UMK Harus Dilindungi Pemerintah - Lombok, NTB

NERACA

Lombok -Pimpinan Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya mengatakakan UMK memang harus di-back up pemerintah. Sebab berkaca dari pengalaman peristiwa 1998 dan 2008, sektor ini terbukti tidak goyah meski dihantam badai krisis ekonomi. Usaha seperti ini langsung digerakkan masyarakat. Tepat jika pemerintah memberi perhatian khusus sektor ini. Kalau berhasil tentu itu membantu tugas pemerintah menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya.

"Pemerintah harus tetap melaksanakan sinergi antar lembaga untuk pengembangan UMK dewasa ini karena tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sinergi yang kuat juga akan memberikan manfaat yang lebih kuat bagi UMK, terlebih pada sektor parwisata dan perkebunan di Lombok merupakan sector utama yang menyokong ekonomi daerah,” katanya di Lombok, NTB, Selasa (28/4).

Direktur Utama PT PNM (Persero), Parman Nataatmadja, menjelaskan pengusaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung ekonomi nasional, PNM senantiasa berupaya untuk membantu mereka guna meningkatkan kapasitas usaha bisnisnya dengan melakukan pendampingan usaha disamping pemberian modal usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

“Ada banyak potensi yang dapat dikembangkan di kawasan NTB. Jika kami kami memberikan penyertaan modal, Pelatihan, motivasi, manajemen kelembagaan, produksi hingga pemasaran maka berbagai usaha itu akan berkontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha yang bersangkutan, maupun pemerintah daerah setempat,” papar dia.

Parman juga menuturkan, perseroan menilai iklim ekonomi di tahun 2015 secara optimis masih dapat dilalui bahkan bisa lebih baik ketimbang tahun lalu, termasuk bisnis di segmen UMKM yang diprediksi makin menggeliat.Melalui penerimaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun, PNM akan tetap pada tugas utamanya yaitu pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang diselaraskan dengan perkembangan dan pemanfaatan IT. Tambahan modal tersebut akan digunakan dan di-leverage oleh perusahaan untuk memperluas jaringan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dengan menambah jaringan menjadi sebanyak 1.200 Unit ULaMM dan melayani serta mendukung UMK di hampir 4500 Kecamatan di seluruh Provinsi. Target peningkatan nasbah pun mencapai hingga 1.005.000 nasabah penerima manfaat yang akan menyerap 1,8 juta tenaga kerja di sektor UMKM. [mohar]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Fokus Katrol Ekspor Produk Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah semakin fokus mendorong peningkatan ekspor industri pengolahan agar berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perbaikan struktur perekonomian…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Fintech Ilegal Berasal dari China, Rusia dan Korsel

  NERACA   Jakarta - Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan fakta bahwa mayoritas perusahaan layanan finansial berbasis…

Laba BNI Syariah Tumbuh 35,67%

    NERACA   Jakarta - PT Bank BNI Syariah membukukan laba bersih sebesar Rp416,08 miliar, naik 35,67 persen dibandingkan…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…