Arahan Presiden - Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas

NERACA


Jakarta -  Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia masih akan berkonsentrasi kepada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antar daerah,. "Fokus kita saat ini sudah jelas untuk pembangunan Infrastruktur," dalam kata sambutannya di acara Musrenbangnas 2015, di Jakarta, Rabu (29/4).

Presiden juga menegaskan bahwa konsentrasi anggaran negara 2015 ini akan ditujukan untuk pembangunan infrastruktur daerah di berbagai bidang seperti pertanian  "Pembangunan infrastruktur di bidang pertanian seperti pembanguan irigasi, bendungan, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dan lainnya," ujarnya.

Selain itu, pembangunan infrastruktur lainnya yang berfungsi sebagai sarana penghubung antar daerah seperti pelabuhan dan bandar udara untuk konektivitas antar pulau, Konsentrasi anggaran kita semuanya akan ke arah situ," ujar Presiden.

Dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk menstimulus percepatan ekonomi, pemerintah rencananya akan menyediakan dana pembangunan daerah dalam skema Inpres (Instruksi Presiden).

Dana yang jumlahnya akan bervariasi ditiap daerah tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur yang diperlukan sesuai kebutuhan masing-masing. Dan Dirinya meminta agar dana-dana BUMN di perbankan dapat dimaksimalkan untuk pembiayaan pembangunan terutama infrastruktur.
"Dua bulan lalu saya kumpulkan bank yang punya duit besar tapi hanya disimpan saja dengan bunga yang kecil,"  ucapnya.

Presiden mencontohkan dana BPJS Kesehatan di bank mencapai Rp180 tiliun tapi yang bisa digunakan untuk membangun rumah hanya lima persen. "Setelah saya kumpulkan tanya berapa sebesar-besarnya yang bisa digunakan misal 40 persen, duit itu juga bukan ilang," katanya.

Selain itu di Malaysia, Dana Tabung Haji bisa digunakan untuk keperluan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Ini tidak pernah kita lakukan bertahun-tahun," sebutnya. Namun, Presiden juga mengakui dengan jumlah uang besar itu dulu memang banyak kasus korupsi sehingga dikunci tidak bisa digunakan untuk keperluan lain. "Ini harusnya bisa dipakai dengan pengawaasan ketat. Ini yang akan diubah. Itu baru BPJS kesehatan belum BUMN lain," katanya.

Kepala Negara menyebutkan jika ditotal seluruh dana itu mencapai sekitar Rp430 triliun. "Kalau regulasi mendukung, itu bisa untuk bangun rumah, tidak tergantung Kementerian PUPR. Ini terobosan yang bisa dilakukan," katanya.

Menurut dia, infrastruktur juga akan dibangun termasuk jalan-jalan, termasuk jalan tol Trans Sumatera dari Lampung ke Aceh. "Besok pagi pembangunannya dimulai, besok saya ke sana," ujarnya,

Presiden menyebutkan saat ini banyak proyek pembangunan yang belum terlaksana padahal sudah direncanakan dari puluhan tahun lalu. "Misalnya MRT di Jakarta sudah 26 tahun tidak dikerjakan hanya tidak berani memutuskan. Tahun ini kita juga mulai bangun kereta cepat, dari mana ke mana, itu masih rahasia," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…