Masyarakat Susah Jika Premium Diganti Pertalite

Kamis, 23/04/2015

NERACA

Jakarta - Rencana PT Pertamina (Persero) memproduksi Pertalite untuk menggantikan Premium, mendapat kritikan dari berbagai pihak. Karena rencana pergantian premium (Ron 88) dengan pertalite (Ron 90) akan menyusahkan masyarakat banyak.

“Saya mencurigai pergantian Premium Ron 88 ke Pertalite Ron 90, dicurigai hanya ada main dari pergantian importir yang lama dan yang baru,” kata Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian dalam diskusi "Premium (Akan) Dihapus, Apa Dampaknya?" di DPR, Senayan, Rabu (22/4).

Ramson juga mengajak masyarakat Indonesia untuk tetap mengawasi setiap stasiun pompa bensin umum (SPBU) di tanah air jelang peluncuran Pertalite pada bulan Mei mendatang. Pengawasan tersebut jika di setiap SPBU tidak ada bensin Premium maka masyarakat harus bertindak.

Masyarakat tidak perlu kuatir, menurut dia, karena DPR akan siap mendukung masyarakat sebab penghapusan atau peniadaan bensin Premium adalah menyusahkan rakyat. "Makanya kita minta masyarakat Indonesia mengawasi setiap SPBU yang beroperasi, jika SPBU tidak menjual Premium bisa laporkan kepada kami (DPR-red), dan kami akan siap membantu mendukung masyarakat," ujarnya.

Ramson menegaskan fraksi Partai Gerindra menolak keras jika kehadiran bahan bakar minyak Pertalite dengan RON 90 dimaksudkan untuk menggantikan keberadaan premium RON 88 di Indonesia."DPR jelas menolak. Fraksi Gerindra jelas menolak keras jika mau menghilangkan premium," ujarnya.

Menurut dia, jika pemerintah ingin menghapuskan premium maka hal itu akan jadi persoalan serius. Dia justru mempertanyakan, kehadiran pertalite."Apakah ini hanya akan mengganti pengimpornya dari Premium RON 88 ke Pertalite RON 90?," ujarnya.

Lebih lanjut Ramson menjelaskan jika keberadaan pertalite ini hanya untuk memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memilih premium maka itu tidak masalah."Kalau keberadaan pertalite hanya untuk memberikan pilihan kepada masyarakat, maka itu tidak masalah," jelasnya.

Ramson juga menjelaskan bahwa di Amerika Serikat-pun sampai saat ini juga masih tersedia BBM jenis premium dengan RON 88. BBM dengan RON 88 masih digunakan untuk jenis mobil-mobil tertentu.

Kemudian dia menyebutkan atas rencana Pertamina menghapus premium (RON 88) dari pasaran dan diganti dengan fertalite (RON 90). Pertamina beralasan pergantian itu untuk meningkatkan kualitas."Kalau itu yang terjadi maka Menteri ESDM sebaiknya mundur. Kalau memang Pertamina mau menjual pertalite yang harganya lebih tinggi dari premium di SPBU silahkan. Tapi, premium juga harus disiapkan. Biar masyarakat yang memilih bahan bakarnya sendiri dan subsidi harus tetap berjalan," tambah Ramson.

Guru besar ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika pun menyinggung kebijakan pemerintah yang akan menghapus jenis bahan bakar minyak Premium berkadar RON 88 dan akan digantikan dengan Pertalite berkadar RON 90.

Menurut dia, penghapusan BBM jenis Premium merupakan langkah yang tidak tepat dan hanya semakin membebani rakyat. Ini karena hubungan pengaruh. kenaikan harga makanan dengan energi bahan bakar minyak sangat tinggi sekali.

“Kalau memang betul mau merevormasi energi, bukan di hilir tapi dari hulu, karena problemnya ada di hulu. Di indonesia, kenaikan harga pokok dengan energi itu tinggi sekali. Pengeluaran yang paling tinggi itu ada di makanan. Jadi kalau tidak hati-hati kenaikan BBM akan menghajar masyarakat golongan bawah. Golongan atas makan roti gak masalah, kalau bawah jebol,” tutur dia.

Karena itu, Erani menyatakan kebijakan pemerintah tentang energi Bahan Bakar minyak saat ini telah menyimpang dari konstitusi pasal 33 tentang pengelolaan sumber daya alam.“Ini telah jauh dan menyimpang dari konstitusi, kita harus kembali kepada konstitisi,” tandasnya.

MK menilai, kebijakan pemerintah dalam penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian cabang produksi, seperti BBM tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar, dan pemerintah tetap harus mengontrol pasar.

Menurut Erani, dengan menaikkan premium yang beroktan 88 menjadi pertalite yang beroktan 90, maka pemerintah bisa membangun argumentasi, bahwa jenis BBM baru itu tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga kebijakan penetapan harganya bisa menggunakan mekanisme pasar.

"Mengapa isunya menjadi dibalik, premium harus dibalik ke yang lain apapun namanya. Jadi ini membuktikan argumentasi yang dibangun sebenarnya hanya akan menguntungkan pihak tertentu. Kepentingan pihak tertentu itu untuk mekanisme pasar. Nah dibalik kepentingan itu tentunya adalah kepentingan bisnis," ujarnya. mohar