Waspadai Utang Luar Negeri

Di tengah anjloknya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS, Indonesia saat ini masih kebanjiran dana-dana asing berupa hot money yang masih bertahan di dalam negeri. Nah, agar hot money tetap mampu menyangga ekonomi Indonesia saat ini, tidak salah jika Bank Indonesia akhirnya memutuskan tingkat bunga acuan (BI Rate) bertahan 7,5% pada April 2015, sama dengan level beberapa bulan sebelumnya.

Bagaimanapun, dalam kondisi ekonomi global yang tak menentu seperti sekarang dimana perolehan devisa ekspor masih belum menggembirakan, karena tingkat permintaan negara mitra menurun dan harga komoditas pun menurun, maka untuk mempertahankan stabilitas keuangan negara mau tidak mau, suka tidak suka, perlu mempertahankan dana asing dalam bentuk portofolio yang kini ditaksir sekitar Rp 70 triliun tetap “betah” di dalam negeri dengan insentif yang masih menggiurkan.

"Kebijakan ini ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi 4 persen plus minus satu persen pada 2015 dan 2016 serta untuk mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat sebesar 2,5%-3% dalam jangka menengah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara ketika itu.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2015 berada pada kisaran 5,4%-5,8%, ditopang terutama oleh pertumbuhan investasi yang meningkat seiring dengan realisasi berbagai proyek infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, di samping konsumsi yang tetap kuat dan ekspor yang secara gradual akan membaik.

Namun, kita jangan senang dulu melihat akumulasi surplus neraca perdagangan Indonesia selama Januari-Maret sebesar US$2,3 miliar. Sebab, jika dihitung secara akumulasi dari akhir 2014 yang masih defisit US$1,89 miliar, maka kondisi neraca perdagangan hingga akhir Maret 2015 masih surplus sekitar US$311 juta.

Memang benar, surplus selama awal tahun ini akan mengurangi nilai defisit transaksi berjalan (current account) yang pada akhir 2014 masih tercatat US$ 26,23 miliar. Untuk menambal defisit transaksi berjalan ini tentu memerlukan waktu cukup panjang di tengah pemulihan ekonomi dalam negeri maupun ekonomi global.

Besarnya beban Indonesia menanggung akibat fluktuasi kurs rupiah yang makin terhadap dolar AS, juga terasa dalam posisi utang negara dalam bentuk valuta asing. Semakin dolar mahal, maka di­konversi ke rupiah semakin besar jum­lah­nya. Padahal, keperluan dan ke­bu­tu­han tidak hanya untuk membayar utang, tetapi masih banyak kepentingan lain yang jauh lebih penting seperti memba­ngun infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain.

Indonesia sejak dulu kala tidak ter­lepas dari beban utang baik utang dalam ne­geri maupun luar negeri. Pertama sekali di akhir pemerintahan Presiden Sukarno utang Indonesia mencapai US$2,5 miliar, kemudian di akhir pe­me­rintahan Presiden Suharto utang Indonesia meningkat menjadi US$54 miliar.

Seiring perjalanan waktu utang Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan atau akan lunas. Sejak era Presiden Megawati meningkat pesat menjadi US$136 miliar dan di masa kepemimpinan Presiden SBY melonjak hingga US$183 miliar. Bahkan di awal-awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, posisi utang Indonesia sudah menyentuh angka US$290 miliar dan jatuh tempo pembayaran cicilan pada 2015 mencapai Rp108 triliun!

Bayangkan, jika total utang US$290 miliar dikalikan dengan kurs rupiah saat ini Rp13.000, maka nilai utang Indonesia da­lam rupiah melesat menjadi Rp 3.770 triliun. Ini se­buah angka fantastis, bahkan melewati jum­lah APBN 2015 yang di kisaran Rp2000 triliun. Waspadalah!

BERITA TERKAIT

Bayar Utang, Dyandra Jual Aset Anak Usaha

PT Dyandra Media International Tbk (DYAN) menjual aset anak usaha perseroan, PT Dyandra Promosindo (DP) berupa unit kantor di The…

Menghapus Opini Negatif Masyarakat pada Utang RI

Oleh: Faisal Reza Mahendra, Mahasiswa PKN STAN *) Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pasar yang besar serta salah…

Medco Naik Peringkat Dari Negatif Jadi Positif - Komitmen Lunasi Utang

NERACA Jakarta - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) memperoleh peringkat idA+ dari lembaga rating PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Kredibilitas PLN?

Belakangan ini mencuat kembali polemik terkait wacana baru pemerintah yang akan menyederhanakan golongan listrik. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)…

Gali Potensi Pertumbuhan

Indonesia saat ini membutuhkan investasi yang besar dari luar sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Apalagi, dengan realitas rendahnya kapasitas tabungan domestik…

Saatnya Ekonomi Digital Berkuasa

Banyak pihak merasa khawatir Indonesia akan menggadaikan kedaulatan digitalnya kepada pengusaha asing misalnya Alibaba, dan pemiliknya Jack Ma dari China…