Minim Realisasi Komitmen Konkret

HASIL KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA) KE-60

Senin, 27/04/2015

Jakarta – Kalangan ekonom dan peneliti menilai Indonesia semestinya dapat berperan lebih besar dan lebih konkret dalam mendorong kemajuan ekonomi negara-negara Asia dan Afrika. Tidak hanya itu, Indonesia dapat berperan strategis mendorong kerjasama perdagangan yang lebih berkeadilan (fair trade), yang merupakan langkah penting untuk memperbaiki kondisi perekonomian bagi negara-negara berkembang dan terbelakang di kawasan ini. Pelaksanaan ajang internasional KAA juga dinilai minim realisasi komitmen ekonomi-politik antarnegara Asia-Afrika

NERACA

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics (CORE) M. Faisal menuturkan, praktik-praktik perdagangan yang tidak adil masih banyak dan sering dilakukan oleh negara maju yang banyak merugikan kelompok negara berkembang. Sebagai contoh, pada saat negara-negara berkembang didesak untuk mengurangi hambatan perdagangan baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, WTO malah membiarkan kelompok negara maju menjalankan kebijakan proteksionis hingga saat ini.

Subsidi pertanian di negara maju misalnya, telah membuat para petani di negara berkembang terutama di kawasan Afrika kesulitan untuk bersaing di pasar global dan juga di pasar domestik negara mereka sendiri. Negosiasi dengan Uni Eropa membuat negara-negara di Afrika dipaksa untuk menghapuskan tarif pada hingga 90% dari perdagangan mereka karena tidak ada aturan yang jelas ada untuk melindungi mereka.

“Beberapa permasalahan penting yang sangat krusial untuk dibahas antara lain lemahnya daya tawar negara berkembang, terlebih lagi negara miskin dalam negosiasi perdagangan internasional, rumitnya prosedur dan mahalnya biaya hukum penyelesaian sengketa perdagangan yang sangat menyulitkan negara miskin untuk membuat pengaduan, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang yang belum belum diatur secara tuntas oleh WTO,” ujarnya dalam laporan tertulisnya diterima Neraca, Sabtu (25/4).

Dijelaskan bahwa, posisi negara berkembang dan terbelakang yang masih banyak terdapat di benua Asia dan Afrika semakin terdesak karena tidak banyak forum internasional yang mengonsolidasikan suara mereka. Di sisi lain, forum internasional dari kelompok negara maju yang sering kali mempengaruhi kehidupan negara berkembang dan terbelakang semakin intens dilakukan.

Dari sisi kepentingan nasional, menurut CORE, perhelatan besar ini idealnya juga dimanfaatkan untuk melakukan kerjasama yang dapat lebih mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. “Akan sangat disayangkan, apabila perhelatan tingkat tinggi dengan anggaran yang besar ini hanya berlalu dengan meninggalkan dokumen dan komitmen yang minim realisasi. Indonesia semestinya dapat mengambil banyak pelajaran berharga (lessons learned) dari keberhasilan beberapa negara Asia yang mampu bangkit ekonominya dari ketertinggalan hingga menjadi negara yang maju dan disegani,” ujar Faisal.

Ekspor Indonesia Hanya 1%

Sebagai negara pemrakarsa KAA dengan status salah satu perekonomian terbesar di dunia, Indonesia semestinya mampu memanfaatkan peran yang lebih besar dalam perdagangan dengan negara-negara Afrika. Ironisnya, saat ini justru Tiongkok yang banyak memanfaatkan potensi ekonomi negara-negara di kawasan tersebut. Dari US$ 245 miliar nilai ekspor negara-negara Asia ke Afrika pada 2014, diantaranya 43% berasal dari Tiongkok, disusul India dan Korea masing-masing sebesar 14% dan 6%. Sementara pangsa pasar Indonesia hanya 1% dengan nilai US$ 2,4 miliar. Jenis produk yang diekspor Indonesia pun masih sangat terbatas, dimana 40%-nya adalah crude palm oil.

Data CORE mengungkapkan, Afrika yang memiliki populasi lebih dari satu miliar jiwa semestinya dapat menjadi pasar yang sangat potensial bagi produk-produk ekspor Indonesia. Beberapa negara di kawasan tersebut pun mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pelemahan ekonomi di kawasan Amerika dan Eropa semestinya menjadi kesempatan bagi eksportir Indonesia memperluas pasarnya ke kawasan Afrika yang terus mengalami pertumbuhan.

Di tengah usia KAA yang sudah mencapai 60 tahun, saatnya Indonesia mengintensifkan kerjasama ekonomi tidak hanya dengan kelompok negara Asia, tetapi khususnya dengan negara-negara Afrika. Selama ini pemanfaatan forum negara-negara Asia – Afrika oleh Indonesia untuk kerjasama perdagangan dan investasi dengan Afrika masih sangat minimal. Asia Afrika Summit tahun 2005 yang kemudian menghasilkan New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) dan meliputi kerja sama di berbagai bidang pun, belum kelihatan hasilnya terutama di bidang ekonomi.

Menurut ekonom utama LIPI Latief Adam, memang seharusnya pemerintah Indonesia bisa memanfaatkan momen ini untuk meraih keuntungan. Misalnya, dengan menawarkan beberapa kerja sama dengan negara Asia dan Afrika.

"Jadi sangat disayangkan apabila Indonesia tidak bisa memanfaatkan momen tersebut, sehingga terkesan seperti acara seremonial biasa. Kerja sama di bidang ekonomi itu banyak sekali, sebab perbedaan kebutuhan antarnegara menjadi hal yang menarik untuk meningkatkan ekspor Indonesia,"ujarnya, akhir pekan lalu.

Latief mengatakan, volume perdagangan ekspor dan impor Indonesia, dengan negara Asia dan Afrika dalam data statistik 2014 hanya mencapai US$11 miliar per tahun. Sementara itu, perdagangan ekspor Asia ke Afrika mencapai 26 % dari total ekspor Asia ke dunia. Ini lebih besar dari ekspor Afrika ke Asia, yang hanya 3% dari total ekspor negara tersebut.

Guru besar ekonomi Unpad Prof Dr Ina Primiana menilai selama ini banyak negara dunia ketiga yang terlena oleh pinjaman lunak dari lembaga ekonomi dunia yang didominasi negara maju seperti yang disebutkan Presiden Jokowi yaitu Bank Dunia, IMF dan ADB. Walhasil, kata dia, kebijakan yang dianut negara tersebut rentan untuk diintervensi, khususnya oleh negara-negara maju.

"Kalau antarnegara Asia Afrika kuat, sebenarnya tidak perlu lagi ada intervensi dari negara maju. Kita sudah lama terlena, sekarang saatnya bergandengan tangan untuk membuat perubahan. Jangan sampai utang kita terus meningkat lantaran terlena dengan janji manis dari negara maju. Apalagi saat ini utang baik pemerintah dan swasta sudah mencapai ribuan triliun rupiah. Kini saatnya berubah,” ujar Ina.

Pengamat ekonomi Agus S. Irfani menyayangkan dari hasil pertemuan KAA maupun World Economic Forum (WEF) tidak membawa hasil konkret dalam bentuk kerjasama dengan negara lain, padahal yang datang puluhan CE0 dari perusahaan besar dari negaranya. "KAA tidak menghasilkan apa-apa seperti yang selama ini digembar-gemborkan oleh para menteri ekonomi. Karena memang ketertarikan investor negara lain kecil, karena kondisi internal kita yang masih jauh dari siap," ujarnya.

Ekonom Dradjad Wibowo mengatakan, keterkaitan kerjasama Indonesia dalam Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang dimotori Tiongkok, hal ini lebih dikarenakan negeri Panda itu sedang menyiapkan diri untuk mengambil alih dominasi Amerika Serikat di Asia. Dia sepakat dengan langkah Presiden Jokowi untuk lebih dekat dengan Tiongkok, tapi harus pandai menempatkan diri dan menyeimbangkan.

"Karena faktanya investasi Tiongkok di Pakistan dan beberapa negara lain tidak semuanya terealisasi. Perjanjian dengan Pakistan senilai US$46 miliar tersebut sudah dibahas 10 tahun lalu, tapi realisasi rendah. Hal yang sama bisa terjadi dengan Indonesia. Jadi pemerintah harus aktif agar komitmen Tiongkok benar-benar direalisasikan," katanya.

Dradjad pun melihat pemerintahan Jokowi kurang sreg dengan lembaga keuangan Bank Dunia dan IMF. Meski demikian, Indonesia tetap harus bermain cerdas, artinya Indonesia harus mampu memaksimalkan keuntungan dari munculnya persaingan antara AS, Uni Eropa dan Jepang versus Tiongkok. iwan/agus/bari/mohar