NERACA

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengatakan kemiskinan merupakan masalah yang sifatnya laten dan tidak mudah diatasi. "Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan, namun penurunan jumlah penduduk miskin masih belum mencapai angka yang diharapkan," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/4), pekan lalu.

Marwan menjelaskan jalan keluar dari permasalahan itu adalah dengan program transmigrasi. "Kemiskinan adalah masalah bangsa yang harus secepatnya kita entaskan karena menjadi hambatan dalam upaya pensejahteraan rakyat, meskipun tidak mudah tapi saya optimistis transmigrasi bisa menjadi solusi kongkritnya. Bahkan bisa jadi program andalan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia," jelas dia.

Presiden Jokowi dalam Konferensi Asia Afrika mengakui kemiskinan menjadi tantangan utama negara-negara Asia-Afrika, termasuk Indonesia yang belum bebas dari masalah kemiskinan dan ketertinggalan dari negara-negara maju. Seperti "Millennium Development Goals" (MDGs) yang menetapkan target penurunan angka kemiskinan di Indonesia pada level 7,5% pada 2015.

"Target itu nampaknya hampir mustahil dicapai, karena sampai dengan akhir 2014, angka kemiskinan masih berada pada level 10,96% dari total penduduk Indonesia atau sebesar 27,7 juta orang," tambahnya. Sementara pada 2015, target penurunan angka kemiskinan yang dicanangkan Pemerintahan Jokowi-JK menjadi 10,3% atau sebesar 26 juta orang. Diperkirakan baru pada akhir 2017 mendatang target MDGs tersebut bisa tercapai, dengan syarat penurunan kemiskinan selama dua tahun ke depan secara konsisten berhasil mencapai angka 0,6%.

"Saya yakin program transmigrasi bisa memberikan sumbangsih nyata dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yang ditargetkan Pemerintah, karena melalui program transmigrasi bisa diputus sumber penyebab terjadinya kemiskinan yang membuat keluarga miskin sulit lepas dari jeratan kemiskinan," terang dia.

Dia menambahkan jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan adalah membuka selebar-lebarnya akses keluarga miskin terhadap pekerjaan atau usaha. Pemerintah juga akan membangun infrastruktur di kawasan permukiman transmigrasi, tempat ibadah, sekolah, sarana medis, dan sarana prasarana pendukung lainnya.

Dengan adanya berbagai fasilitas ini, warga transmigran dapat menggarap lahan dengan tenang dan produktif, karena anak-anaknya bisa bersekolah dengan baik, mendapat layanan kesehatan memadai, bisa melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaannya dengan nyaman.

Kepala Badan Pusat Statisktik, Suryamin mengatakan, saat ini kemiskinan sudah masuk kategori inti hard core yang sulit diturunkan secara signifikan. "Tingkat kemiskinan 2015 perlu diwapadai karena efek naiknya harga barang karena dampak BBM," ujarnya. Jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau berkurang 0,55 juta orang dibandingkan Maret 2014. Melihat perkembangan tingkat kemiskinan dari 2009, tren penurunan yang mendominasi.

Namun demikian, berkaca dari pengalaman sebelumnya, lanjut Suryamin, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013, tingkat kemiskinan di Indonesia pun naik. Kondisi ini terlihat pada September 2013, jumlah penduduk miskin 28,60 juta orang atau mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2013 yang hanya 28,17 juta orang.

Menurut Suryamin, skema subsidi tetap awal tahun ini, yang berimplikasi pada penurunan harga BBM akan sedikit membantu dari sisi inflasi namun tidak secara penuh karena harga transportasi dan kebutuhan pokok lainnya yang sudah naik belum tentu ikut turun. Oleh karenanya bantuan sosial dan pengendalian harga itu penting. [agus]