Signifikansi Akurasi Ukuran Kinerja Ekonomi

Oleh : Tumpal Sihombing

Praktisi dan Pengajar Obligasi

Charles Goodhart, perumus Goodhart’s Law yang juga Professor Emeritus LSE menyatakan bahwa "when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure." Jika pemerintah berusaha menghadapi problematika perekonomian dengan mengutak-atik indikator yang ada (dan belum tentu akurat), maka hasilnya tidak akan efektif.

Masyarakat berharap agar Pemerintah bersikap ekstra-pruden terkait kebijakan terutama realisasinya. Ada 2(dua) pertimbangan utama yaitu pertama, sejarah mencatat bahwa definisi anggaran negara telah sering mengalami revisi dalam satu periode pengukuran yang sangat pendek untuk semua indikator pada satu periode pemerintahan. Bagi otoritas hal ini mungkin tak jadi soal, namun bagi para investor (baik domestik maupun mancanegara) termasuk rakyat yang awam, pola seperti ini cepat atau lambat akan menjadi bumerang yang mematikan. Akan mudah timbul opini publik yang gampang menilai bahwa perekonomian sedang tidak dikelola secara efisien dan/atau efektif. Bagi masyarakat domestik, jika revisi sering terjadi nantinya khususnya pada hal-hal yang terkait dengan acuan yang menyentuh hajat hidup orang banyak, maka rakyat mudah bersikap apatis terhadap semua kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, hindari revisi kebijakan dan/atau acuan (terutama salah satunya APBN) yang terlalu sering! Pertimbangan kedua, di tahun 2015 ini sangat jelas terlihat bahwa negara kini lebih banyak berkutet soal politik (daripada perekonomian) yang sebenarnya memberikan kontribusi minim bagi pembangunan ekonomi.

Jika pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi yang ada dengan cara seperti yang kini berlangsung, maka baik progres maupun hasilnya akan sangat sulit terdeteksi apalagi dinilai. Itu disebabkan para investor dan pelaku pasar cenderung melakukan langkah antisipasi (priced-in) terhadap potensi dampak apapun yang bisa merugikan mereka pasca penerapan kebijakan yang baru dikeluarkan. Dalam perekonomian, investor adalah partisipan ekonomi yang bersikap rasional.

Kekeliruan klise seperti bahkan pernah dihadapi oleh Pemerintahan negara maju seperti Inggris di masa Margaret Thatcher sebagai PM. Jika Pemerintah telah menyadari esensi dari akurasi pengukuran pra kebijakan ini, tak perlu menanti hingga kita menghadapi problematika similar yang dihadapi negara lain sebelumnya. Preventif lebih cost-effective daripada kuratif. Perekonomian kita membutuhkan terobosan unik dalam pendekatan kebijakan ekonomi. (economic breakthrough), Pemerintah harus memberikan perhatian khusus perihal akurasi data pengukuran kinerja ekonomi.

BERITA TERKAIT

Bappenas: Indonesia Belum Siap Ekonomi Digital - AKIBAT JARINGAN INTERNET BELUM MERATA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Prof Dr. Bambang Brodjonegoro menilai Indonesia belum siap menghadapi era ekonomi digital. Pasalnya, infrastruktur penopang…

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi

KPPU Minta Paslon Gubernur Tekan Ketimpangan Ekonomi NERACA Makassar - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta kepada semua pasangan calon…

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Kebijakan Harus Taat Azas

Pemerhati Industri dan Perdagangan, Fauzi Aziz   Definisi secara umum, kebijakan adalah suatu tindakan yang diambil melalui sebuah keputusan untuk…

Estimasi Risiko Proyek Infrastruktur

    Oleh: Ariyo DP Irhamna Peneliti INDEF   Pemerintah memiliki ambisi yang sangat besar untuk mengejar ketinggalan infrastruktur kita.…

Keniscayaan Kompetisi dan Kolaborasi

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Tidak ada kompetisi, dunia akan sepi. Tanpa ada kompetisi ilmu pengetahuan…