NERACA

Jakarta – Menteri Perindustrian Saleh Husin menerima kunjungan sejumlah pengusaha asal India yang tergabung dalam Confederation of Indian Industry (CII) di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (28/4), dilansir keterangan resmi Kemenperin. Rombongan yang dipimpin oleh Regional Director – ASEAN & ANZ International Department CII Sujata Sudarshan membawa sebanyak 12 pemimpin perusahaan India dari berbagai sektor diantaranya pembangkit listrik, baja, permesinan dan alat berat, serta otomotif.

Pada pertemuan tersebut, Menperin didampingi pejabat eselon I dan II Kemenperin antara lain Dirjen BIM Harjanto, Dirjen Industri Agro Panggah Susanto, Plt. Dirjen KII Diah Winarni Poedjiwati, dan Direktur Industri Alat Transportasi Darat, Soerjono. “Saya sangat berharap pada pertemuan yang penting ini, tidak hanya untuk menjaga hubungan baik kedua negara, tetapi juga dimanfaatkan untuk membangun kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan dalam hubungan bisnis Indonesia dan India,” kata Menperin.

Mengenai prosedur investasi, Menperin menegaskan, Pemerintah Indonesia mengizinkan investasi asing di sektor-sektor yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

“Secara umum, insentif yang diberikan berupa tax holiday, tax allowance, serta pembebasan bea masuk dalam importasi mesin dan bahan baku untuk industri tertentu. Saya meyakinkan masih tersedia ruang untuk perbaikan dalam rangka meningkatkan kerjasama industri dan bisnis antara Indonesia dan India,” jelas Menperin.

Dapat disampaikan, total jumlah investasi India di Indonesia pada tahun 2014 sebesar USD 37,1 juta yang merupakan urutan ke-24. Sedangkan, nilai investasi India di sektor industri mencapai USD 12,8 juta atau 34,7% dari total investasi India di Indonesia, dimana nilai investasi tertinggi pada industri makanan sebesar USD 9,1 juta. “Peluang bagi investor India masih terbuka luas, khususnya pada industri maritim dan industri permesinan,” tegas Menperin.

Terlebih lagi prioritas pembangunan Pemerintah Indonesia saat ini meliputi sektor-sektor pembangunan infrastruktur, tenaga listrik, maritim (pelabuhan dan perikanan), industrialisasi berorientasi ekspor, serta percepatan pembangunan di daerah.

“Salah satu strategi pembangunan yang telah ditetapkan oleh Kabinet Presiden Joko Widodo adalah dimensi pembangunan sektor unggulan meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kedaulatan kemaritiman, serta kedaulatan pariwisata dan industri,” papar Menperin.

Sementara itu, Menperin mengatakan, telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan bidang industri, yaitu: (1) pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa, (2) penumbuhan populasi industri sebanyak 9.000 unit industri menengah dan besar, serta (3) peningkatan daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja).

Dalam rangka pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa, Kementerian Perindustrian dalam lima tahun ke depan akan membangun 14 Kawasan Industri (KI), diantaranya adalah: KI Bintuni di Papua Barat untuk industri pupuk dan petrokimia; KI Morowali di Sulawesi Tengah untuk industri smelter ferronikel, stainless steel, dan downstream stainless steel; serta KI Sei Mangke di Sumatera Utara untuk industri pengolahan CPO.

Saleh Husin, di siaran per lainnya, mengungkapkan ada dua strategi dalam mewujudkan industri hijau. Pertama, mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau (greening of existing industries). Kedua, membangun industri baru dengan menerapkan prinsip-prinsip industri hijau (creation of new green industries.

Pengembangan industri yang sudah ada menuju industri hijau, dilakukan melalui berbagai upaya antara lain, Rencana penerapan 5 standar industri hijau yaitu industri tekstil, ubin keramik, semen, baja, serta pulp dan kertas Katalog bahan baku ramah lingkungan untuk industri tekstil, ubin keramik, dan makanan.