Jokowi dan Reshuffle Kabinet Kerja

Oleh : Toas H, Pemerhati Masalah Strategis Indonesia.

 

Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla cukup mengkhawatirkan sebesar 48,5 persen menurut survei Poltracking Indonesia.‎ Salah satu faktor yang turut mempengaruhi adalah komunikasi politik pemerintah yang tidak dikelola baik. "Boleh jadi rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan saat ini karena tidak adanya komunikasi yang sinergis, terintegrasi dan massif di lingkaran pemerintahan,"‎ kata Di‎rektur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yudha dalam paparan survei di Jakarta, Minggu (19/4/2015).

Angka sebesar 48,5 persen itu gabungan dari penilaian publik yang sangat tidak puas (5,8%) dan kurang puas (42,7%). Sementara penilaian masyarakat yang puas sebesar 44 persen yaitu gabungan cukup puas (40,5%), dan sangat puas (3,5%). Tidak tahu/tidak jawab (7,5%).Sampel dari survei ini adalah 1.200 responden WNI yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Margin of error kurang lebih 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Metode survei wawancara ‎dan tatap muka rentang 23 s.d 31 Maret 2015. Sumber dana internal yang dihimpun untuk ‎survei publik. Survei kemudian mengerucutkan pada pertanyaan spesifik yaitu evaluasi kinerja Joko Widodo sebagai Presiden RI selama 6 bulan sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu. Hasilnya, masyarakat cenderung tidak puas. "46,4 persen publik cenderung tidak puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo." papar Hanta.

Publik yang puas sebesar 47 persen dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 6,6 persen. Sementara tak berbeda jauh evaluasi untuk kinerja wakil Presiden Jusuf Kalla yang relatif tidak puas. "45,3 persen publik cenderung tidak puas terhadap kinerja wakil presiden Jusuf Kalla," lanjutnya.Publik yang menilai puas terhadap kinerja JK dari 1.200 responden, hanya 44,8 persen. Sisanya sebesar 9,8 persen menjawab tidak tau atau tidak menjawab.

Hanta mencontohkan, saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada juru bicara kepresidenan, begitu juga para menteri-menterinya aktif menjelaskan setiap persoalan sekecil apapun kepada publik melalui media. Sementara Presiden Jokowi tidak ada juru bicara, begitu juga jarang menteri-menterinya menjelaskan langsung untuk hal-hal strategis seperti kenaikan BBM atau harga kebutuhan pokok. Malah, Jokowi justru yang 'merangkap' menjadi jubir. Menilik kepada pendapat Hanta Yudha, menurut penulis, seluruh jajaran stakeholder Kominfo terutama kehumasan yang ada di kementerian dan lembaga negara non kementerian kurang maksimal sebagai “jubir” atau “massanger of President”, sehingga termasuk yang perlu direshuffle atau diganti.

 Walapun Wapres Jusuf Kalla pernah menyatakan jika dilakukan reshuffle kabinet bukan karena berdasarkan survei, melainkan karena kebutuhan pemerintahan, mungkin JK lupa bahwa hasil survei menggambarkan opini, emosi, dan sikap masyarakat yang harus dihormati dan direalisasikan.

Menurut Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyebut 6 bulan cukup untuk mengevaluasi kinerja menteri yang tak maksimal. “Tapi yang jelas mesti tahun ini," kata Hendrawan Supratikno di press room gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/4/2015). Penilaian Hendrawan dalam 6 bulan masa kerja kabinet, ada menteri yang salah tempat sehingga kerjanya tidak maksimal, ada juga menteri yang punya 'hidden agenda' karena masih perlu memenuhi keinginan sponsor yang mendorongnya menjadi menteri. ‎"Ada menteri yang sepak terjangnya seperti dikendalikan oleh konflik kepentingan atau terlalu banyak pesan sponsor, sehingga langkah-langkahnya mau ikut nawacita atau trisakti agak kagok, gamang," ujar professor bidang ekonomi itu. "Ada yang di bidang ekonomi dan politik hukum. Itu sebabnya kita minta Jokowi evaluasi komprehensif dan objektif, artinya tak ada muatan yang sifatnya tendensius," imbuhnya soal menteri dimaksud. Hal yang pasti, menurutnya reshuffle perlu dilakukan tapi cukup satu kali dalam 5 tahun masa kabinet kerja. Hendrawan juga menyatakan, isu reshuffle itu turut dibicarakan di rapat PDIP.  

Sebelumnya dua pimpinan DPR yakni Agus Hermanto dan Fadli Zon melontarkan kritik keras kepada para menteri di sektor ekonomi. Fadli bahkan menilai Presiden Jokowi perlu mengevaluasi total menteri di sektor ekonomi. Waketum Gerindra yang duduk di Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Jokowi memang perlu mengevaluasi total Kabinet Kerja. Fadli menyoroti sektor yang paling lemah di Kabinet Kerja, yakni sektor ekonomi. Menurut Fadli, sektor ini harus diisi orang-orang yang kompeten.

Sekjen ‎Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pandangannya soal isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Jokowi yang tengah mengemuka. Menurutnya, kocok ulang kabinet bisa menjadi jalan keluar atas permasalahan pemerintahan. ‎Muzani juga menilai ada pembantu-pembantu Presiden Jokowi yang tak akurat dalam memberikan laporan, sehingga itu berdampak pada kebijakan pemerintahan. Namun demikian, soal reshuffle pemerintahan, Gerindra menyatakan akan tetap berada dalam sikap oposisi meski ditawarkan jabatan di pos pemerintahan. “Kami tidak pernah diusulkan. Kalau ditawarkan, kami tetap dalam posisi oposisi," tegas Muzani.

Presiden Jokowi disarankan untuk melakukan reshuffle kabinet secepatnya, apalagi PDIP dan Partai Gerindra sepakat dengan reshuffle kabinet, sehingga Jokowi yang menurut majalah ternama dunia TIME untuk kategori leaders tercatat sebagai 100 orang paling berpengaruh di dunia untuk tahun 2015 (17/4/2015) akan memiliki nyali untuk melakukan reshuffle kabinet (mengganti menteri atau kepala lembaga negara non kementerian yang tidak akurat dalam membuat laporan.

 Jangan Hanya Menteri Ekonomi

Menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil, mengapa menteri bidang ekonomi menjadi sorotan, karena kinerja ekonomi memang sulit. Sulitnya kinerja ekonomi karena ada berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Sulitnya kinerja ekonomi karena berbagai faktor internal dan eksternal. Eksternal yaitu kondisi komunitas dunia yang turun, Uni Eropa yang sakit, pertumbuhan Tiongkok yang rendah sehingga semua itu mempengaruhi daya beli ekspor kita. Sementara itu, kalangan menteri bidang ekonomi menurut pemberitaan media massa siap jika terkena reshuffle kabinet.

Menurut penulis, sebenarnya reshuffle kabinet tidak hanya perlu dilakukan ke kalangan menteri ekonomi, karena menteri di jajaran lainnya juga kerap melakukan “blunder”, sehingga perlu untuk dilakukan reshuffle kabinet. Atau kalangan menteri dan pejabat setingkat menteri (kepala lembaga negara non kementerian) yang kurang mampu membreak down program kerja Presiden yang dikenal dengan Nawacita dalam tugas pokok dan fungsinya. Hal ini terjadi karena menteri dan kepala lembaga negara non kementerian kurang didukung oleh jajaran eselon I dan eselon II yang mampu merealisasikan Nawacita dalam rencana strategis dan program kerjanya.

Semua pihak harus memahami, jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet bukan didasarkan kepada “like and dislike”, namun dalam upaya mewujudkan program Nawacita nomor dua yang berbunyi Pemerintah akan membangun tata kelola pemerintahan bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

 

 

BERITA TERKAIT

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…

BERITA LAINNYA DI Opini

Pembangunan Infrastruktur Demi Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Papua

  Oleh : Damier Kobogau, Mahasiswa Papua tinggal di Surabaya   Pemerintah terus berkomitmen membangun Papua melalui berbagai pembangunan infrastruktur…

Pembangunan Fasilitas Pendukung Salah Satu Kunci Kesuksesan IKN

  Oleh : Rivka Mayangsari, Peneliti di Lembaga Studi dan Informasi Strategis Indonesia   Pembangunan IKN merupakan sebuah keputusan sejarah…

Presiden Terpilih Perlu Bebaskan Ekonomi dari Jebakan Pertumbuhan 5% dengan Energi Nuklir Bersih

    Oleh: Dr. Kurtubi, Ketua Kaukus Nuklir Parlemen 2014 – 2019, Alumnus UI Bencana Alam yang banyak terjadi didunia…