UMK Harus Dilindungi Pemerintah - Lombok, NTB

NERACA

Lombok -Pimpinan Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya mengatakakan UMK memang harus di-back up pemerintah. Sebab berkaca dari pengalaman peristiwa 1998 dan 2008, sektor ini terbukti tidak goyah meski dihantam badai krisis ekonomi. Usaha seperti ini langsung digerakkan masyarakat. Tepat jika pemerintah memberi perhatian khusus sektor ini. Kalau berhasil tentu itu membantu tugas pemerintah menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya.

"Pemerintah harus tetap melaksanakan sinergi antar lembaga untuk pengembangan UMK dewasa ini karena tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sinergi yang kuat juga akan memberikan manfaat yang lebih kuat bagi UMK, terlebih pada sektor parwisata dan perkebunan di Lombok merupakan sector utama yang menyokong ekonomi daerah,” katanya di Lombok, NTB, Selasa (28/4).

Direktur Utama PT PNM (Persero), Parman Nataatmadja, menjelaskan pengusaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung ekonomi nasional, PNM senantiasa berupaya untuk membantu mereka guna meningkatkan kapasitas usaha bisnisnya dengan melakukan pendampingan usaha disamping pemberian modal usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

“Ada banyak potensi yang dapat dikembangkan di kawasan NTB. Jika kami kami memberikan penyertaan modal, Pelatihan, motivasi, manajemen kelembagaan, produksi hingga pemasaran maka berbagai usaha itu akan berkontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha yang bersangkutan, maupun pemerintah daerah setempat,” papar dia.

Parman juga menuturkan, perseroan menilai iklim ekonomi di tahun 2015 secara optimis masih dapat dilalui bahkan bisa lebih baik ketimbang tahun lalu, termasuk bisnis di segmen UMKM yang diprediksi makin menggeliat.Melalui penerimaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun, PNM akan tetap pada tugas utamanya yaitu pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang diselaraskan dengan perkembangan dan pemanfaatan IT. Tambahan modal tersebut akan digunakan dan di-leverage oleh perusahaan untuk memperluas jaringan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dengan menambah jaringan menjadi sebanyak 1.200 Unit ULaMM dan melayani serta mendukung UMK di hampir 4500 Kecamatan di seluruh Provinsi. Target peningkatan nasbah pun mencapai hingga 1.005.000 nasabah penerima manfaat yang akan menyerap 1,8 juta tenaga kerja di sektor UMKM. [mohar]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Harus Ciptakan Urbanisasi Berkelanjutan

NERACA Jakarta - Pengamat Tata Kota Universitas Trisaksi Nirwono Joga mengatakan Pemerintah Daerah harus bisa menciptakan pola urbanisasi berkelanjutan pasca…

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota

Pemekaran Kota Palembang Harus Persetujuan DPRD dan Wali Kota NERACA Palembang - Pemekaran Wilayah Seberang Ulu Kota Palembang menjadi Kabupaten…

Dunia Usaha - Pemerintah Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mengakselerasi pembangunan kawasan industri halal di dalam negeri. Kawasan industri halal merupakan sebagian atau…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BCA akan Merger Bank Royal dengan Anak Usaha Syariah

  NERACA   Jakarta - PT. Bank Central Asia Tbk mengungkapkan akan memerger atau menggabungkan anak usahanya PT. BCA Syariah…

Perang Dagang Diyakini Tak Gerus Pertumbuhan Kredit

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini peningkatan perang dagang antara Amerika Serikat (AS)…

BI akan Melakukan Penyesuaian Kebijakan Moneter

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Bank Indonesia (BI) akan melakukan penyesuaian kebijakan moneter…