BKPM Malah Ajak Tiongkok Investasi Listrik

Kinerja Tak Memuaskan

Rabu, 29/04/2015

NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal mengajak pemerintah Tiongkok untuk berinvestasi dalam bidang ketenagalistrikan, khususnya pembangunan pembangkit listrik. "Target pembangkit listrik mencapai 42 gigawatt, tapi PLN hanya mampu membangun 17 gigawatt. Sisanya 25 gigawatt akan diserahkan ke swasta," kata Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM Rudy Salahudin di Jakarta, Selasa (28/4).

Padahal, Bappenas menyebutkan proyek pembangkit listrik tahap pertama tak sesuai harapan. Pembangkit listrik yang dikerjakan oleh Tiongkok proses pengerjaannya telah selesai 90% namun kapasitas produksi listriknya hanya 30-50%. Bahkan, Bappenas menyebutkan proyek pembangkit listrik yang dibuat oleh Tiongkok masih kalah jauh dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dibangun oleh kontraktor Jerman, Perancis dan Amerika yang kapasitas produksinya mencapai 75-80%.

Rudy berpendapat Tiongkok akan tertarik berinvestasi bidang tersebut berkat pengalaman yang telah dimiliki dalam ketenagalistrikan. Terkait dengan hal tersebut, pembangunan pembangkit listrik sebesar 25 gigawatt akan diberikan pada pihak swasta, baik dengan skema Independent Power Producer (IPP) maupun Public Private Partnership (PPP).

Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini terdapat dua program pengadaan tenaga listrik, yaitu 4.648 megawatt yang pengadaannya dengan metode penunjukan langsung, dan 10.908 megawatt dengan metode pelelangan. “Untuk pengadaan dengan penunjukan langsung terdapat 16 proyek, sedangkan yang melalui pelelangan jumlahnya lebih banyak. Mencapai 37 proyek,” tuturnya menjelaskan.

Untuk itu ia berharap agar pemerintah Tiongkok, khususnya perusahaan listrik, dapat berpartisipasi dalam program pembangkit listrik tersebut. Ajakan yang dilakukan BKPM itu merupakan upaya agar pemerintah mampu mewujudkan target investasi Tiongkok di Indonesia yang mencapai 80 miliar dolar amerika hingga tahun 2020.

Selain itu, pemerintah juga memiliki sejumlah target ambisius hingga tahun yang sama terkait dengan kerja sama ekonomi dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. “Target kerja sama ekonomi itu meliputi nilai perdagangan yang mencapai 180 miliar dolar (amerika), arus wisatawan Tiongkok di Indonesia mencapai 10 juta orang, dan di bidang industri strategis lainnya,” papar Rudy.

Proyek Infrastruktur

Tak hanya pembangkit listrik saja yang dikerjakan oleh Tiongkok, melainkan hampir seluruh proyek infrastruktur yang ada di Indonesia dikerjakan oleh Tiongkok. Dari situs Sekretariat Kabinet disebutkan, proyek infrastruktur yang menggandeng Tiongkok antara lain pembangunan 24 pelabuhan, 15 bandar udara (bandara), pembangunan jalan sepanjang 1.000 kilometer (km), pembangunan jalan kereta api sepanjang 8.700 km, serta pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 35.000 megawatt (MW).

Tak cuma itu, Tiongkok juga akan terlibat dalam pembangunan jalur kereta supercepat Jakarta-Bandung dan Jakarta-Surabaya. Sayang, pemerintah tak menyebutkan nama proyek berikut besaran nilai proyek. Pengamat kebijakan publik Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Agung Prabowo, menilai keputusan menggandeng Tiongkok harus dipertanyakan. "China memang luar biasa. Tapi, apakah mereka unggul dalam pembangunan pelabuhan, jalan, jalur kereta, pelabuhan, dan bandara? Itu harus dijelaskan," ujarnya.

Menurut dia, selama ini, beberapa pengadaan barang dan jasa yang melibatkan China acap kali bermasalah. Salah satunya adalah proyek program percepatan pembangunan pembangkit listrik bertenaga batubara, gas, dan energi terbarukan atau fast track programme tahap I. Pembangkit listrik yang dibangun Tiongkok dalam proyek ini tak bisa berproduksi maksimal lantaran banyak komponen usang. Selain itu, pada kasus pengadaan transjakarta, banyak unit yang rusak dan berkarat.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebutkan langkah pemerintah untuk menggandeng Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur, sangat disayangkan kenapa Indonesia harus memilih negara itu. Mengingat selama ini proyek yang melibatkan Tiongkok sering kali bermasalah. Selain itu juga secara teknologi, Tiongkok belum sehebat Jepang, Eropa maupun AS. "Memang saat ini Tiongkok menjadi salah satu negara kekuatan ekonomi dunia. Tapi secara tekhnologi belum canggih seperti Jepang, apalagi banyak proyek yang melibatkan negara itu bermasalah. Jadi pemerintah harus mempertimbangkan kerjasama itu," katanya.

Apalagi proyek-proyek yang akan ditangani bukan proyek kecil, seperti pembangunan listrik, dan infrastruktur lainnya, semuanya proyek besar yang akan menjadi kunci utama dan modal pembangunan ekonomi masa pemerintahan Jokowi. "Kalau melihat track record kerjasama Tiongkok-Indonesia dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan listrik, selama ini memang belum bagus. Jadi pemerintah patut mewaspadai ini," ujar dia.

Namun begitu, menurut dia, kerja sama dengan Tiongkok boleh saja asalkan bisa dipilah-pilah mana yang tepat dan tidak. "Kerja sama boleh saja, asalkan porsinya yang tepat dan transparan. Jangan sampai banyak proyek yang melibatkan investor Tiongkok, tapi ujung-ujungnya bermasalah," ujarnya.