RUPSLB Berau Coal Energy Harus Dibatalkan

Jabatan Strategis Dikuasai Asing

Senin, 27/04/2015

NERACA

Jakarta - Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan (SKEP) PT Berau Coal meminta manajemen PT Berau Coal Energy Tbk untuk menunda penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perseroan yang akan diselenggarakan Kamis (30/4). RUPSLB tersebut dinilai sangat prematur dan membahayakan kelangsungan usaha PT Berau Coal Energy Tbk dan anak usaha.

Ketua Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan PT Berau Coal Muhammad Lukman Rahim Hakim mengatakan, Serikat Pekerja menolak pelaksanaan RUPSLB pada 30 April 2015 sampai waktu yang akan ditentukan setelah semua stakeholder mempelajari dan memahami skema rekapitalisasi atau refinancing tersebut.

Serikat Pekerja juga meminta Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pengawas Pasar Modal mengawasi Berau Coal Energy selaku perusahaan publik dan melindungi kepentingan para pemangku kepentingan,“OJK harus segera turun tangan dan memanggil seluruh jajaran Berau Coal Energy Tbk atau PT Berau Coal untuk menyelesaikan permasalahan ini,” katanya, akhir pekan lalu.

Lukman mengatakan, semua pihak harus mempelajari skema rekapitalisasi yang akan dilakukan dengan baik karena salah satunya terkait persetujuan penjaminan atas sebagian besar aset Berau Coal Energy Tbk dan anak usaha, PT Berau Coal termasuk pemberian jaminan perusahaan (corporate guarantee). Apalagi salah satu skema yang kami ketahui adalah dengan menjaminkan sebagian besar aset berupa hasil tambang batu bara yang dimilki Berau Coal.“Selain itu RUPSLB juga akan mengganti direktur utama yang sebelumnya mengundurkan diri Amir Sambodo dengan orang asing, yakni Hamish Tyrwhitt. Menurut kami karena ini adalah salah satu asset bangsa, semua jabatan sebaiknya menggunakan tenaga kerja Indonesia sedangkan tenaga kerja asing hanyalah dalam hal yang khusus atau istimewa,” kata Lukman.

Posisi Direktur Utama Berau Coal Energy dan Berau Coal sudah pernah beberapa kali berganti dan hingga saat ini masih dijabat oleh Warga Negara Indonesia. Bahkan sepanjang sejarah PT Berau Coal, jabatan direktur utama selalu dipegang oleh Orang Indonesia kenapa sekarang mau diberikan pada orang asing. “Orang Indonesia lebih mampu. Orang Indonesia punya keahlian dan kemampuan yang sudah mumpuni untuk menempati posisi tersebut sehingga tidak ada urgensinya menempatkan Warga Negara Asing sebagai Direktur Utama,” katanya.

SP Berau Coal juga menerima informasi bahwa salah satu direktur perseroan yang merupakan warga negara asing, sedang bermasalah dengan pihak imigrasi dan Ketenagakerjaan karena tidak memliki izin kerja yang memadai sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan yang bersangkutan tidak dapat bekerja dan masuk kantor sebagaimana mestinya.“Belum lagi penjabat yang mengundang RUPSLB tersebut ternyata dibatalkan pengangkatannya sebagai direktur karena tidak memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Konsekuensi hukum dari temuan adalah pengangkatan tenaga kerja asing tersebut sebagai Direktur adalah tidak sah karena batal demi hukum. Dengan demikian tindakan-tindakan tenaga kerja asing tersebut yang mengatas-namakan Berau Coal Energy termasuk surat permintaan pelaksanaan RUPSLB ke Bursa Efek Indonesia harus dianggap tidak sah dan melanggar hukum,” katanya.

Jabatan Dirut

Pakar hukum pertambangan Universitas Hasanuddin Abrar Saleng mengatakan penentuan jabatan direksi baik itu Direktur Utama maupun direksi lainnya memang kewenangan para pemegang saham yang dinyatakan dalam RUPS. Namun kalau dalam konteks Berau Coal Energy, menurut Abrar, sebaiknya ditunjuk orang Indonesia,”Orang Indonesia juga banyak yang mampu menduduki jabatan sebagai Direktur Utama. Apalagi perusahaan ini berbadan hukum Indonesia kendati mayoritas sahamnya dipegang oleh orang asing,” katanya.

Abrar mengatakan jabatan Direktur Utama dan Komisaris jabatan yang strategis khusus terkait dengan hubungan perusahaan dengan kalangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, dengan masyarakat dan juga termasuk dengan karyawan. Jika tidak maka perusahaan akan kerepotan dalam membangun komunikasi dengan stakeholder yang semua dari Indonesia,”Kalau sekarang mereka mau menempatkan orang asing sebagai direktur utama di perusahaan yang berbadan hukum Indonesia menurut saya tidak cocok itu meski penentuan jabatan direksi menjadi hak dari pemegang saham. Lihat saja sekarang sudah banyak perusahaan tambang yang mayoritas sahamnya dipegang asing tetapi Direktur Utamanya ditunjuk orang Indonesia seperti PT Newmont Nusa Tenggara, PT Freeport Indonesia, PT Vale Indonesia. Semua Presiden Direkturnya adalah orang Indonesia,” katanya.

Terkait RUPSLB, menurut Abrar, kewenangan menentukan RUPSLB itu kewenangan pemegang saham dan Direksi dan itu diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Namun menurut dia di sini peran OJK sebagai badan pengawan karena Berau Coal Energ adalah perusahaan terbuka yang mencatatkan sahamnya BEI. “OJK yang akan menentukan apakah RUPSLB bisa dilaksanakan dalam situasi seperti ini atau tidak,” katanya.

Corporate Communication Division Head Berau Coal Energy Singgih Widagdo saat dikonfirmasi mengaku belum bisa banyak menceritakan kelanjutan dari proses ini karena semua masih dalam proses,”Terkait dengan dua orang Direksi yang bermasalah dengan izin ketenagakerjaan tersebut, sudah diambil langkah seperti yang disampaikan kemarin bahwa perusahaan sudah membatalkan pengangkatannya. Ini sesuai dengan UU PT, Direksi harus meminta yang bersangkutan untuk mundur dan sudah disampaikan juga ke pihak otoritas. Kita juga sudah beremu dengan Otoritas Bursa Efek Indonesia pada Jumat, 24 April dan masih menunggu kelanjutannya,” katanya.

Manajemen Berau Coal Energy sebelumnya berencana menggelar RUPSLB pada Kamis (30/4). Dalam suratnya kepada otoritas bursa, disebutkan RUPSLB akan membahas lima agenda. Pertama, persetujuan penjaminan atas sebagian besar aset perseroan dan anak perusahaan perseroan sehubungan dengan pembiayaan kembali hutang(refinancing)yang belum dilunasi dan penerbitan obigasi yang akan diterbitkan perseroan atau anak usaha berdenominasi dollar AS melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum.

Agenda kedua, perubahan susunan Dewan Komisaris dengan pengangkatan Wallace King OA sebagai komisaris perseroan. Ketiga, perubahan susunan Dewan Komisaris dengan pengangkatan Mangantar S Marpaung sebagai Presiden Komisaris menggantikan Bob Kamandanu. Agenda keempat, pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya terhadap seluruh tindakan yang sah yang dilakukan Bob Kamandanu sebagai Komisaris Utama sebelumnya, dan Amir Sambodo selaku Direktur Utama yang sebelumnya.

Sementara agenda terakhir, perubahan susunan Direksi Perseroan dengan pengangkatan Hamish Tyrwhitt sebagai Direktur Utama menggantikan Amir Sambodo. Dengan demikian, susunan direksi setelah RUPS adalah Hamish sebagai Direktur Utama didampingi Paul Jeremy Martin Fenby, Keith John Downham sebagai direktur serta Arief Wiedhartono sebagai direktur independen.

Amir Sambodo mengundurkan diri sebagai direktur utama Berau Coal Energy pada 25 Maret. Setelah muncul rencana pergantian direksi,serikat pekerja langsung melakukan aksi penolakan kursi Direktur Utama perseroan diisi oleh Warga Negara Asing (WNA). SP Berau juga telah mengeluarkan sikap untuk menolak asing yang mendominasi perusahaan batu bara tersebut.Apalagi, sebelumnyaizin kerja calon direksi baru perseroansempat dipermasalahkan. (kam)