Pembubaran Petral Tunggu Keputusan Presiden

NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, mengisyaratkan bahwa pemerintah segera membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak usaha PT Pertamina (Persero), yang selama ini ditugasi dalam hal ekspor-impor minyak. "Tahun ini (sudah ada keputusan). Saya sudah mendapat laporan dari Pertamina, dan selanjutnya akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) untuk mengambil keputusan," katanya, di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Jumat (24/4), pekan lalu.

Meski begitu, Rini menuturkan sejauh ini laporan dari Pertamina baru menyangkut soal operasional Petral. "Saya meminta yang detil lagi, termasuk menyangkut hukum dan karyawannya," tambahnya. Dia menjelaskan, pembahasan sejauh ini baru menyangkut operasional Petral yang sudah banyak dialihkan ke Jakarta. "Sejak Januari 2015 mereka (Pertamina) sudah mulai melakukan pembelian langsung dari Jakarta. Tidak lagi melalui Singapura," ucap Rini.

Dengan pola pembelian langsung yang dilakukan Pertamina tersebut, ditambahkannya, semua berjalan lancar, sehingga dapat diketahui bahwa Petral tidak lagi dibutuhkan. "Inilah yang saya minta lagi detilnya dari Pertamina supaya bisa melaporkannya ke Presiden," tukasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Bowo Sidik Pangarso berpendapat, pembubaran Petral dapat menjadikan harga BBM lebih murah. "Pembubaran Petral dapat membuat harga BBM jadi lebih murah, logikanya harga membeli langsung dengan melalui perantara akan lebih mahal jika menggunakan perantara," kata Bowo.

Dia mendukung pembubaran Petral yang rencananya akan dilakukan pada tahun ini. "Petral harusnya tidak ada, Pertamina harusnya mengelola semuanya sendiri. Saya yakin Pertamina bisa mengelola sendiri," ujarnya.Menurut Bowo permainan harga selama ini berada di Petral maka harus diambil alih oleh semua fungsi dan aset Petral harus diambil alih oleh Pertamina.

"Selama ini keberadaan Petral dimanfaatkan mafia gas untuk mendapatkan keuntungan, pemerintah Jokowi dari awal mengatakan Petral mau dibubarkan, tetapi sampai sekarang belum dibubarkan," ucap Bowo.Dia berpendapat, lambatnya pembubaran Petral karena masih ada pihak-pihak yang belum mau melepas Petral. "Ini tugas pemerintah berani mengatakan fungsi dan tugas petral diambil alih oleh Pertamina, selama pertamina bisa mengerjakan sendiri tidak perlu ada perusahaan baru," tuturnya.

Sedangkan menurut Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Said Didu, mengatakan setelah Petral dibubarkan, Pertamina masih membutuhkan peran "trader" untuk memasok minyak."Saya pikir Pertamina tetap butuh trader. Tapi "trader"-nya Pertamina adalah yang betul-betul menjalankan fungsinya, bukan yang bisanya hanya menjual minyak ke Pertamina," tandas dia. [agus]

BERITA TERKAIT

Presiden kelima RI - Musyawarah Mufakat Cara Terbaik Selesaikan Pertentangan

Megawati Soekarnoputri  Presiden kelima RI Musyawarah Mufakat Cara Terbaik Selesaikan Pertentangan Jakarta - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyerukan bahwa…

Presiden Jokowi Minta Polri Tingkatkan Kualitas SDM

Presiden Jokowi Minta Polri Tingkatkan Kualitas SDM NERACA  Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) meningkatkan…

Mengapresiasi Keputusan Hakim yang Obyektif dan Adil - Eko B Supriyanto

Mengapresiasi Keputusan Hakim yang Obyektif dan Adil Eko B Supriyanto NERACA Jakarta - Pengamat keuangan dan perbankan Eko B. Supriyanto…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

Beban Ekonomi Akibat DBD Capai US$ 381 Juta

    NERACA   Jakarta - Indonesia telah melawan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah mencapai 50 tahun, akan tetapi…