Target Penurunan Rasio Gini Terlalu Rendah - Hasil Penilaian BPK

 

 

 

NERACA

Medan - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis menyatakan target pemerintah dalam menurunkan indeks kesenjangan pendapatan atau rasio gini (ratio gini) dari 0,41 menjadi 0,36 hingga 2019 masih terlalu rendah. “Angka rasio gini 0,36 sesuai RPJMN 2015--2019 masih jauh lebih tinggi daripada era-era sebelumnya yang 0,31. Harta negara seharusnya dinikmati oleh semua kalangan masyarakat,” kata Harry, seperti dilansir laman Antara, kemarin. 

Menurut Harry, melonjaknya rasio gini selama satu dekade terakhir dari 0,33, hingga 2013 yang sebesar 0,41 sudah terlalu jauh dan menjadi "lampu kuning" bagi pemerintah. Dengan data tersebut, dia mengatakan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan alokasi anggaran untuk program-program penurunan tingkat ketimpangan, dan target-target kesejahteraan lainnya.

“Angka 0 dalam rasio gini mencerminkan harta dan kekayaan negara dimiliki oleh semua rakyat Indonesia. Jika terus naik, atau hingga mencapai 1, itu artinya harta kekayaan negara dimiliki oleh satu kelompok masyarakat tertentu saja,” ujarnya.

Target kesejahteraan lainnya, ujar Harry, yang harus diperjuangan pemerintah melalui optimalisasi pengelolaan keuangan negara adalah target penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan juga peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Harry yang juga mantan anggota Komisi XI DPR RI mengatakan bahwa dirinya tidak setuju dengan alasan pemerintah yang selalu membandingkan rasio gini Indonesia di level 0,41 dengan rasio gini Amerika Serikat di 0,46. Pasalnya, kata dia, meskipun rasio gini d AS tinggi, program perlindungan sosial untuk rakyat miskin di negara "Paman Sam" tersebut relatif cukup memadai.

Menurut Harry, pemerintah AS menyiasati masih tingginya rasio gini dan tingkat kemiskinan di negara tersebut dengan mengoptimalkan alokasi anggaran untuk program perlindungan sosial. "Sewaktu saya kuliah di AS, dan istri saya hamil, saya bingung sekali karena saya tidak punya uang untuk membayar rumah sakit di AS atau memulangkan istri saya ke Indonesia," katanya.

"Akan tetapi," lanjut dia, "pemerintah AS ternyata punya program perlindungan sosial untuk bayi yang masih dalam kandungan. Mereka menginginkan jaminan sosial untuk keselamatan bayi. Melalui satu program, istri saya dapat melahirkan tanpa biaya." Harry menekankan arah kerja BPK kini tidak hanya ingin memastikan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mengawasi agar penggunaan uang negara optimal untuk program-program kemakmuran rakyat. "Bukan hanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kami incar, melainkan juga program-program pemerintah harus benar-benar memakmurkan rakyat," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof A. Chaniago mengatakan bahwa target kesejahteraan masyarakat juga tetap menjadi prioritas pemerintah, selain target akselerasi pertumbuhan ekonomi yang mendekati 7 persen per tahun.

Ia menargetkan indeks rasio gini dapat turun menjadi 0,4 pada akhir 2015, dan 0,39 pada akhir 2016. Target-target kesejahteraan yang dicanangkan pemerintah tersebut, kata Andrinof, berdasarkan kajian matang dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional, dan juga melalui masukan-masukan pemerintah daerah.

BERITA TERKAIT

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital

Jadilah Individu Beretika di Dunia Nyata Maupun Digital NERACA Banyuwangi - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab

Bijak Bermedia Sosial, Bebas Berekspresi Secara Bertanggung Jawab  NERACA Probolinggo - Dalam rangka mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital, Kementerian Komunikasi…

Perhatikan Batasan dalam Berkonten di Media Sosial

  NERACA Jember - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo RI) berkomitmen meningkatkan literasi digital masyarakat menuju Indonesia #MakinCakapDigital2024. Dalam rangka…