Infrastruktur: AIIB dan Bank Dunia

Senin, 27/04/2015

Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Rektor Universitas Paramadina

Guru Besar FEB-UI

Asia merupakan kawasan yang sangat penting bagi perekonomian dunia saat ini. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas untukmeningkatkan daya saing baik di level negara maupun kawasan merupakan salah satu prioritas saat ini. Kebutuhan pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Asian Development Bank Institute (ADBI) pada tahun 2010 mempublikasikan laporan yang di dalamnya memuat data kebutuhan pembiayaan infrastruktur 2010-2020 di kawasan Asia mencapai tidak kurang dari US$ 8 triliun. Persoalan muncul kemudian bagaimana sumber pembiayaan yang sangat besar didapatkan. Di sisi lain, situasi geo-politik untuk memperebutkan pengaruh antara Tiongkok dan sejumlah Negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan Jepang ikut mewarnai persoalan akan hal ini.

Untuk meningkatkan pengaruh Tiongkok di sejumlah sumber pendanaan internasional maka pada pertemuan APEC Leaders (Oktober 2013) di Bali, Presiden Xi Jinping menyampaikan inisiatif pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Salah satu tujuan dari AIIB untuk memenuhi gap pembiayaan yang tidak mampu disediakan oleh Bank Pembangunan Multilateral lainnya. Dan pada 23-24 Oktober 2014, sejumlah 21 negara menandatangani MoU pendirian AIIB. Indonesia sendiri akhirnya menandatangani keikutsertaan pada 25 November 2014. Dengan bergabungnya Indonesia dalam AIIB maka Indonesia memiliki sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di negeri ini.

Selain argumen ekonomis pendirian AIIB, motivasi untuk memperbesar pengaruh Tiongkok di kawasan Asia juga ikut mewarnai diskusi publik. AIIB diposisikan secara berbeda dengan Bank Dunia yang selama ini secara aktif membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur di Asia dan termasuk di Indonesia. Terkait dengan diskursus akan hal ini, saya berpendapat bahwa sebaiknya posisi Indonesia tetap berada di tengah di saat dinamika perebutan pengaruh terjadi di kawasan Asia.

Bagi kita saat ini yang terpenting adalah mendapatkan sumber pembiayaan yang paling menguntungkan untuk membiayai banyak proyek pembangunan infrastruktur di tanah air. Selain politik bebas aktif yang selama ini kita pegang teguh, Bank Dunia selama ini juga telah banyak membantu peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti irigasi, air minum, jalan, bendungan dan sekolah dengan skema pembiayaan yang murah dan berjangka panjang.

Keikutsertaan Indonesia dalam lembaga pembiayaan infrastruktur baru seperti AIIB tidak lantas harus mendeskreditkan lembaga yang selama ini telah membantu kita dalam penyediaan infrastruktur. Justeru yang kita perlukan saat ini adalah menjaga hubungan baik dengan semua lembaga pembiayaan demi kelancaran agenda pembangunan infrastruktur ke depan. Skema-skema pembiayaan yang tersedia dapat kita bandingkan dan kita pilih yang terbaik skemanya untuk sebuah proyek pembangunan infrastruktur. Yang terpenting adalah pilihan pembiayaan akan semakin banyak dan bargaining position Indonesia juga akan semakin tinggi untuk memilih diantara skema pembiayaan yang ditawarkan.