Target Pajak Diminta untuk Turun

NERACA

Jakarta - Pemerintah menargetkan pajak tahun ini dipatok menjadi Rp1.294 triliun, atau mengalami kenaikan 30% dibandingkan dengan target sebelumnya. Banyak kalangan menilai target tersebut terlalu tinggi. Chief EconomistPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anggito Abimanyu, meminta agar pemerintah melakukan perubahan APBN-P 2015 terbatas ke DPR terkait penurunantarget perpajakandan rasionalisasi belanja K/L terutama belanja modal.

"Kalau pertumbuhan nominal 10% dengan 5% inflasi. Jadi paling tinggi (target pajak) sebesar 15%. Target 30% justru membuat pelaku bisnis ketakutan karena sangat eksesifnya pemerintah (mengejar penerimaan pajak)," papar Anggito di Jakarta, Senin (27/4). Dia juga menjelaskan, pemerintah harus memiliki pemahamanpenerimaan pajaksecara gradual.

Anggito pun mencontohkan jika Indonesia harus belajar dari Filipina yang menargetkan kenaikan pajak sebanyak dua persen dari PDB dalam jangka waktu dua tahun. "Jadi harus bertahap. Pemerintah belum terlambat dalam situasi seperti ini butuh relaksasi dalam perpajakan namun upaya meningkatkan kepatuhan tidak bisa ditunda," jelas dia.

Di sisi lain, pemerintah sebaiknya menurunkan target pajak sebesar 20% bila memang mengusulkan perevisian APBN-P 2015. Anggito juga mengkritisi dua kementerian yang meraup anggaran negara yang terlalu besar, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan.

"Untuk dua kementerian itu sebenarnya pemerintah bisa saja melakukan revisi APBN kedua. Semakin cepat semakin baik. Tujuannya agar tidak overshot dalam pembahasan APBN-P, dan DPR tidak berhak ajukan usulan," tegas Anggito.

Hal sama juga pernah disampaikan oleh Ekonom Bank Dunia, Ndiame Diop, yang menilai target penerimaan pajak yang dicanangkan pemerintah dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp1.489,3 triliun sulit tercapai karena terlalu ambisius.

Ndiame menjelaskan penerimaan perpajakan sulit untuk mencapai target dalam beberapa tahun terakhir karena adanya perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas dunia. Namun, untuk tahun ini penurunan harga minyak ikut mempengaruhi pendapatan.

"Proyeksi kami bahwa defisit anggaran bisa mendekati 2,5% dari PDB tahun ini. Defisit ini sudah memperhitungkan pembatasan pengeluaran melalui pemotongan belanja dan rendahnya penyerapan anggaran, termasuk belanja modal," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun

Kajian ICW: Tren Penindakan Korupsi Pada 2018 Turun NERACA Jakarta - Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan tren penindakan korupsi…

Tarif Tol Trans Jawa Bakal Turun - Mempertimbangkan Kontrak dan Investasi

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan penurunan tarif tol…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…