhi syarat bersih dari berbagai kasus korupsi dan memiliki kinerja yang bisa dditerima oleh semua Kepala Dinas dan pejabat lainnya.

"Yang diganti dan pengganti Sekda yang ramai dibahas pejabat ASN di lingkungaan Pemkot Depok, adalah penjabat yang sama-sama bermasalah," katanya.

Ketua KAPOK yang juga mendaftar dalam seleksi calon Walikota Depok di PDIP ini juga meminta Nur Mahmudi agar jangan memaksakan pejabat koleganya. Yang secara normatif belum memenuhi kriteria untuk menduduki posisi Sekda. Bahkan untuk diangkat jadi Pelaksana Tugas (Plt) pun belum bisa.

Bahkan, lanjut Kasno, adanya rencana untuk pemberhentian Ety Suryahati adalah langkah dan kebijakan Walikota Depok yang sangat tepat, namun patut disayangkan dan salah besar jika pengganti Ety Suryahati adalah pejabat yang diduga sedang berurusan dengan masalah hukum

"Kami dari KAPOK akan pantau terus peoses pergantian Sekda dengan intensif. Kita tidak mau ada kepentingaan. Politik dalam menempatkan personalia ASN - nya. Sekda adalah jabatan jenjang karier ASN tertinggi dan strategis di daerah," tambahnya. dasmir