NERACA

Jakarta – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengajak buruh mengatasi ekonomi biaya tinggi yang diyakini merupakan permasalahan sebagai musuh bersama baik bagi para buruh maupun kalangan pengusaha. Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengajak buruh untuk memerangi biaya tinggi. Menurut Bahlil Lahadalia, inefisiensi ekonomi masih menjadi momok menakutkan di dunia usaha.

Dampaknya, ujar dia, biaya produksi di Tanah Air tidak mampu kompetitif bahkan dengan sesama negara ASEAN. Ia berpendapat bahwa ekonomi biaya tinggi utamanya dipicu oleh pungutan liar mulai dari perizinan di birokrasi, proses produksi, distribusi, hingga "loading" (aktivitas bongkar muat) di pelabuhan. Tak hanya itu, Ketum Hipmi juga menyebutkan ekonomi biaya tinggi juga dipicu oleh tingginya biaya logistik serta rendahnya akses memperoleh bahan baku industri. "Kalau yang fix cost ini masih bisa kita siasati secara kreatif tapi kalau variable cost ini kan susah ditebak. Rata-rata variable cost ini datang dari pungli dan biaya di birokrasi," paparnya, dikutip dari Antara di Jakarta, Minggu.

Bahlil menilai reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah belum cukup menekan pungli di birokrasi. Pasalnya, reformasi belum diikuti oleh implementasi administrasi dan sistem yang terintegrasi utamanya dalam perizinan.

Berdasarkan publikasi World Economic Forum, daya saing saing pada 2013-2014, Indonesia diketahui berada di urutan 38. Angka ini di bawah Singapura yang menempati posisi 2, Malaysia (24), Brunei Darussalam (26) dan Thailand (37).

Sementara itu Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menegaskan agar upaya-upaya memiskinkan buruh dihentikan. "Bangkitlah seluruh kaum pekerja untuk melawan konspirasi global yang ingin melegitimasi praktik eksploitasi dan memiskinkan pekerja," kata Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat.

Ia juga menyerukan bahwa apapun pekerjaan dan jabatan pekerja, selama masih menerima upah/gaji, maka sesungguhnya mereka adalah pekerja/buruh. Karena itu, kata dia, ASPEK Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), bersama jutaan buruh di Indonesia, akan terus menyuarakan berbagai tuntutan demi terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. "Buruh harus sejahtera, buruh harus bisa hidup layak, dan buruh harus bisa terlindungi hak-nya tanpa diskriminasi dan intimidasi," katanya.

Dalam kaitan itu, katanya, maka ukuran paling penting dari tingkat kesejahteraan buruh adalah upah. Karena itu, kata dia, tuntutan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2016 sebesar 30 persen adalah wajar dan tidak berlebihan. "Kenaikan upah tentunya akan meningkatkan daya beli buruh sehingga kehidupan buruh akan lebih baik," katanya.

ASPEK Indonesia juga menuntut penambahan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 60 komponen menjadi 84 komponen, serta menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan UMP setiap dua tahun sekali, apalagi lima tahun sekali.

Pemerintah, kata dia, seharusnya memastikan bahwa setiap kebijakan yang akan dibuat harus berpihak kepada kesejahteraan rakyat, bukan berpihak pada kepentingan investasi semata, apalagi pada kepentingan pengusaha hitam yang menguasai modal. "Negara harus memastikan distribusi kesejahteraan secara maksimal untuk dapat dinikmati seluruh rakyat, khususnya buruh," katanya.

Jaminan pensiun Tuntutan lain dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat, adalah meminta pemerintah untuk menjalankan jaminan pensiun bagi seluruh pekerja, dengan cara segera mensahkan RPP Jaminan Pensiun per Juli 2015, dengan iuran 15 persen per bulan dan manfaat bulanan sebesar 75 persen dari gaji terakhir seperti pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian, menghapus sistem kerja "outsourcing" (alih daya) dengan merevisi Permenakertrans No.19 Tahun 2012, sehingga buruh bisa mendapat kepastian kerja dan kepastian status hubungan kerja.

Selanjutnya mengangkat pekerja "outsourcing" yang ada di BUMN menjadi pekerja tetap, karena faktanya praktik pelanggaran sistem kerja "outsourcing" justru banyak terjadi di BUMN tanpa ada upaya dari pemerintah untuk menindak direksi BUMN yang melanggar UU Ketenagakerjaan.

Tuntutan lainnya, menjalankan jaminan kesehatan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia dengan menambah APBN sebesar Rp30 triliun untuk alokasi jaminan kesehatan. Lalu, kata Mirah Sumirat, mengganti "System Ina-CBG's" dengan "Free for Service" agar semakin banyak rakyat yang bisa mendapatkan pengobatan gratis, serta menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

ASPEK Indonesia juga menuntut revisi total UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No. 2 Tahun 2004, dan membubarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang ada, serta memberikan proses penyelesaian yang lebih mudah bagi pekerja.

Selanjutnya, mengangkat guru honor dan pekerja honor menjadi PNS, menurunkan harga sembako, menolak kenaikan harga dan liberalisasi harga BBM, gas dan listrik, yang diserahkan kepada mekanisme pasar, karena akan semakin memiskinkan rakyat.

"Pemerintah juga harus menghentikan penjualan aset negara serta memastikan bahwa tanah, air dan udara dikuasai dan dimanfaatkan oleh negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," katanya.

Adapun Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Japto S. Soerjosoemarno mengatakan pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan buruh untuk kedaulatan bangsa. "Sejauh ini perhatian pemerintah terhadap buruh sangat kurang," ujar Japto saat membuka Musyawarah Nasional I Srikandi Pemuda Pancasila di Jakarta.

Japto mengatakan bahwa pemerintah perlu memenuhi kebutuhan buruh. Menurut dia, buruh baru bisa bekerja dengan tenang jika kebutuhannya terpenuhi. "Misalnya kesehatannya, jaminan hari tuanya dipenuhi," tambah dia.

Kesejahteraan buruh, lanjut dia, mempunyai hubungan yang erat dengan kesejahteraan bangsa. Japto mengatakan bahwa para buruh harus menggalang kekuatan untuk mencapai kesejahteraan.