“Kartu Sakti” untuk Entaskan Kemiskinan

NERACA

Jakarta - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyaluran "kartu sakti" merupakan intervensi pemerintah bagi warga tidak mampu untuk mengentaskan kemiskinan. "Intervensi pemerintah melalui 'kartu sakti' punya beragam manfaat bagi warga tidak mampu," katanya di Jakarta, Rabu, (22/4).

Melalui kartu sakti, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bukan hanya sebatas penanda penerima bantuan dari pemerintah. Tetapi bisa digunakan untuk membeli pupuk dan solar bersubsidi, elpiji tiga kilogram, serta sertifikat tanah.

"Para petani dan nelayan bisa menggunakan kartu KKS untuk membeli pupuk dan solar bersubsidi, elpiji tiga kg serta mendapatkan sertifikat tanah gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)," katanya.

Pemerintah berencana menyalurkan "kartu sakti" tahap kedua pada 27 April mendatang. Bersamaan dengan peluncuran tahap kedua tersebut, validasi dan verifikasi data juga akan dilakukan.

Sasaran penerima KIS sebanyak 88,2 juta jiwa sedangkan KIP 17 9 juta anak usia 6-21 tahun baik yang terafiliasi oleh pendidikan umum, agama maupun tidak dalam lembaga pendidikan. Dengan KIP tersebut, diharapkan mereka termotivasi untuk belajar dan kembali bersekolah.

Rinciannya 2,4 juta dari Kemenag, 17,9 juta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 3,5 juta dimandatkan ke Kemensos untuk divalidasi bagi anak-anak yang diluar lembaga pendidikan.

"Pada Juni ini, bantuan KIP sudah terdistribusi kepada anak usia 6-21 tahun, sehingga bisa membantu untuk membeli peralatan sekolah ataupun mengikuti kejar paket," katanya Sementara KKS dengan 'buffer' 500 ribu, khusus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS 340) ribu semuanya di APBN Perubahan.

Sedangkan, KIS merupakan kartu yang berlaku seumur hidup diperuntukan bagi delapan persen warga yang tidak mampu di seluruh Indonesia. KIS berlaku seumur hidup dari pemerintah untuk memastikan warga tidak mampu mampu mendapatkan akses dan perlindungan kesehatan yang layak," katanya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari IPMI International Business School Jimmy M. Rifai Gani.

meminta kebijakan pengalihan subsidi BBM yang telah lama didengung-dengungkan pemerintah harus segera dilaksanakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, dirinya menyebutkan kebijakan "short term" (jangka pendek) yang benar-benar masyarakat merasakannya, seperti pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, seyogianya segera mengimplementasikannya.

Ia memahami bahwa pemilihan tim ekonomi yang berada di dalam lingkup pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden RI. Namun, jika kebijakan ekonomi pemerintah kerap tidak mendapat dukungan dari masyarakat, dampaknya akan menggerus efektivitas dan stabilitas pemerintah.

"Jangan sampai pemerintah kehilangan muka serta kepercayaan rakyat. Dampaknya bakal sulit mendapatkan legitimasi publik," katanya.

Untuk itu, Jimmy menyarankan Tim Ekonomi Kabinet Kerja menunjukkan kinerjanya sebagai tim impian yang independen dan memiliki rekam jejak di bidang ekonomi dan finansial.

Selain itu, kata dia, pemerintah dinilai juga perlu memperkuat koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dan selaras. [agus]

BERITA TERKAIT

Sumsel Andalkan Pertanian Tekan Kemiskinan

Sumsel Andalkan Pertanian Tekan Kemiskinan NERACA Palembang - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan total mengandalkan sektor pertanian untuk menekan angka…

Reformasi Regulasi untuk Mitigasi Krisis Ekonomi

    NERACA   Bali - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan reformasi regulasi penting untuk dilakukan sebagai upaya mitigasi…

Kemenkeu Pastikan Dana Keluarahan untuk Peningkatan Layanan

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, memastikan pemberian dana kelurahan dilakukan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…