NERACA

Jakarta - Indonesia jangan terjebak pada pertarungan antara poros Barat yang didominasi Amerika Serikat atau dengan poros kekuatan ekonomi baru yang ditombaki oleh China dan lebih mengutamakan pembangunan ekonomi nonblok. "Indonesia tidak perlu terjebak di tengah pertarungan ekonomi dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Republik Rakyat China," kata Direktur Eksekutif Centre for People Studies and Advocation, Sahat Martin Philip, di Jakarta, Kamis (23/4).

Sahat Martin mengingatkan, salah satu semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) yang pertama pada 1955 adalah menolak pembentukan dua blok ideologi, yaitu Blok Barat yang liberal dan Blok Timur yang komunis. Saat ini, ujar dia, pertarungan dunia tidak lagi berkutat pada blok ideologi saja melainkan juga ekonomi. Blok ekonomi dunia terbagi atas Blok AS dan Blok China-Rusia.

"Ketimbang berpihak pada salah satu kekuatan, Indonesia sebaiknya membangun kekuatan ekonomi nonblok di antara negara-negara Asia-Afrika," ujarnya. Sahat mengingatkan bahwa Indonesia, India, dan Afrika Selatan saat ini memiliki tren pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat menjadi motor bagi kekuatan ekonomi nonblok tersebut.

Selain itu, dia juga mengapresiasi ketegasan dalam pidato Presiden Jokowi saat pembukaan KAA 2015 di Jakarta. Sebelumnya, Hipmi menginginkan pemerintahan dapat mengambil kesempatan Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 untuk memprakarsai terbentuknya blok ekonomi baru sebagai salah satu kekuatan global.

"Hipmi berharap agar Indonesia dapat memelopori dan mendorong KAA menjadi blok baru kekuatan ekonomi global," kata Ketua Umum Badan Pengurus Harian Hipmi, Bahlil Lahadalia. Menurut dia, KAA 2015 harus menjadi blok baru kekuatan ekonomi global selain hegemoni ekonomi dari Barat yang dominan pada saat ini.

KAA, ujar dia, akan menjadi relevan bila diarahkan untuk mempertajam isu-isu perekonomian global yang semakin tidak adil dan hanya menguntungkan blok tertentu. "Relevansinya di situ. Ada tatanan perekonomian global yang sistemnya menjadi kanalisasi aset-aset negara berkembang mengalir ke negara-negara maju yang menguasai kapital dan forum-forum ekonomi dunia dan lembaga-lembaga keuangan global," jelasnya.

Dengan demikian, Bahlil mengemukakan bahwa dorongan tersebut agar KAA menjadi penyeimbang forum-forum dan lembaga-lembaga keuangan global yang telah disetir oleh negara-negara Barat melalui institusi seperti WTO, Bank Dunia, IMF, dan ADB.

Sedangkan menurut pengamat ekonomi dari UI, Telisa Aulia Falianty mengatakan memang selama ini Indonesia masih sangat ketergantungan terhadap lembaga pinjaman international (Bank Dunia, IMF, dan ADB) dalam membiayai pembangunan dalam negeri. Oleh karenanya itikad Presiden Jokowi untuk tidak terlalu banyak mengandalkan bantuan pinjaman dari mereka bagus. Karena merasa mereka terlalu memberikan banyak hutang ke Indonesia, negara kita banyak disetir oleh mereka. Untuk itu, pentingnya Indonesia mengurangi hutang ke meraka dan punya road map sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari mereka. “Sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungan dari mereka secara gradual dan punya bargaining position dan tidak terus-terusan didikte oleh mereka,” tegasnya.

Meskipun dirinya menyadari tidak mungkin harus hilang seratus persen, tapi minimal berkurang. “Kalau lepas begitu saja akan sangat sulit, boleh saja masih ketergantungan dengan mereka dalam hal pinjaman tapi memang porsinya yang harus dikurangi,” imbuhnya.

Karena memang, untuk lepas begitu saja samabung dia lagi pastilah tidak bisa. Karena jika masih ada kerjasama dengan mereka, maka setidaknya ada sedikit membantu jika ada masalah-masalah ditingkat International. Tapi jika pemerintah ingin mengurangi porsi ketergantungan dari mereka bisa saja dengan mengandalkan utang domestik seperti menerbitkan SUN dan lain sebagainya. “Untuk pembiayaan tanpa hutang saat ini masing sangat sulit,. Tapu bisa saja mengandalkan dari utang domestik, jadi porsinya nanti terbalik biasanya lebih banyak utang ke luar jadi sebaliknya,” pungkas dia. [agus]