“Kartu Sakti” untuk Entaskan Kemiskinan

NERACA

Jakarta - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penyaluran "kartu sakti" merupakan intervensi pemerintah bagi warga tidak mampu untuk mengentaskan kemiskinan. "Intervensi pemerintah melalui 'kartu sakti' punya beragam manfaat bagi warga tidak mampu," katanya di Jakarta, Rabu, (22/4).

Melalui kartu sakti, yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bukan hanya sebatas penanda penerima bantuan dari pemerintah. Tetapi bisa digunakan untuk membeli pupuk dan solar bersubsidi, elpiji tiga kilogram, serta sertifikat tanah.

"Para petani dan nelayan bisa menggunakan kartu KKS untuk membeli pupuk dan solar bersubsidi, elpiji tiga kg serta mendapatkan sertifikat tanah gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN)," katanya.

Pemerintah berencana menyalurkan "kartu sakti" tahap kedua pada 27 April mendatang. Bersamaan dengan peluncuran tahap kedua tersebut, validasi dan verifikasi data juga akan dilakukan.

Sasaran penerima KIS sebanyak 88,2 juta jiwa sedangkan KIP 17 9 juta anak usia 6-21 tahun baik yang terafiliasi oleh pendidikan umum, agama maupun tidak dalam lembaga pendidikan. Dengan KIP tersebut, diharapkan mereka termotivasi untuk belajar dan kembali bersekolah.

Rinciannya 2,4 juta dari Kemenag, 17,9 juta dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 3,5 juta dimandatkan ke Kemensos untuk divalidasi bagi anak-anak yang diluar lembaga pendidikan.

"Pada Juni ini, bantuan KIP sudah terdistribusi kepada anak usia 6-21 tahun, sehingga bisa membantu untuk membeli peralatan sekolah ataupun mengikuti kejar paket," katanya Sementara KKS dengan 'buffer' 500 ribu, khusus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS 340) ribu semuanya di APBN Perubahan.

Sedangkan, KIS merupakan kartu yang berlaku seumur hidup diperuntukan bagi delapan persen warga yang tidak mampu di seluruh Indonesia. KIS berlaku seumur hidup dari pemerintah untuk memastikan warga tidak mampu mampu mendapatkan akses dan perlindungan kesehatan yang layak," katanya.

Sebelumnya, pengamat ekonomi dari IPMI International Business School Jimmy M. Rifai Gani.

meminta kebijakan pengalihan subsidi BBM yang telah lama didengung-dengungkan pemerintah harus segera dilaksanakan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, dirinya menyebutkan kebijakan "short term" (jangka pendek) yang benar-benar masyarakat merasakannya, seperti pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, seyogianya segera mengimplementasikannya.

Ia memahami bahwa pemilihan tim ekonomi yang berada di dalam lingkup pemerintahan merupakan hak prerogatif Presiden RI. Namun, jika kebijakan ekonomi pemerintah kerap tidak mendapat dukungan dari masyarakat, dampaknya akan menggerus efektivitas dan stabilitas pemerintah.

"Jangan sampai pemerintah kehilangan muka serta kepercayaan rakyat. Dampaknya bakal sulit mendapatkan legitimasi publik," katanya.

Untuk itu, Jimmy menyarankan Tim Ekonomi Kabinet Kerja menunjukkan kinerjanya sebagai tim impian yang independen dan memiliki rekam jejak di bidang ekonomi dan finansial.

Selain itu, kata dia, pemerintah dinilai juga perlu memperkuat koordinasi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dan selaras. [agus]

BERITA TERKAIT

Muliaman Hadad Ditunjuk jadi Dubes RI untuk Swiss

    NERACA   Jakarta-Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darmansyah Hadad resmi ditunjuk menjadi Duta Besar…

Tidak Ada Alasan untuk Tidak Lapor SPT Tahunan

Oleh: Devitasari Ratna Septi Aningtyas, Staf Direktorat Jenderal Pajak *) Memasuki minggu ketiga bulan Februari Tahun 2018. Masyarakat Indonesia yang…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

BI : Siklus Krisis Ekonomi 10 Tahunan Tak Relevan

      NERACA   Jakarta - Pernyataan bahwa siklus krisis ekonomi di Indonesia akan terjadi setiap 10 tahun sekali…

Jepang Tertarik Bangun MRT Di Jakarta

      NERACA   Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang…

Empat Provinsi Siaga Karhutla

      NERACA   Jakarta - Sebanyak empat provinsi, yaitu Sumatra Selatan (Sumsel), Riau, Kalimantan Barat (Kalbar), dan Kalimantan…