Ketidakadilan Global Masih Ada

DUNIA TIDAK PERLU ANDALKAN LAGI TRIO IMF, BANK DUNIA DAN ADB

Kamis, 23/04/2015

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan reformasi dalam ekonomi dunia harus segera dilakukan. "Ketidakadilan global juga tampak jelas ketika seklompok negara menolak perubahan realitas yang ada. Pandangan yang mengatakan bahwa masalah ekonomi dunia hanya bisa dipecahkan melalui Bank Dunia, IMF dan ADB, harus diubah," ujarnya dalam sambutan pembukaan Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Jakarta, Rabu (22/4).

NERACA

Presiden menilai, saat ini dunia perekonomian internasional seharusnya sudah tidak lagi bergantung kepada ketiga lembaga keuangan internasional itu. "Saya bependirian bahwa nasib dari perekonomian dunia tidak harus tergantung pada ketiga lembaga dunia tersebut. Kita harus membuat aturan ekonomi dunia baru yang terbuka kepada kekuatan ekonomi baru," ujarnya.

Bahkan, Jokowi mendesak reformasi dari arsitek ekonomi baru untuk dapat menghindari dominasi dari negara lain. Saat ini dunia membutuhkan kepemimpinan dunia kolektif yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Menanggapi pernyataan presiden tersebut, pengamat ekonomi UI Telisa Aulia Falianty mengatakan, memang selama ini Indonesia masih sangat tergantung terhadap lembaga pinjaman international (Bank Dunia, IMF, dan ADB) dalam membiayai pembangunan dalam negeri. Oleh karena itu, itikad Presiden Jokowi untuk tidak terlalu banyak mengandalkan bantuan pinjaman dari mereka sangat bagus.

Karena merasa mereka terlalu memberikan banyak utang ke Indonesia, menurut dia, Indonesia banyak “disetir” oleh mereka. Untuk itu, pentingnya Indonesia mengurangi ketergantungan utang ke meraka dan saatnya memiliki road map sehingga mampu mengurangi ketergantungan dari ketiga lembaga fnansial tersebut. “Sudah saatnya Indonesia mengurangi ketergantungan dari mereka secara gradual dan punya bargaining position serta tidak terus-terusan didikte oleh mereka,” ujar Telisa kepada Neraca, kemarin.

Meski dia menyadari tidak mungkin harus hilang seratus persen ketergantungan terhadap tiga lembaga itu, tapi minimal berkurang. “Kalau lepas begitu saja akan sangat sulit, boleh saja masih ketergantungan dengan mereka dalam hal pinjaman, tapi memang porsinya yang harus segera dikurangi,” ujarnya.

Banyak pihak memang kurang begitu happy jika Indonesia tergantung pada IMF. Karena ternyata eksekutif lembaga keuangan internasional tersebut tak sepenuhnya bersih. Contoh kasus penangkapakan mantan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) periode 2004-2007Rodrigo Rato oleh polisi Spanyol atas tuduhan korupsi dan pencucian uang semakin mempertegas rendahnya integritas pejabat dan lembaga keuangan internasional itu. Sebelumnya, mantan Direktur IMF periode 2007-2011, Dominique Strauss-Kahn, juga pernah menjadi tersangka kasus pemerkosaan dan keterlibatan pada jaringan prostitusi internasional, dan saat ini masih dalam masa persidangan di Perancis.

Untuk itu, pemerintah Indonesia diharapkan jangan mau lagi diperlakukan oleh IMF seperti saat memberikan resep penanganan krisis keuangan 1998. Pasalnya, eks pemimpin lembaga yang tidak berintegritas, tidak mungkin memberikan nasihat yang berintegritas.

Menurut kalangan pengamat ekonomi, rekomendasi IMF untuk menerbitkan obligasi rekapitalisasi perbankan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 670 triliun rupiah pada 1998, justru memiskinkan rakyat Indonesia. Nasihat IMF itu sejalan dengan integritas mantan pemimpinnya, yakni gemar berkolusi dengan oknum pejabat korup dan kroni yang dekat pemerintahan, menciptakan oligarki serta kronisme.

Sebaliknya, lembaga internasional itu justru tidak memberikan peringatan kepada pemerintah Indonesia, ketika terjadi kebijakan fatal, seperti impor pangan dan otomotif yang menguras devisa, serta bubble properti yang berpotensi memicu kredit macet sektor properti.

Sumber Dalam Negeri

Guru besar ekonomi UGM Prof Dr Sri Adiningsih mengatakan, seharusnya pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara pada dasarnya dibiayai dari sumber penerimaan dalam negeri dan luar negeri. Sumber penerimaan dalam negeri berasal dari pajak, hasil pengelolaan sumber daya alam dan laba BUMN. Sedangkan, penerimaan luar negeri bisa berupa utang, bantuan dan hibah dari negara lain atau organisasi supranasional seperti IMF, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan lain-lain.

"Secara teoritis, negara yang stabil maka pembiayaan pembangunannya sebagian besar bersumber dari sumber daya dalam negeri, bukan dari bantuan asing. Namun, bagi negara tertentu bantuan luar negeri menjadi komponen penting bagi penyangga pembangunannya,"ujar Sri, kemarin.

Lebih lanjut Sri mengatakan dari perspektif ekonomi, pembiayaan pembangunan yang bertumpu pada pinjaman atau utang luar negeri memiliki nilai positif karena tidak membebani masyarakat dengan pajak yang berat.

"Akan tetapi, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, bisa menjadi bumerang bagi negara itu. Hal inilah yang terjadi pada Indonesia, utang luar negeri yang tidak terkontrol menyebabkan kita terperangkap dari jebakan utang sehingga kesulitan untuk melakukan percepatan pembangunan," ujarnya.

Menurut dia, kebijakan di bidang pinjaman luar negeri, tetap dilaksanakan secara berhati-hati dan senantiasa mengutamakan pinjaman bersyarat lunak dan tanpa ikatan politik, memperha­tikan kemampuan untuk membayar kembali, serta menggunakan pinjaman untuk proyek-proyek yang dipandang produktif dan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah digariskan.

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengapresiasi pidato Presiden Jokowi yang menyatakan permasalahan ekonomi dunia hanya bisa diselesaikan oleh Bank Dunia, ADB, dan IMF harus dibuang. Ini dikarenakan Indonesia diharapkan dapat mendorong penyelenggaraan KAA ke-60 menjadi blok kekuatan ekonomi global yang baru.

Dia pun menambahkan KAA akan menjadi relevan bila diarahkan untuk mempertajam isu-isu perekonomian global yang semakin tidak adil dan hanya menguntungkan blok tertentu. “Relevansinya, disitu. Ada tatanan perekonomian global yang sistemnya menjadi kanalisasi aset-aset negara berkembang mengalir ke negara-negara maju penguasa kapital dan forum-forum ekonomi dunia dan lembaga-lembaga keuangan global,” jelas Bahlil.

Bahlil menjelaskan, blok baru ini tidak bertujuan untuk merusak tatanan yang sudah ada, namun dapat menjadi pembanding dan altenatif sekaligus sebagai penyeimbang blok-blok ekonomi yang sudah ada. Kelompok negara Asia-Afrika salam blok ini dapat berbagi kebijakan dalam mengelolah sektor-sektor strategis seperti energi dan perdagangan.

Pengamat ekonomi UI lainnya, Eugenia Mardanugraha, juga mengapresiasi pidato presiden yang ingin lepas dari ketergantungan dari lembaga donor dunia tersebut. “Buat negara-negara yang sudah terlanjur meminjam kepada ketiga lembaga tersebut maka akan sulit untuk lepas atau melunasi utangnya. Karena mereka (IMF, World Bank, dan ADB) tidak akan membiarkan negara-negara melunasi utangnya, karena mereka akan menggunakan cara apapun agar negara-negara ketergantungan terhadap mereka,” cetusnya.

Meski utang Indonesia sudah semakin menurun kepada lembaga-lembaga tersebut, kata dia, Indonesia sudah terjerat dengan meminta pinjaman. “Semakin banyak Indonesia meminta pinjaman kepada lembaga-lembaga tersebut maka mereka akan semakin senang. Dan lembaga donor tidak senang jika ada negara yang mau melunasinya karena pendapatan mereka adalah dari bunga pinjamannya. Dan kemampuan Indonesia untuk melunasi utang-utangnya tidak terlalu baik, sehingga akan sulit jika Indonesia melunasi utangnya,” ujarnya.

Terhadap persepsi pidato Jokowi seolah-olah memojokkan ketiga lembaga donor tersebut. “Saya merasa negara-negara di Asia dan Afrika tidak sepakat dengan pidato Jokowi, karena banyak diantara negara tersebut yang mengandalkan pinjaman dari IMF, World Bank maupun ADB untuk meningkatkan perekonomiannya sehingga utang bilateral antar negara Asia dan Afrika juga cukup banyak,” ujarnya. agus/iwan/bari/mohar