Wapres Sebut MEA Untungkan Indonesia

Pasar Bebas ASEAN Akhir 2015

Rabu, 29/04/2015

NERACA

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2016 dapat menguntungkan Indonesia. “Pertama pasar kita luas, punya resources (sumber daya alam) lebih baik, kita juga punya tenaga kerja yang lebih kompetitif,” kata Jusuf Kalla usai menghadiri retreat dan penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-26 di Kualalumpur dan Langkawi, Malaysia, seperti dilansir dari laman Antara, Selasa (28/4).

Namun, lanjut Jusuf Kalla, pelaksanaan MEA ini juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dia menegaskan Indonesia harus membenahi sektor yang lemah untuk menhadapi MEA 2016 dan juga melaksanakan efesiensi. “MEA menyebabkan persaingan lebih ketat. Nah di sini letaknya masalah efisiensi. Kita harus bicara efesiensi,” tegas wapres.

Dia mengatakan pelaksanaan MEA memang tidak akan membuat negara-negara ASEAN memiliki pergerakan yang sama karena ada yang tidak efesien. “MEA persiapannya sudah 10 tahun, dan ini akan membuka pasar menjadi kompetitif,” tegas Jusuf Kalla yang datang menggantikan Presiden Joko Widodo dalam KTT ASEAN ini.

Terkait perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara anggota ASEAN yang masih tinggi, Jusuf Kalla mengatakan bahwa tidak akan mudah terselesaikan secara bersamaan. “(Pelaksanaan MEA) kan terjadi kompetitif atau advantage yang akan timbul nanti,” ungkap Jusuf Kalla. Wapres juga mengungkapkan bahwa dalam retreat KTT ASEAN telah dibicarakan mengenai pertumbuhan ekonomi ASEAN yang menurun akibat perekonomian global dan mmiliki komoditi yang hampir sama.

Keduanya, kata Jusuf Kalla, KTT ASEAN juga mengusulkan pembentukan tim bersama dalam memberikan bantuan terhadap korban gempa bumi di Nepal. Wapres juga mengungkapkan bahwa pertemuan sembilan kepala negara anggota ASEAN ini juga membahas upaya-upaya untuk menghadapi radikalisme dan terorisme.

Perhatikan UMKM

Sementara itu, Anggota Komisi VI dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan, Pemerintah harus serius membenahi UMKM Indonesia dalam menghadapi MEA 2015. Sebab UMKM adalah soko guru perekonomian Indonesia. “Tidak ada banyak waktu untuk pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM membenahi ini, karena kedepan serangan produk UMKM dari Negara lain akan banyak beredar di Indonesia,” tutur Bambang Haryo.

Menurut Bambang, ada 3 hal yang menjadi tugas yang harus dibenahi. Pertama pemerintah Indonesia sangat tidak pro akan UKM, buktinya banyak para pelaku UMKM yang susah mendapatkan pinjaman dari bank dengan bunga yang kecil. “Ini berbeda dengan Filipina dan Malaysia yang mendapatkan dukungan dari pemerintahnya dalam mengembangkan UMKM,” jelasnya.

Kedua, permasalaanh pemasaran seharusnya pemerintah melakukan pembimbingan dan diarahkan agar penjualannya sesuai target. Untuk diketahui pelaku UMKM sekitar 70% berpendidikan dibawah SMA. Ini menjadi tugas pemerintah untuk dapat meningkatkan kualiatas SDM dari para entrepreneur kita.

Ketiga, bentuk kemasan dan produk yang ditawarkan oleh pelaku pasar UMKM harus segera dibenahi, dikarenakan pada MEA 2015 nantinya akan banyak persaingan dari produk lain yang dimana dibutuhkan kemasan yang berbeda dan sangat kental dengan keindonesiaannya. “Untuk itu perlu adanya penyuluhan yang dilakukan pemerintah agar para pelaku UMKM mengerti akan pentingnya cirri khas suatu produk yang bisa menarik konsumen membelinya,” kata Bambang Haryo.

Indonesia merupakan pasar yang sangat besar dan empuk untuk UMKM di luar negeri, dikarenakan kita mempunyai jumlah penduduk yang besar 250 juta orang atau 40% dari penduduknya di asia tenggara yang juga sangat komsumtif. “Inilah yang menjadi tantangan untuk kita agar UMKM Indonesia bisa menjadi tuan rumah dan menguasainya, bukan hanya menjadi penonton yang tergerus oleh produk luar pada MEA 2015 nantinya. Sekarang tinggal pemerintah ingin menjadikan UMKM kita jadi tuan rumah atau jadi penonton saja,” tutup Bambang Haryo.

Ketua Umum IWAPI Nita Yudi mengaku sejumlah negara telah siap untuk menghadapi MEA dengan dukungan pemerintah. “Mereka punya kesiapan yang luar biasa yaitu pemerintah support full. Kedua mereka sudah diajarkan Bahasa Indonesia. Mereka akan berbondong dan belajar di Indonesia pada akhir 2015,” kata Nita.

Karena itu, pihaknya mengatakan pemerintah mesti segera berbenah. Pihaknya pun meminta program pemerintah terutama Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkolaborasi dengan pengusaha. Dia mengatakan, saat ini jumlah pengusaha yang bergerak di Usaha Kecil Menengah (UKM) sekitar 54 juta. Dari angka itu sekitar 60 persen merupakan pengusaha wanita. Pengusaha wanita tersebut bergerak di bidang kuliner, garmen, kerajinan. “Dari IWAPI, kami bisa memberikan pelatihan, atau kami minta program kerja disalurkan ke daerah,” ujar Nita.

Tak sekadar itu, dia pun meminta keringanan untuk penarikan pajak usaha UMKM. Sebelumnya, pemerintah akan menarik pajak usaha sebesar 1 persen dari omzet. Dia meminta 1 persen dari laba. “Kemudian pajak, saya tidak tahu sudah diluncurkan atau belum pajak 1 persen memang bahasa marketingnya. UMKM 1 persen itu dari omzet. Bayangkan, hanya Rp 150 ribu dikali 30 Rp 4,5 juta. Itu belum dihitung lain-lain, bagaimana mau tumbuh kalau bayarnya tinggi. Kalau mau 1 persen dari keuntungan,” tandas dia.