Akses Air Bersih Sukabumi Masih Rendah


NERACA
Sukabumi -  Walikota Sukabumi H.M Muraz mengakui tingkat air permukaan tanah di Kota Sukabumi sangat kurang bagus, bahkan masyarakatnya masih ditemukan menggunakan air sungai. Hal itu menunjukan tingkat akses air bersih masih cukup rendah. Selain disebabkan oleh kondisi air permukaan tanah mengalami degradasi kualitas dan kuantitas, juga akses sambungan air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi masih terbatas.

"Kita akui karena kondisi air permukaan tanah di Kota Sukabumi itu tidak bagus. Masyarakat di Kota Sukabumi juga masih banyak yang menggunakan air sungai karena pelayanan dari PDAM masih sangat kurang," ujar Muraz usai meresmikan pembangunan sanitasi dan jaringan air bersih di Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Al-Fath Sejahtera, Kamis (30/4).

Melihat kondisi tersebut, kata Muraz, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berupaya mengejar target akses air bersih sebesar 50%. Karena, jika masih mengandalkan sambungan dari PDAM, tingkat mengakses air bersih warga Kota Sukabumi paling hanya sekitar 20%.

"Makanya harus dicari solusi alternatif agar masyarakat Kota Sukabumi bisa mengakses air bersih. Satu di antaranya dengan pola pengelolaan air bersih melalui KSM tersebut," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KSM Al-Fath Sejahtera Fajar Laksana menyebutkan pembangunan sumur artesis dan MCK plus-plus ditargetkan bisa selesai dalam waktu lima bulan. Selain itu juga ditambah dengan pembangunan WC komunal, karena bisa menghasilkan biogas.

"Sebenarnya, sebelum adanya pembangunan sumur artesis ini, kita sudah membuat tiga lubang untuk mencari sumber air. Tapi ternyata tak berhasil. Dengan adanya pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi ini diharapkan kita bisa membuka akses yang bisa digunakan sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK) di dua RW yakni RW9 dan 15," ungkap Fajar yang juga Pimpinan Ponpes Dzikir Al-Fath.

Fajar juga menambahkan, meskipun demikian, setiap KK ke depannya akan dibebankan biaya pemeliharaan sarana dan operasional. Dari hasil hitung-hitungan, kemungkinan setiap KK akan dibebankan sekitar Rp25 ribu per bulan. (arya)

 


BERITA TERKAIT

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

NERACA Jakarta - Langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,…

Terkait Evaluasi LPPD 2024, Ini Kata Pj Wali Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024, merupakan laporan penyelenggaran pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran…

Bupati Tangerang Harapkan Reformasi Agraria Solusi Masalah Pertanahan

NERACA Tangerang - Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono berharap adanya gerakan sinergitas reformasi agraria di Indonesia bisa menjadi…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

LPDB-KUMKM Dorong Koperasi Sektor Produktif Akses Dana Bergulir

NERACA Jakarta - Langkah konkret dalam mendukung ketahanan pangan nasional terus dilakukan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,…

Terkait Evaluasi LPPD 2024, Ini Kata Pj Wali Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024, merupakan laporan penyelenggaran pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran…

Bupati Tangerang Harapkan Reformasi Agraria Solusi Masalah Pertanahan

NERACA Tangerang - Pejabat (Pj) Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono berharap adanya gerakan sinergitas reformasi agraria di Indonesia bisa menjadi…