Di tengah kondisi global yang tidak menentu belakangan ini dan sejumlah faktor fundamental di dalam negeri yang memprihatinkan, pemerintah mengakui pertumbuhan ekonomi domestik hingga kuartal I-2015 tidak mencapai 5%, angka ini jelas lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 5,21%. 

Salah satu alasan Pemerintah selain masalah global, adalah disebabkan lambannya pencairan belanja pemerintah sehingga realisasinya relatif masih kecil. Padahal, pada kuartal kedua pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi mulai bergerak seiring pencairan anggaran sejumlah proyek infrastruktur yang sudah dicanangkan sebelumnya. Problem ini dianggap sebagai hal yang lumrah di kalangan birokrat, karena pertumbuhan yang melambat pada kuartal I-2015 sudah menjadi tren setiap tahun anggaran.

Ini tentu saja merepotkan kalangan dunia usaha. Pengusaha pada awalnya berharap banyak perubahan di bawah pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK), namun belakangan mulai terasa gejala ketidakkonsistenan pemerintah dalam membangun iklim perekonomian yang friendly dengan dunia usaha. 

Kita melihat sejumlah kebijakan terkait dengan perpajakan telah membuat dunia usaha merevisi kembali business plan-nya. Seperti pajak di bidang properti akan makin diintensifkan, upaya pemerintah menaikkan bea masuk atas beberapa komoditas utama juga menjadi perhatian pengusaha lokal. Pasalnya, kondisi pasar global sedang memprihatinkan, bahkan nilai tukar rupiah makin terdepresiasi lebih dalam terhadap dolar AS.

Kalangan pengusaha yang semula mengharapkan suku bunga rendah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, ternyata kenyataannya tidak demikian. Bank Indonesia tidak bisa mengambil pilihan menurunkan suku bunga acuannya (BI Rate). Alasannya, BI harus menjaga stabilitas ekonomi dari indikasi larinya modal asing (capital outflow) dan penguatan dolar AS belakangan ini.

“Sulit bagi BI menyesuaikan BI Rate untuk mendorong pertumbuhan. Bukannya BI suka bunga tinggi. Akan tetapi, saat BI Rate turun, investor akan lari,” ujar Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo di Semarang, Kamis (30/4)  

Di sisi lain, perlambatan ekonomi mestinya harus diwaspadai oleh pemerintah sebelum berdampak negatif terhadap kinerja perbankan akibat membengkaknya kredit bermasalah (non performing loan-NPL). Cepat atau lambat indikasi ke ke arah tersebut mulai terlihat. Ini terlihat dari laporan publikasi perbankan akhir 2014, hanya ada lima bank papan atas yang memperoleh kenaikan laba usaha yang signifikan. Sedangkan sisanya menderita kerugian dan mengalami kenaikan laba yang tipis.  

Tidak hanya itu. Publikasi terbaru dari BKPM yang menyatakan realisasi investasi mencapai Rp124,6 triliun dengan menyerap 315.229 tenaga kerja yang terdiri dari PMA sebanyak 201.887 orang dan PMDN sebanyak 113.342 orang pada periode triwulan I- 2015, atau tumbuh 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, jangan dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini.

Pasalnya, tak semua data realisasi investasi itu sesuai faktanya di lapangan. Seperti komitmen investasi dari beberapa perusahaan Tiongkok yang konon mencapai US$72 miliar atau setara Rp 920 triliun, ternyata tidak sampai 10% yang serius melakukan riil investasi di Indonesia.

Jadi, sungguh amat berat mencapai target pertumbuhan perekonomian 2015 yang dipatok sekitar 5,4%-5,8% seperti yang dipaparkan outlook ekonomi versi Bank Indonesia, mengingat masih banyak persoalan internal dalam negeri yang harus serius dibenahi. Pemerintahan Jokowi-JK saatnya introspeksi diri.