UMK Harus Dilindungi Pemerintah - Lombok, NTB

NERACA

Lombok -Pimpinan Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya mengatakakan UMK memang harus di-back up pemerintah. Sebab berkaca dari pengalaman peristiwa 1998 dan 2008, sektor ini terbukti tidak goyah meski dihantam badai krisis ekonomi. Usaha seperti ini langsung digerakkan masyarakat. Tepat jika pemerintah memberi perhatian khusus sektor ini. Kalau berhasil tentu itu membantu tugas pemerintah menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya.

"Pemerintah harus tetap melaksanakan sinergi antar lembaga untuk pengembangan UMK dewasa ini karena tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sinergi yang kuat juga akan memberikan manfaat yang lebih kuat bagi UMK, terlebih pada sektor parwisata dan perkebunan di Lombok merupakan sector utama yang menyokong ekonomi daerah,” katanya di Lombok, NTB, Selasa (28/4).

Direktur Utama PT PNM (Persero), Parman Nataatmadja, menjelaskan pengusaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung ekonomi nasional, PNM senantiasa berupaya untuk membantu mereka guna meningkatkan kapasitas usaha bisnisnya dengan melakukan pendampingan usaha disamping pemberian modal usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

“Ada banyak potensi yang dapat dikembangkan di kawasan NTB. Jika kami kami memberikan penyertaan modal, Pelatihan, motivasi, manajemen kelembagaan, produksi hingga pemasaran maka berbagai usaha itu akan berkontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha yang bersangkutan, maupun pemerintah daerah setempat,” papar dia.

Parman juga menuturkan, perseroan menilai iklim ekonomi di tahun 2015 secara optimis masih dapat dilalui bahkan bisa lebih baik ketimbang tahun lalu, termasuk bisnis di segmen UMKM yang diprediksi makin menggeliat.Melalui penerimaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun, PNM akan tetap pada tugas utamanya yaitu pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang diselaraskan dengan perkembangan dan pemanfaatan IT. Tambahan modal tersebut akan digunakan dan di-leverage oleh perusahaan untuk memperluas jaringan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dengan menambah jaringan menjadi sebanyak 1.200 Unit ULaMM dan melayani serta mendukung UMK di hampir 4500 Kecamatan di seluruh Provinsi. Target peningkatan nasbah pun mencapai hingga 1.005.000 nasabah penerima manfaat yang akan menyerap 1,8 juta tenaga kerja di sektor UMKM. [mohar]

BERITA TERKAIT

Kemudahan Bisnis Harus Dorong Perkembangan Wirausaha

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengingatkan bahwa kebijakan pemerintah harus fokus meningkatkan kemudahan berusaha sebagai upaya…

Pengusaha Harus Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0

NERACA Jakarta – BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumatera Barat mengajak pengusaha di daerah itu untuk menyiapkan diri dan…

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…