Pembubaran Petral Tunggu Keputusan Presiden

NERACA

Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, mengisyaratkan bahwa pemerintah segera membubarkan Pertamina Energy Trading Limited (Petral), anak usaha PT Pertamina (Persero), yang selama ini ditugasi dalam hal ekspor-impor minyak. "Tahun ini (sudah ada keputusan). Saya sudah mendapat laporan dari Pertamina, dan selanjutnya akan saya sampaikan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) untuk mengambil keputusan," katanya, di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Jumat (24/4), pekan lalu.

Meski begitu, Rini menuturkan sejauh ini laporan dari Pertamina baru menyangkut soal operasional Petral. "Saya meminta yang detil lagi, termasuk menyangkut hukum dan karyawannya," tambahnya. Dia menjelaskan, pembahasan sejauh ini baru menyangkut operasional Petral yang sudah banyak dialihkan ke Jakarta. "Sejak Januari 2015 mereka (Pertamina) sudah mulai melakukan pembelian langsung dari Jakarta. Tidak lagi melalui Singapura," ucap Rini.

Dengan pola pembelian langsung yang dilakukan Pertamina tersebut, ditambahkannya, semua berjalan lancar, sehingga dapat diketahui bahwa Petral tidak lagi dibutuhkan. "Inilah yang saya minta lagi detilnya dari Pertamina supaya bisa melaporkannya ke Presiden," tukasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR, Bowo Sidik Pangarso berpendapat, pembubaran Petral dapat menjadikan harga BBM lebih murah. "Pembubaran Petral dapat membuat harga BBM jadi lebih murah, logikanya harga membeli langsung dengan melalui perantara akan lebih mahal jika menggunakan perantara," kata Bowo.

Dia mendukung pembubaran Petral yang rencananya akan dilakukan pada tahun ini. "Petral harusnya tidak ada, Pertamina harusnya mengelola semuanya sendiri. Saya yakin Pertamina bisa mengelola sendiri," ujarnya.Menurut Bowo permainan harga selama ini berada di Petral maka harus diambil alih oleh semua fungsi dan aset Petral harus diambil alih oleh Pertamina.

"Selama ini keberadaan Petral dimanfaatkan mafia gas untuk mendapatkan keuntungan, pemerintah Jokowi dari awal mengatakan Petral mau dibubarkan, tetapi sampai sekarang belum dibubarkan," ucap Bowo.Dia berpendapat, lambatnya pembubaran Petral karena masih ada pihak-pihak yang belum mau melepas Petral. "Ini tugas pemerintah berani mengatakan fungsi dan tugas petral diambil alih oleh Pertamina, selama pertamina bisa mengerjakan sendiri tidak perlu ada perusahaan baru," tuturnya.

Sedangkan menurut Staf khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Said Didu, mengatakan setelah Petral dibubarkan, Pertamina masih membutuhkan peran "trader" untuk memasok minyak."Saya pikir Pertamina tetap butuh trader. Tapi "trader"-nya Pertamina adalah yang betul-betul menjalankan fungsinya, bukan yang bisanya hanya menjual minyak ke Pertamina," tandas dia. [agus]

BERITA TERKAIT

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3

Presiden Tidak Akan Tanda Tangani UU MD3 NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17…

Penghambat Inklusi Keuangan di Indonesia Menurut Presiden

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan ada dua penghambat perluasan inklusi keuangan di Indonesia, yakni…

Presiden: Sederhanakan Perizinan dan Sistem Perbankan - UNTUK MENINGKATKAN AKSES INKLUSI KEUANGAN

Jakarta-Presiden Jokowi mengatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan penyederhanaan izin-izin yang ruwet agar masyarakat dapat mengakses ke perbankan dan sektor jasa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…