Waspadai Utang Luar Negeri

Di tengah anjloknya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS, Indonesia saat ini masih kebanjiran dana-dana asing berupa hot money yang masih bertahan di dalam negeri. Nah, agar hot money tetap mampu menyangga ekonomi Indonesia saat ini, tidak salah jika Bank Indonesia akhirnya memutuskan tingkat bunga acuan (BI Rate) bertahan 7,5% pada April 2015, sama dengan level beberapa bulan sebelumnya.

Bagaimanapun, dalam kondisi ekonomi global yang tak menentu seperti sekarang dimana perolehan devisa ekspor masih belum menggembirakan, karena tingkat permintaan negara mitra menurun dan harga komoditas pun menurun, maka untuk mempertahankan stabilitas keuangan negara mau tidak mau, suka tidak suka, perlu mempertahankan dana asing dalam bentuk portofolio yang kini ditaksir sekitar Rp 70 triliun tetap “betah” di dalam negeri dengan insentif yang masih menggiurkan.

"Kebijakan ini ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi 4 persen plus minus satu persen pada 2015 dan 2016 serta untuk mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat sebesar 2,5%-3% dalam jangka menengah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara ketika itu.

BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2015 berada pada kisaran 5,4%-5,8%, ditopang terutama oleh pertumbuhan investasi yang meningkat seiring dengan realisasi berbagai proyek infrastruktur dan perbaikan iklim investasi, di samping konsumsi yang tetap kuat dan ekspor yang secara gradual akan membaik.

Namun, kita jangan senang dulu melihat akumulasi surplus neraca perdagangan Indonesia selama Januari-Maret sebesar US$2,3 miliar. Sebab, jika dihitung secara akumulasi dari akhir 2014 yang masih defisit US$1,89 miliar, maka kondisi neraca perdagangan hingga akhir Maret 2015 masih surplus sekitar US$311 juta.

Memang benar, surplus selama awal tahun ini akan mengurangi nilai defisit transaksi berjalan (current account) yang pada akhir 2014 masih tercatat US$ 26,23 miliar. Untuk menambal defisit transaksi berjalan ini tentu memerlukan waktu cukup panjang di tengah pemulihan ekonomi dalam negeri maupun ekonomi global.

Besarnya beban Indonesia menanggung akibat fluktuasi kurs rupiah yang makin terhadap dolar AS, juga terasa dalam posisi utang negara dalam bentuk valuta asing. Semakin dolar mahal, maka di­konversi ke rupiah semakin besar jum­lah­nya. Padahal, keperluan dan ke­bu­tu­han tidak hanya untuk membayar utang, tetapi masih banyak kepentingan lain yang jauh lebih penting seperti memba­ngun infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain.

Indonesia sejak dulu kala tidak ter­lepas dari beban utang baik utang dalam ne­geri maupun luar negeri. Pertama sekali di akhir pemerintahan Presiden Sukarno utang Indonesia mencapai US$2,5 miliar, kemudian di akhir pe­me­rintahan Presiden Suharto utang Indonesia meningkat menjadi US$54 miliar.

Seiring perjalanan waktu utang Indonesia tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan atau akan lunas. Sejak era Presiden Megawati meningkat pesat menjadi US$136 miliar dan di masa kepemimpinan Presiden SBY melonjak hingga US$183 miliar. Bahkan di awal-awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, posisi utang Indonesia sudah menyentuh angka US$290 miliar dan jatuh tempo pembayaran cicilan pada 2015 mencapai Rp108 triliun!

Bayangkan, jika total utang US$290 miliar dikalikan dengan kurs rupiah saat ini Rp13.000, maka nilai utang Indonesia da­lam rupiah melesat menjadi Rp 3.770 triliun. Ini se­buah angka fantastis, bahkan melewati jum­lah APBN 2015 yang di kisaran Rp2000 triliun. Waspadalah!

BERITA TERKAIT

Utang Luar Negeri Naik 8,7%

  NERACA   Jakarta – Bank Indonesia mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai US$387,5…

Anwar: Optimalkan Penerimaan Ekspor dan Pajak - UTANG NEGARA MEMBENGKAK AKIBAT DEPRESIASI RUPIAH

Jakarta-Guru Besar UI Prof. Dr. Anwar Nasution berharap pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan ekspor, sehingga polemik utang tidak terus…

Mengejar Investasi Negeri Tirai Bambu

Oleh: Ade Irma Junida Negeri Tirai Bambu menjadi raksasa ekonomi di tengah kelesuan global belakangan ini. Investasi Tiongkok yang terus…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Problem Ketimpangan Ekonomi

Dua lembaga internasional, Bank Dunia dan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), menyoroti tingkat ketimpangan ekonomi Indonesia kini semakin…

Bank Berdampak Sistemik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pernah mengumumkan ada 15 bank berpotensi berdampak sistemik pada tahun ini, jumlah itu bertambah dibandingkan periode…

Evaluasi Pilkada Langsung

Beberapa waktu lalu, pemerintah bertemu secara informal dengan  pimpinan DPR untuk membicarakan sistem pilkada. Pemerintah diwakili  Mendagri Tjahjo Kumolo dan…