NERACA

Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memfokuskan program-program kampanye yang berkaitan dengan pensiunan untuk para pegawai perusahaan-perusahaan swasta. "Kami mulai fokuskan program kampanye pensiunan swasta yang akan dimulai tepat 1 Juni mendatang," kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan cabang Salemba, Jakarta, Budiono di Jakarta, Jumat (1/5).

Salah satunya dengan menjajaki program promosinya melalui acara Muktamar III yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) di Jakarta. "Kami terus melakukan sosialisasi secara maksimal agar masyarakat mengetahui program BPJS Ketenagakerjaan" katanya usai sosialisasi program tersebut. Pada kesempatan tersebut BPJS Ketenagakerjaan mengenalkan manfaat program-program yang sudah ada, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua serta Jaminan Pensiun yang akan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

Acara muktamar diselenggarakan di Gedung Dhanapala, Jakarta dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla serta dihadiri oleh Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad. "Adanya Jaminan Pensiun yang akan beroperasi di bulan Juli 2015, merupakan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi, apapun profesinya" kata Budiono.

Kegiatan Muktamar III diselenggarakan bersamaan dengan seminar ekonomi islam dengan tema "Building Strategic Alliance Islam Economic Finance and Bussines Policies". Pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi latar belakang diselenggarakannya kegiatan tersebut. Budiono berharap BPJS Ketenagakerjaan bisa membantu menjamin para pekerja terutama jaminan keselamatan jiwanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi.

Lebih lanjut Budiono menjelaskan, bentuk-bentuk sosialisasi tersebut, di antaranya dilakukan di titik-titik keramaian, seperti saat hari bebas kendaraan bermotor (car free day), juga melalui media massa serta memanfaatkan program "Tanya Saya" yang ada di tempat-tempat umum. "Hal ini penting dilaksanakan karena program jaminan pensiun merupakan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi, apa pun profesinya," tutur dia.

Seperti diketahui, BPJS Ketenagakerjaan telah memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM). "Mudah-mudahan nantinya para pegawai pemerintah (PNS) juga bisa menjadi peserta," pungkas Budiono.

Wali Kota Jakarta Pusat, Mangara Pardede menyatakan dukungannya atas sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan ini. "Saya berharap dengan program dari BPJS Kesehatan, para pekerja, khususnya yang ada di wilayah Jakarta Pusat, bisa terlindungi dalam kegiatannya mencari nafkah," ujarnya.

Adapun dalam program jaminan pensiun ini, nantinya para pekerja akan dikenakan iuran sebesar delapan persen dari penghasilan, dengan rincian lima persen ditanggung perusahaan dan sisanya karyawan itu sendiri. Jangka waktu pengumpulan iuran minimal 15 tahun dan para pekerja akan mendapatkan dana pensiun itu ketika berusia 56 tahun.