NERACA

Jakarta – Beberapa perwakilan Anggota parlemen Jepang bersama dengan Econonomic Reserach Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Senin (4/5). Dalam pertemuan tersebut Jusuf Kalla menyebutkan bahwa perbankan asal Jepang yaitu Bank of Tokyo-Mitsubshi UFJ, Ltd (BMTU) meminta peranannya ditingkatkan di Indonesia. “Bank Mitsubhisi minta agar peranan bank Jepang di Indonesia lebih ditingkatkan,” kata JK. 

JK menyebutkan, perbankan asal negeri samurai tersebut meminta lebih diberikan peran dalam penyaluran kredit, terutama bagi para pengusaha Jepang yang banyak berbisnis di Indonesia. “Karena itu lebih mudah bank-bank Jepang ada di Indonesia dan menyalurkan kredit yang berasal dari dana-dana di Jepang,” tambahnya.

Namun begitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat pengawasan terhadap bank asing dan mengarahkan penyaluran kredit dari bank asing. Dengan demikian, maka bank asing tidak bisa mengucurkan kredit dengan bebas.

Deputi Komisioner Pengawas Bank I OJK, Mulya Siregar, menyebutkan bahwa kredit bank asing nantinya akan diarahkan kepada sektor yang belum dijamah oleh bank di Indonesia, misalnya sektor maritim yang porsi kreditnya masih minim.

"Kita tidak akan anti (kepada bank asing), tapi akan arahkan bank asing untuk jamah sektor yang belum terjamah bank umum, tidak akan dilepas semaunya mereka tapi harus diarahkan ke kredit-kredit yang dibutuhkan Indonesia," ungkapnya. 

Untuk itu, dia mengatakan saat ini OJK tengah mempersiapkan definisi baru mengenai bank asing. Dengan demikian, maka bank umum yang dimodali asing tidak serta merta di cap sebagai bank asing. “Apakah kalau modal bank asing itu lebih dari 50 persen kita sebut bank asing, atau kalau pihak asing punya modal kurang dari 50 tapi masih mendominasi juga disebut bank asing, ini akan kita definisikan," tandasnya.

Di samping itu, Mulya juga mengatakan, Indonesia telah menyepakati ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) sejak akhir tahun 2014 lalu. Dalam peraturan tersebut dikatakan, setiap bank di ASEAN yang akan membuka subsidiary bank atau cabang harus membuka diri juga untuk bank dari tempat yang ia tuju. Karena itu, perbankan nasional tidak perlu khawatir akan serbuan dari negara tetangga. “Kita sudah masuk dalam ABIF yang sudah ditandatangani oleh 10 gubernur bank sentral. Jadi sekarang masih dalam proses implementasi. Kerjasama ini membuka peluang bank-bank domestik untuk membuka cabang di 9 negara ASEAN lainnya,” paparnya.

Ia menjelaskan, dengan adanya perjanjian ini, Indonesia tidak perlu khawatir dengan serbuan bank-bank asing dalam penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun ini. “Ibaratnya kalau dia sudah 3-0 dia kirim lagi 1 lagi jadi 4-0 itu tidak bisa, harus 3-3 dulu. Kita buka dulu 3 di negaranya, baru dia bisa buka satu lagi di sini. Sehingga kekhawatiran kita akan diserbu bank-bank asing dari ASEAN tidak akan terjadi karena sudah di atur dalam ABIF Guidelines,” jelas Mulya.