UMK Harus Dilindungi Pemerintah - Lombok, NTB

NERACA

Lombok -Pimpinan Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijaya mengatakakan UMK memang harus di-back up pemerintah. Sebab berkaca dari pengalaman peristiwa 1998 dan 2008, sektor ini terbukti tidak goyah meski dihantam badai krisis ekonomi. Usaha seperti ini langsung digerakkan masyarakat. Tepat jika pemerintah memberi perhatian khusus sektor ini. Kalau berhasil tentu itu membantu tugas pemerintah menciptakan kesejahteraan untuk rakyatnya.

"Pemerintah harus tetap melaksanakan sinergi antar lembaga untuk pengembangan UMK dewasa ini karena tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sinergi yang kuat juga akan memberikan manfaat yang lebih kuat bagi UMK, terlebih pada sektor parwisata dan perkebunan di Lombok merupakan sector utama yang menyokong ekonomi daerah,” katanya di Lombok, NTB, Selasa (28/4).

Direktur Utama PT PNM (Persero), Parman Nataatmadja, menjelaskan pengusaha mikro dan kecil merupakan tulang punggung ekonomi nasional, PNM senantiasa berupaya untuk membantu mereka guna meningkatkan kapasitas usaha bisnisnya dengan melakukan pendampingan usaha disamping pemberian modal usaha melalui Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM).

“Ada banyak potensi yang dapat dikembangkan di kawasan NTB. Jika kami kami memberikan penyertaan modal, Pelatihan, motivasi, manajemen kelembagaan, produksi hingga pemasaran maka berbagai usaha itu akan berkontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha yang bersangkutan, maupun pemerintah daerah setempat,” papar dia.

Parman juga menuturkan, perseroan menilai iklim ekonomi di tahun 2015 secara optimis masih dapat dilalui bahkan bisa lebih baik ketimbang tahun lalu, termasuk bisnis di segmen UMKM yang diprediksi makin menggeliat.Melalui penerimaan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun, PNM akan tetap pada tugas utamanya yaitu pembiayaan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang diselaraskan dengan perkembangan dan pemanfaatan IT. Tambahan modal tersebut akan digunakan dan di-leverage oleh perusahaan untuk memperluas jaringan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) dengan menambah jaringan menjadi sebanyak 1.200 Unit ULaMM dan melayani serta mendukung UMK di hampir 4500 Kecamatan di seluruh Provinsi. Target peningkatan nasbah pun mencapai hingga 1.005.000 nasabah penerima manfaat yang akan menyerap 1,8 juta tenaga kerja di sektor UMKM. [mohar]

BERITA TERKAIT

Alasan Penderita Mata Rabun Harus Segera Pakai Kacamata

Anak-anak maupun dewasa yang mengalami masalah mata semisal miopi dan hipermetropi harus memakai kacamata, menurut Spesialis mata dari Persatuan Dokter…

Presiden RI: “Indonesia Harus Menjadi Nomor Satu”

Kopi sudah terkenal di Indonesia sejak abad ke-16. Kabarnya, Pondok Kopi di Jakarta Timur adalah kawasan cikal bakal tumbuhan kopi…

Pemerintah Targetkan Koneksi Internet Cepat Sebelum 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan bahwa seluruh Indonesia akan terjangkau dan terkoneksi dengan internet berkecepatan tinggi sebelum tahun…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Bank Tak Efisien Dalam Mengejar Laba

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengkritisi perbankan, terutama bank-bank besar, yang belum efisien dalam mengejar…

Pemerintah 'Pede' Tingkatkan Inklusi Keuangan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah optimistis dapat meningkatkan indeks inklusi keuangan masyarakat mencapai 75 persen pada tahun…

Neraca Pembayaran Diprediksi Surplus US$10 miliar

      NERACA   Jakarta - Bank Indonesia memperkirakan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sepanjang 2017 akan surplus sebesar 10…