NERACA

Jakarta -  Direktur Transportasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Prihartono mengatakan pendanaan proyek kereta api cepat sekelas "Shinkansen" harus sepenuhnya dari swasta.  "Kebutuhan dananya besar sekali. Kalau masih pakai uang pemerintah, mendingan pemerintah saja yang bangun," kata Bambang di Jakarta, pekan lalu.

Bambang mengatakan proyek kereta api cepat serupa Shinkansen ini juga tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Dengan begitu, pendanaan dan pelaksanaan proyeknya memang mengandalkan pihak swasta, namun tetap diawasi pemerintah.

Hingga kini, investor Tiongkok, ujar dia, belum memulai studi kelayakan. Baru investor Jepang, melalui Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) yang sudah memulai studi kelayakan untuk tahap pertama. "'More or less' kemungkinan studinya sama," ujar dia.

Berdasarkan studi kelayakan tahap pertama oleh investor Jepang, pemerintah diminta menanggung investasi untuk proyek kereta api cepat ini, yang direncanakan akan mengambil rute Jakarta-Bandung, bahkan hingga ke Cirebon, Semarang dan Surabaya.

Dengan "Shinkansen" ini, waktu tempuh Jakarta ke Bandung hanya akan memakan waktu sekitar 34 menit, sedangkan Jakarta-Surabaya, menghabiskan waktu 2,5 jam.

Studi investor Jepang menyebutkan pemerintah perlu menanggung investasi sebesar 16 persen dari total kebutuhan investasi yang diperkirakan senilai Rp60 triliun untuk rute Jakarta-Bandung.

Sebagian besar sisanya ditanggung oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi operator khusus Shinkansen dengan porsi investasi 74 persen. Sebanyak 10 persen lainnya baru ditanggung swasta.

Sebelumnya, menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Priatna, investor Jepang baru akan melanjutkan studi kelayakan tahap dua jika, pemerintah menunjukkan keseriusannya dengan proyek ini.

Dedy menjelaskan, untuk berlanjut ke studi kelayakan tahap dua, investor Jepang mensyaratkan pemerintah memasukkan proyek ini dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) lokasi proyek tersebut dilaksanakan.

Kemudian, pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam proses pembebasan lahan. "Mereka kan juga dengan seperti masalah di PLTU Batang. Mereka tidak ingin itu terulang lagi," kata dia.

Namun, pemerintah akkhirnya memilih untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi para investor yang ingin melakukan studi kelayakan untuk proyek ini. Dedy meyakini, jika investor Tiongkok serius, studi kelayakan yang dilakukan tidak akan lama, atau sekitar 6 bulan.

Pemerintah menargetkan dapat menentukan investor yang melaksanakan proyek ini pada akhir 2015. Sedangkan, seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek ini ditargetkan pada 2019, dengan masa waktu pembangunan selama enam tahun. [agus]