UMK Harus Dilindungi Pemerintah - Lombok, NTB

NERACA

Lombok -Pimpinan Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya mengatakakan UMK memang harus di-back up pemerintah. Sebab berkaca dari pengalaman peristiwa 1998 dan 2008, sektor ini terbukti tidak goyah meski dihantam badai krisis ekonomi. Usaha seperti ini langsung digerakkan masyarakat. Tepat jika pemerintah memberi perhatian khusus sektor ini. Kalau berhasil tentu itu membantu tugas pemerintah menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya.

"Pemerintah harus tetap melaksanakan sinergi antar lembaga untuk pengembangan UMK dewasa ini karena tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sinergi yang kuat juga akan memberikan manfaat yang lebih kuat bagi UMK, terlebih pada sektor parwisata dan perkebunan di Lombok merupakan sector utama yang menyokong ekonomi daerah,” katanya di Lombok, NTB, Selasa (28/4).

Direktur Utama PT PNM (Persero), Parman Nataatmadja, menjelaskan pengusaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung ekonomi nasional, PNM senantiasa berupaya untuk membantu mereka guna meningkatkan kapasitas usaha bisnisnya dengan melakukan pendampingan usaha disamping pemberian modal usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

“Ada banyak potensi yang dapat dikembangkan di kawasan NTB. Jika kami kami memberikan penyertaan modal, Pelatihan, motivasi, manajemen kelembagaan, produksi hingga pemasaran maka berbagai usaha itu akan berkontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha yang bersangkutan, maupun pemerintah daerah setempat,” papar dia.

Parman juga menuturkan, perseroan menilai iklim ekonomi di tahun 2015 secara optimis masih dapat dilalui bahkan bisa lebih baik ketimbang tahun lalu, termasuk bisnis di segmen UMKM yang diprediksi makin menggeliat.Melalui penerimaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun, PNM akan tetap pada tugas utamanya yaitu pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang diselaraskan dengan perkembangan dan pemanfaatan IT. Tambahan modal tersebut akan digunakan dan di-leverage oleh perusahaan untuk memperluas jaringan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dengan menambah jaringan menjadi sebanyak 1.200 Unit ULaMM dan melayani serta mendukung UMK di hampir 4500 Kecamatan di seluruh Provinsi. Target peningkatan nasbah pun mencapai hingga 1.005.000 nasabah penerima manfaat yang akan menyerap 1,8 juta tenaga kerja di sektor UMKM. [mohar]

BERITA TERKAIT

Tugas Sulit Pemerintah-BI Redam Gejolak Pasar

Oleh: Satyagraha Suasana pasar keuangan global dalam beberapa minggu terakhir yang mengakibatkan ketidakpastian telah memberikan kekhawatiran kepada pelaku pasar, pemangku…

Pemerintah Masih Merancang Tax Holiday

      NERACA   Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan pihaknya saat ini masih merancang…

Keuangan PLN dan Pertamina Jadi Fokus Pemerintah - HARGA MINYAK DUNIA MELAMBUNG TINGGI

NERACA Jakarta – APBN 2018 menetapkan asumsi harga minyak sebesar US$48 per barel. Akan tetapi, harga minyak dunia yang menjadi…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Kebutuhan Uang Tunai Lebaran Rp 188,2 Triliun

      NERACA   Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi memperkirakan kebutuhan uang tunai selama periode Ramadhan…

OJK : Tidak Ada Penarikan Simpanan Besar-Besaran

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mendeteksi adanya potensi penarikan dana simpanan nasabah secara besar-besaran,…

Akuisisi Muamalat oleh BRI Tanpa Intervensi

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa pihaknya dan pemerintah selama ini tidak pernah mengintervensi…