Target Pajak Diminta untuk Turun

NERACA

Jakarta - Pemerintah menargetkan pajak tahun ini dipatok menjadi Rp1.294 triliun, atau mengalami kenaikan 30% dibandingkan dengan target sebelumnya. Banyak kalangan menilai target tersebut terlalu tinggi. Chief EconomistPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Anggito Abimanyu, meminta agar pemerintah melakukan perubahan APBN-P 2015 terbatas ke DPR terkait penurunantarget perpajakandan rasionalisasi belanja K/L terutama belanja modal.

"Kalau pertumbuhan nominal 10% dengan 5% inflasi. Jadi paling tinggi (target pajak) sebesar 15%. Target 30% justru membuat pelaku bisnis ketakutan karena sangat eksesifnya pemerintah (mengejar penerimaan pajak)," papar Anggito di Jakarta, Senin (27/4). Dia juga menjelaskan, pemerintah harus memiliki pemahamanpenerimaan pajaksecara gradual.

Anggito pun mencontohkan jika Indonesia harus belajar dari Filipina yang menargetkan kenaikan pajak sebanyak dua persen dari PDB dalam jangka waktu dua tahun. "Jadi harus bertahap. Pemerintah belum terlambat dalam situasi seperti ini butuh relaksasi dalam perpajakan namun upaya meningkatkan kepatuhan tidak bisa ditunda," jelas dia.

Di sisi lain, pemerintah sebaiknya menurunkan target pajak sebesar 20% bila memang mengusulkan perevisian APBN-P 2015. Anggito juga mengkritisi dua kementerian yang meraup anggaran negara yang terlalu besar, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan.

"Untuk dua kementerian itu sebenarnya pemerintah bisa saja melakukan revisi APBN kedua. Semakin cepat semakin baik. Tujuannya agar tidak overshot dalam pembahasan APBN-P, dan DPR tidak berhak ajukan usulan," tegas Anggito.

Hal sama juga pernah disampaikan oleh Ekonom Bank Dunia, Ndiame Diop, yang menilai target penerimaan pajak yang dicanangkan pemerintah dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar Rp1.489,3 triliun sulit tercapai karena terlalu ambisius.

Ndiame menjelaskan penerimaan perpajakan sulit untuk mencapai target dalam beberapa tahun terakhir karena adanya perlambatan ekonomi dan penurunan harga komoditas dunia. Namun, untuk tahun ini penurunan harga minyak ikut mempengaruhi pendapatan.

"Proyeksi kami bahwa defisit anggaran bisa mendekati 2,5% dari PDB tahun ini. Defisit ini sudah memperhitungkan pembatasan pengeluaran melalui pemotongan belanja dan rendahnya penyerapan anggaran, termasuk belanja modal," pungkasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…

Intiland Catatkan Penjualan Rp 3 Triliun - Melesat Dari Target

NERACA Jakarta – Emiten properti, PT Intiland Development Tbk (DILD) berhasil meraih pendapatan penjualan (marketing sales) sebesar Rp3 triliun hingga…

Tantangan Bekerja untuk Keadilan

Oleh: M. Sunyoto Setiap pemimpin politik punya visi tentang keadilan, setidaknya dia paham secara teoritis apa yang disebut dengan tindakan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarif Cukai Rokok Naik 10% di 2018

      NERACA   Jakarta - Pemerintah secara resmi akan menaikkan tarif cukai rokok rata-rata sebesar 10,04 persen mulai…

Menyampaikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika Lewat Kesenian

    NERACA   Jakarta – Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latief menyampaikan bahwa pendiri bangsa…

Grand Eschol Residences & Aston Karawaci Hotel Kembali Dibangun - Sempat Tertunda

    NERACA   Jakarta - PT Mahakarya Agung Putera, pengembang Grand Eschol Residence & Aston Karawaci City Hotel, menegaskan…