Solusi Kebuntuan BPJS

Oleh : A Eko Cahyono

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Kini saatnya perlu mencari solusi alternatif pada transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi BPJS. Masalahnya pembahasan BPJS hingga kini belum ada kemajuan yang berarti. Bahkan belum ada titik temu antara panitia khusus badan penyelenggara jaminan sosial (Pansus BPJS) dengan pihak pemerintah menyangkut transformasi BUMN.

Solusi pertama, adalah dengan mengubah empat BUMN: PT Jamsostek, Askes, Taspen dan Asabri menjadi empat BPJS dengan nama dan spesifikasi yang sama. Hanya saja, keempat BUMN yang menjadi BPJS itu akan memiliki karakteristik yang sama pula. Seperti berbadan hukum publik, Dewan diisi oleh tripartit dan lain-lainnya. Bila itu disetujui, maka proses transformasi akan lebih sederhana, mudah dan cepat.

Solusi kedua, adalah mengubah BUMN asuransi menjadi dua BPJS. Dua BUMN asuransi itu adalah PT Askes menjadi BPJS I dan Jamsostek menjadi BPJS II. Sementara Taspen dan Asabri tetap menjalankan fungsinya dengan pengaturan teknis melalui PP. Bila ini disetujui, maka hal pertenting adalah membuat aturan peralihan yang menjelaskan khusus soal Taspen dan Asabri.

Dengan demikian, maka perkiraan BPJS I dan II akan terealisasi pada tahun 2020, seperti yang dijelaskan pemerintah tidak akan terjadi. Seharusya bisa lebih cepat. Sehingga rakyat bisa menikmati produk kesehatan yang selama ini hanya impian.

Baik pemerintah maupun DPR, sebaiknya tak lagi banyak mengumbar wacana. Karena secara teknis dari ilmu perasuransian, transformasi ataupun merger 4 BUMN tersebut dapat dilakukan. Tidak ada yang sulit untuk dilakukan. Namun memang perlu dilakukan secara bertahap dan hati-hati.

Bahkan penggabungan 4 BUMN asuransi itu justeru bisa menguntungkan pemerintah. Karena akan menjadi sebuah holding company berkelas internasional. Dalam arti, perusahaan asuransi itu lebih kuat dari sisi capital, terutama dari segi permodalan dan rasio kecukupan modal

Secara Risk Based Capital (RBC) menjadi besar sesuai dengan standar internasional yakni sekitar 120%. Namun demikian risiko yang ditanggung juga makin besar juga. Tapi ada keuntungan lainya, yakni mengurangi capital flight

Hanya saja agar dalam perjalanan transformasi BUMN asuransi bisa berjalan sesuai rencana, maka perlu dijelaskan dalam aturan peralihan dengan masa tertentu. Karena itulah pemerintah dan DPR perlu duduk bersama guna menentukan lamanya masa peralihan itu, setidaknya masa peralihan itu cukup satu tahun

Yang penting dan utama dalam transformasi BUMN asuransi itu adalah pengelolaan holding company secara profesional dan perlu penerapan clean and good governance. Dengan kata lain, jangan sampai ada kebocoran.

Namun tampaknya pemerintah dalam pembahasan "Transisi Jaminan Sosial" masih sangat kental pembelaan terhadap BUMN asuransi dan sebaliknya malah menekan buruh atau masyarakat. Bahkan, dalam beberapa pasal, pemerintah tidak ragu-ragu untuk menambah beban buruh hanya untuk meringankan atau mengejar target iuran.

BERITA TERKAIT

Beragam Solusi Keuangan di GIIAS - Astra Berikan Nilai Tambah dari Sekedar Jual Mobil

Lesunya bisnis pasar otomotif dalam negeri tidak mengurangi minat masyarakat Indonesia untuk hadir di pameran tahunan GAIKINDO Indonesia International Auto…

Kemenkeu Pastikan Kenaikan Tunjangan Direksi BPJS Kesehatan Tak Pakai APBN

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan kenaikan tunjangan cuti tahunan bagi Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan…

Dunia Usaha - Regulator Cari Solusi Permanen Skema Tarif Jasa Penerbangan

  NERACA Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian sedang mencari solusi mengenai skema pentarifan di industri penerbangan.…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Krisis Ekonomi 10 Tahunan di Depan Mata?

Oleh: Sarwani Aksioma sejarah berulang terjadi di semua sisi kehidupan, tidak terkecuali ekonomi. Kejayaan dan kemakmuran yang pernah dialami satu…

Membatasi Mobilitas Sepeda Motor

Oleh: Joko Setijowarno,  Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyaratakatan MTI Pusat Hasil kajian Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), total jumlah perjalanan…

Mewaspadai Penyebaran Radikalisme di Indonesia

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik   Radikalisme merupakan ancaman nyata bagi keamanan dan keutuhan bangsa. Masyarakat Indonesia…