NERACA

Klaten – Dalam kunjungan kerjanya ke SD Temuwangi 2, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten untuk membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Kepada perwakilan masyarakat, Presiden Joko Widodo mengancam akan mencabut izin bagi Rumah Sakit (RS) swasta yang tidak menerima dan melayani masyarakat pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS). Bahkan, Presiden menegaskan akan "memaksa" seluruh rumah sakit (RS) swasta di Indonesia untuk menerima dan melayani KIS.

“Ini memang belum semua rumah sakit hanya yang negeri, tapi belum semua rumah sakit swasta bisa terima ini. Semua (nanti) akan saya paksa harus mau terima ini (KIS),” kata Presiden di Dusun Temuwangi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (4/5).

Ia mengatakan, percuma jika menjadi Presiden akan tetapi tidak tegas dalam menjalankan program-program yang telah disusun dalam rangka memberikan perlindungan ke masyarakat. “Ini tak pekso kalau tidak mau, izin saya cabut. Dadi Presiden ora kendel. Nggih mboten?" Kata Presiden. Ia berkomunikasi dengan masyarakat setelah menyerahkan kartu-kartu itu kepada perwakilan bahkan sempat berinteraksi dengan para siswa penerima KIP. 

Pada kesempatan itu, Jokowi ingin memastikan jangan sampai ada masyarakat yang sakit rapi tidak mendapatkan akses kesehatan. Namun Presiden menegaskan penggunaan kartu harus berjenjang yakni terlebih dahulu ke Puskesmas kemudian jika sakitnya parah dirujuk ke rumah sakit. "Jadi urutan harus jelas sakitnya flu jangan ke rumah sakit, ke Puskesmas dulu cek apa flu apa paru-paru kalau diberi rujukan baru ke rumah sakit. Batuk-batuk ke rumah sakit ditolak jangan marah, lesu, nanti rumah sakit penuh dan yang sakit berat tidak tertangani," katanya.

Ia mengatakan KIS harus dilayani oleh rumah sakit karena sejatinya hal itu dibayar oleh negara. Kepala Negara meminta jika ada masyarakat pemegang KIS tidak dilayani agar segera melaporkan. “Ini proses diperbaiki meskipun tidak menutup mata memang masih ada yang suka bentak-bentak, Bu Menkes kalau ada rumah sakit yang sering nolak kartu ini dan tidak ramah langsung diperingatkan,” katanya.

Sekedar informasi, per 28 April 2015 lalu, sebanyak 88,2 juta Kartu Indonesia Sehat (KIS) akan dibagikan merata di seluruh Indonesia. Bersamaan dengan itu, sebanyak 20,3 juta Kartu Indonesia Pintar (KIP) pun ikut didistribusikan untuk siswa tidak mampu di Indonesia. Saat ini, ada sekitar 600 rumah sakit swasta yang masih belum bekerja sama dengan BPJS dari total 2.500 rumah sakit swasta di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan sebelumnya, Joko Widodo, tak menampik bila pembagian sejumlah 'kartu sakti' ini cukup memakan waktu. “Ada proses lelang, ada proses administrasi, karena kan APBN kan baru diketuk pertengahan Januari. Sekarang sudah mulai bagi-bagi,” ujar Jokowi.

Namun, Jokowi meminta waktu enam bulan lagi untuk benar-benar dapat memfungsikan kartu itu dengan baik. Sebab, dia menyadari masih banyak kekurangan sehingga kartu itu belum dapat digunakan di seluruh rumah sakit. “Sama, dulu di Jakarta juga begitu (banyak keluhan) nanti kalau sudah 6 bulan pasti mapan. Semua awal rumah sakit swasta seperti itu, ada yang belum mengerti, ada yang melayani dengan pola lama, gaya lama, itu yang harus diubah semuannya, masyarakat siapapun harus dilayani rumah sakit dengan baik,” lanjutnya.

KIS yang diluncurkan tanggal 3 November 2014 merupakan wujud program Indonesia Sehat di bawah Pemerintahan Presiden Jokowi. Program ini diantaranya pertama, menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kedua, perluasan cakupan PBI termasuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Bayi Baru Lahir dari peserta Penerima PBI; serta ketiga adalah memberikan tambahan Manfaat berupa layanan preventif, promotif dan deteksi dini dilaksanakan lebih intensif dan terintegrasi.