Jakarta – Sejumlah kalangan mempertanyakan keunggulan teknologi dan kualitas proyek infrastruktur di Indonesia yang siap dibangun oleh oleh investor Tiongkok, mengingat pengalaman masa lalu diketemukan proyek pembangkit listrik yang kurang ramah lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran udara berkadar tinggi.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menyebutkan langkah pemerintah untuk menggandeng Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur, sangat disayangkan kenapa Indonesia harus memilih negara itu. Mengingat selama ini proyek yang melibatkan Tiongkok sering kali bermasalah. Selain itu juga secara teknologi, Tiongkok belum sehebat Jepang, Eropa maupun AS. "Memang saat ini Tiongkok menjadi salah satu negara kekuatan ekonomi dunia. Tapi secara tekhnologi belum canggih seperti Jepang, apalagi banyak proyek yang melibatkan negara itu bermasalah. Jadi pemerintah harus mempertimbangkan kerjasama itu," katanya.

Apalagi proyek-proyek yang akan ditangani bukan proyek kecil, seperti pembangunan listrik, dan infrastruktur lainnya, semuanya proyek besar yang akan menjadi kunci utama dan modal pembangunan ekonomi masa pemerintahan Jokowi. "Kalau melihat track record kerjasama Tiongkok-Indonesia dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan listrik, selama ini memang belum bagus. Jadi pemerintah patut mewaspadai ini," ujar dia.

Namun begitu, menurut dia, kerja sama dengan Tiongkok boleh saja asalkan bisa dipilah-pilah mana yang tepat dan tidak. "Kerja sama boleh saja, asalkan porsinya yang tepat dan transparan. Jangan sampai banyak proyek yang melibatkan investor Tiongkok, tapi ujung-ujungnya bermasalah," ujarnya.

Bahkan, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Priatna sempat mengatakan bahwa proyek infrastruktur salah satunya pembangkit listrik yang kerjasama dengan Tiongkok tak sesuai harapan. Ia mencontohkan pembangkit listrik tahap pertama yang sudah hampir 90% pengerjaannya namun kapasitas produksi listrik itu hanya 30-50% saja. "Ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang dibangun kontraktor Jerman, Perancis, dan Amerika yang bisa mencapai 75-80%," tukasnya.

Karena rendahnya faktor kapasitas tersebut, lanjut Dedy, produksi listrik yang didistribusikan ke masyarakat jadi tidak maksimal. "Analoginya, jika listrik yang harusnya dihasilkan untuk 100 orang, tapi ini hanya untuk 35 orang. Padahal proyek tersebut sudah hampir selesai dengan perkiraan penggunanya bisa 100 orang," kata dia.

Terlepas dari siapa yang mengerjakan proyek infrastruktur tersebut, namun menurut Dedy, Tiongkok dianggap sebagai salah satu negara percontohan terbaik dalam pembangunan infrastruktur. Pasalnya, infrastruktur di negara tersebut dibangun oleh perusahaan BUMN. "Tiru China. Di negara itu semua BUMN yang membangun investasi jalan tol, dan lain-lain," kata Dedy.

Menurutnya, dengan mengandalkan BUMN nantinya akan menguatkan perusahaan milik pemerintah tersebut. Sehingga dapat melakukan ekspansi ke luar negeri untuk go internasional. "Sedikit untungnya, tapi lama-lama ekspansi ke luar. Seperti Malaysia, Singapura juga, itu besar-besar semua," jelas Dedy.

Terkait hal tersebut, Dedy mengatakan, di situlah penyebab dana untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) ditingkatkan untuk perusahaan BUMN. Namun, PMN tersebut seharusnya dipakai untuk infrastruktur. "Dipakainya harus buat infrastruktur,dan juga harus ada pengawasan ini yang digalakkan. Jangan menghilangkan PMN nya," tutur dia.

Kekuatan Global

Sementara Direktur Institute for Economics and Development (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan sangat dipahami apabila Tiongkok akan ikut berinvestasi dalam proyek infrastruktur dikarenakan Tiongkok adalah salah satu kekuatan ekonomi global. Saat ini, meski melambat, pertumbuhan ekonomi Cina paling moncer dibanding negara-negara lain. "Namun, kerjasama bilateral, selayaknya membutuhkan transparansi. Pasalnya, ini berguna untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, khususnya di sektor yang bersinggungan dengan perdagangan global," katanya.

Dia pun menambahkan, selama ini kerjasama dengan negara ekonomi maju tidak bersifat setara. Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk-produk keluaran Negeri Tirai Bambu. Meski Indonesia membutuhkan Cina untuk pembiayaan infrastruktur, Jokowi harus tetap berpegang pada asas kesetaraan. "Jangan sampai ujung-ujungnya mereka mengeksploitasi kita," lanjut Enny.

Untuk investor dari Tiongkok, kata Enny, memang banyak tertarik di bidang pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan skema kerja sama pemerintah-swasta yang jelas. "Meskipun Tiongkok memiliki teknologi yang bagus dan produktivitas tinggi dalam bidang infrastruktur dan perindustrian. Maka diperlukan skema kerja sama yang jelas dan menguntungkan bagi Indonesia," ujarnya.

Menurut Enny, pada umumnya, setiap negara yang meminjamkan dananya untuk berinvestasi di negara lain memiliki kepentingan tersendiri, entah itu untuk memasarkan produk atau mengembangkan industri negaranya. Termasuk Tiongkok yang menyatakan siap mengucurkan dananya untuk pembangunan jaringan transmisi dan pembangkit listrik.

"Pemerintah Indonesia diharapkan tidak begitu saja menerima sembarangan tawaran perusahaan-perusahaan Tiongkok. Perlu menyeleksi ketat perusahaan Tiongkok yang ingin masuk berinvestasi sehingga mencapai kualitas baik atas hasil pembangunan proyek listrik di Indonesia," ungkap Enny.

Enny menjelaskan, pembangunan infrastruktur proyek listrik harus memperhatikan kualitas dalam proses pengerjaannya. Kemudian dalam pola perbaikan jangan selalu tergesa-gesa maka akan berdampak pada kualitas infrastruktur yang kurang baik. "Akan lebih baik jika pemerintah merubah pola pengerjaan infrastruktur agar lebih matang dan terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sehingga meningkatkan nilai investasi pemerintah dalam aspek sarana fisik," tandasnya. (bari, mohar)