NERACA

Jakarta – Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 menjadi perhatian serius Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Saut P. Hutagalung. Itu sebabnya, Direktorat Jenderal P2HP terus berupaya meningkatkan program branding kemasan produk olahan perikanan demi meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di sektor itu dalam menyambut ajang pasar bebas ASEAN yang bakal berlaku efektif mulai Desember tahun ini.

Dirjen Saut P. Hutagalung menjelaskan, secara kualitas produk UKM perikanan di Indonesia tidak kalah dengan produk mancanegara. Namun demikian, kemasan produk harus ditingkatkan agar lebih menarik di mata para konsumen dalam dan luar negeri. “Makanya kami gulirkan program branding ini guna meningkatkan daya saing produk olahan perikanan domestik,” ujar Saut kepada Neraca di Jakarta, Senin (27/4).

Program branding kemasan tersebut, sambung Saut, sengaja dia galakkan agar UKM perikanan nasional lebih kompetitif di tengah semakin ketatnya persaingan perdagangan, baik di tingkat lokal maupun internasional. Lebih-lebih, pasar domestik sendiri sangat besar.  Penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 250 juta jiwa merupakan pasar yang potensial dan akan terus berkembang seiring dengan semangat kedaulatan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Jangan sampai potensi pasar dalam negeri diambil oleh negara lain.

Karena itulah, tegas Dirjen P2HP, lewat program branding tersebut, produk olahan UKM perikanan nasional bisa menjadi raja di negeri sendiri, setidaknya bisa menguasai 70% dari pangsa pasar yang ada. Dalam catatan Dirjen Saut, saat ini dari 6.800 UKM produk perikanan sudah sekitar 30% yang sudah ikut program branding binaan langsung dari KKP. Selebihnya, mereka dibina oleh Kementerian/Lembaga lain, Pemerintah Daerah (Pemda), dan juga oleh LSM maupun pihak swasta.

Kendati demikian, Dirjen Saut Hutagalung menyadari, untuk bisa bersaing secara kompetitif, UKM di bidang perikanan tidak hanya cukup dengan branding saja. Melainkan harus dilakukan pula bebarapa hal.  Pertama, cara produksi yang sesuai dengan standar mutu keamanan produk. Kedua, izin peredaran untuk memastikan bahwa barang yang beredar baik dan aman. Ketiga, branding kemasan yang menarik. Keempat adalah label Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk perikanan. Apabila keempat hal tersebut telah dijalankan, Saut meyakini, UKM perikanan di Indonesia tidak hanya dapat menguasai pasar domestik, namun juga dapat secara mudah merajai pasar dunia.

Omzet Naik Signifikan

Menurut penelusuran Neraca, langsung di lapangan, program branding produk perikanan yang digulirkan Direktorat Jenderal P2HP telah menuai hasil menggembirakan. Erlismiati, pemilik LA Rest yang memproduksi tekwan dari ikan saat ditemui di rumah produksinya di daerah Bekasi, Jawa Barat, menuturkan setelah mengikuti program branding produk binaan KKP, omzet penjualan hasil produksinya naik signifikan. “Omzet kami bisa naik hingga 100%. Setelah branding orang semakin penasaran dengan produk kami, pesanan meningkat tajam, dan barang di pasar laris manis,” kata Erlis sambil tersenyum.

Erlismiati memaparkan, sebelum dilakukan perbaikan kemasan, perusahaan yang dia pimpin hanya memproduksi tekwan dengan bahan baku ikan 20 kilogram. Akan tetapi, setelah branding produk, pihaknya bisa memproduksi hingga 50 Kg bahan baku ikan per hari atau bisa menghasilkan 300 bungkus. Per bungkus produk Erlismiati dijual dengan harga Rp 28.000. Setelah melalui program branding ini, produknya bisa dikenal lebih banyak orang dan penjualannya naik signifikan.

Perempuan pengusaha ini tambah bersyukur lantaran P2HP KKP tidak hanya membantunya dari sisi branding produk, namun juga dari sisi pemasarannya. Awalnya, produknya tidak bisa masuk ke pasar modern, kemudian setelah dibantu branding dan pemasarannya kini produk yang dia buat sudah di pasar modern. “Dari sisi pemasaran pun saya sangat terbantu, karena produk kami sudah ada di pasar modern melalui koperasi Mina Produk Prima dari P2HP KKP,” tuturnya.

Hal sama pun dirasakan oleh Neneng Ummu Kalsum, pemilik produk ikan Petek Bu Neng. Dia mengatakan, setelah dilakukan branding kemasan pendapatannya kini naik hingga 40%. Bu Neng, sapaan akrab Neneng, saat ditemui di rumah produksinya di Bandung, Jawa Barat, bercerita, awalnya dia enggan untuk mengikuti program branding P2HP KKP, mengingat produk olahannya hanya untuk kalangan menengah ke bawah saja. Tapi setelah branding kini produknya sudah bisa diakses semua kalangan bahkan dapat ditemukan di pasar modern.

Bukan hanya itu. Neneng mengaku kini sudah kebanjiran pesanan, baik dari daerah Jawa maupun luar Jawa seperti Riau, Padang, Palembang, Sulawesi, bahkan sampai dari luar negeri seperti Malaysia. Pasar produk yang dia buat semakin terbuka lebar. “Ke depan bukan hanya pasar dalam negeri, tapi saya penginnya bisa ekspor, dan harapannya itu bisa terwujud setelah kami selesai dengan izin-izin yang lain,” ungkapnya.

Langkah Tepat

Ditemui di tempat terpisah, Endang TR, Konsultan Pengembang Produk Standar Retail Modern dan Konsultan Pemasaran Produk di Retail Modern, menjelaskan, produk UKM perikanan sebenarnya secara kualitas dan rasa tidak kalah dengan produk industri, hanya saja minim komersialisasi sehingga sulit bersaing di pasaran. “Jadi upaya KKP untuk menggulirkan program branding langkah yang tepat untuk mengkomersialisasikan produk-produk UKM terutama produk perikanan olahan. Langkah untuk bisa menciptakan daya saing UKM produk perikanan dan menciptakan nilai tambah sudah tepat,” katanya.

Dia mengatakan, program ini sudah berlangsung sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 melalui “Program Pendampingan Produk menuju Retail Modern” yang disebut sebagai “Program Branding” yang difasilitasi oleh Direktorat Pemasaran Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Kemudian berlanjut pada tahun 2014 dengan fokus lokasi pada provinsi-provinsi yang belum tersentuh oleh program ini pada tahun 2011-2013. “Dulu tidak ada produk UKM masuk ke pasar modern, setelah adanya program ini produk-produk UKM sudah bisa ditemukan oleh masyarakat di pasar-pasar modern,” paparnya.

Ke depan guna lebih mengoptimalkan UKM nasional, kata dia, langkah yang harus ditempuh pemerintah adalah Penguatan Operasional /Divisi Logistik dan Distribusi produk atau Unit Penyangga Pemasaran (UPP), mengingat volume penjualan tahun 2013 masih kurang bagus dan kurang lancar, di samping tidak tersedianya tenaga professional di posisi manajerial yang cakap untuk mengoperasikan dan mengembangkan usaha distribusi retail, khususnya Retail Modern.

Selain itu, lanjut dia, Koperasi Mina Produk Prima juga perlu memikirkan pengadaan unit pengemasan, agar lebih banyak item produk yang bisa dipasarkan ke Retail Modern. Tentunya Koperasi Mina Produk Prima segera melengkapi perijinan Usaha dan Perijinan Edar produk. “Dengan itu semua produk Regular dengan Perencanaan Pasar yang sustain, diyakini akan mendorong UKM menuju era industrialisasi sesuai goals Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tutupnya.