Signifikansi Akurasi Ukuran Kinerja Ekonomi

Oleh : Tumpal Sihombing

Praktisi dan Pengajar Obligasi

Charles Goodhart, perumus Goodhart’s Law yang juga Professor Emeritus LSE menyatakan bahwa "when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure." Jika pemerintah berusaha menghadapi problematika perekonomian dengan mengutak-atik indikator yang ada (dan belum tentu akurat), maka hasilnya tidak akan efektif.

Masyarakat berharap agar Pemerintah bersikap ekstra-pruden terkait kebijakan terutama realisasinya. Ada 2(dua) pertimbangan utama yaitu pertama, sejarah mencatat bahwa definisi anggaran negara telah sering mengalami revisi dalam satu periode pengukuran yang sangat pendek untuk semua indikator pada satu periode pemerintahan. Bagi otoritas hal ini mungkin tak jadi soal, namun bagi para investor (baik domestik maupun mancanegara) termasuk rakyat yang awam, pola seperti ini cepat atau lambat akan menjadi bumerang yang mematikan. Akan mudah timbul opini publik yang gampang menilai bahwa perekonomian sedang tidak dikelola secara efisien dan/atau efektif. Bagi masyarakat domestik, jika revisi sering terjadi nantinya khususnya pada hal-hal yang terkait dengan acuan yang menyentuh hajat hidup orang banyak, maka rakyat mudah bersikap apatis terhadap semua kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, hindari revisi kebijakan dan/atau acuan (terutama salah satunya APBN) yang terlalu sering! Pertimbangan kedua, di tahun 2015 ini sangat jelas terlihat bahwa negara kini lebih banyak berkutet soal politik (daripada perekonomian) yang sebenarnya memberikan kontribusi minim bagi pembangunan ekonomi.

Jika pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi yang ada dengan cara seperti yang kini berlangsung, maka baik progres maupun hasilnya akan sangat sulit terdeteksi apalagi dinilai. Itu disebabkan para investor dan pelaku pasar cenderung melakukan langkah antisipasi (priced-in) terhadap potensi dampak apapun yang bisa merugikan mereka pasca penerapan kebijakan yang baru dikeluarkan. Dalam perekonomian, investor adalah partisipan ekonomi yang bersikap rasional.

Kekeliruan klise seperti bahkan pernah dihadapi oleh Pemerintahan negara maju seperti Inggris di masa Margaret Thatcher sebagai PM. Jika Pemerintah telah menyadari esensi dari akurasi pengukuran pra kebijakan ini, tak perlu menanti hingga kita menghadapi problematika similar yang dihadapi negara lain sebelumnya. Preventif lebih cost-effective daripada kuratif. Perekonomian kita membutuhkan terobosan unik dalam pendekatan kebijakan ekonomi. (economic breakthrough), Pemerintah harus memberikan perhatian khusus perihal akurasi data pengukuran kinerja ekonomi.

BERITA TERKAIT

Wapres Dorong Peningkatan Kerjasama Ekonomi Negara D8

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia akan mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dalam KTT…

Nilai Tambah dalam Ekonomi dan Industri

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Lama sudah kita menenggelamkan diri dalam persoalan ekonomi. Kegiatan dan proses…

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…

Nilai Tambah dalam Ekonomi dan Industri

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Lama sudah kita menenggelamkan diri dalam persoalan ekonomi. Kegiatan dan proses…