Hati-hati Ajukan Utang - Instruksi Presiden

NERACA

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago mengatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengajuan pinjaman atau utang dari luar negeri harus dilakukan secara matang dan hati-hati untuk menghindari ketergantungan dari negara atau pihak lain."Presiden bermaksud untuk mengurangi ketergantungan. Tapi, tidak ada kata dari Presiden bahwa kita keluar atau kita tidak boleh berutang (baik bilateral maupun multilateral)," katanya di Jakarta, Selasa (28/4).

Lebih jauh Andrinof mengungkapkan, secara tegas, Presiden menginginkan bila perekonomian global tidak boleh didominasi oleh segelintir lembaga-lembaga keuangan internasional.Salah satu cara agar tidak ketergantungan tersebut, menurut Andrinof, pemerintah akan meningkatkan kualitas pinjaman luar negeri. Misalnya, penarikan pinjaman akan dilakukan dengan masa pinjaman yang lebih singkat.

Kemudian, lanjut Andrinof, proyek infrastruktur yang pendanaannya dari pinjaman luar negeri juga akan dipercepat pelaksanaannya. Selain dapat mempercepat masa pinjaman asing, upaya tersebut juga agar manfaat ekonomi dari proyek tersebut dapat segera terasa bagi perekonomian serta mengurangi beban fiskal akibat pembayaran bunga pinjaman.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Indef, Enny Sri Hartati, meminta pemerintah tidak lagi menambah utang negara selama utang itu tidak digunakan secara produktif untuk belanja modal. “Selama utang itu tidak produktif untuk pembangunan maka pemerintah jangan lagi menambah utang,” katanya.

Apalagi kondisi rupiah pada tahun 2015 dproyeksikan akan mengalami depresiasi, mengingat kondisi ekonomi Amerika Serikat (AS) yang membaik, belum lagi wacana kenaikan suku bunga AS, The Fed, yang kalau memang jadi dinaikan investor banyak yang lari, atau membalikan dananya kesana, kondisi itu akan berdampak buruk pada rupiah. “Jika utang bertambah, maka beban bunga utangnya ikut bertambah pula. Apalagi di tengah kondisi rupiah yang sedang tidak bagus, beban bunga utang bisa merangkak naik,” tandas Enny. [agus]

BERITA TERKAIT

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

China Berhasil Kuasai Ekonomi Dunia Dalam Waktu Singkat

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ahmad Helmy Fuady menunjukkan data bahwa Cina…

Pemerintah Izinkan KEK Arun Lhokseumawe

      NERACA   Aceh - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah pusat telah memberikan izin Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe,…

Butuh Rp600 Triliun untuk Benahi Transportasi Jabodetabek

  NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membutuhkan pembiayaan Rp600 triliun untuk mengimplementasikan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek…