NERACA

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperoleh pagu indikatif 2016 sebesar Rp102,56 triliun, atau lebih rendah dari APBN Perubahan 2015 yang senilai Rp118,54 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Taufik Widjoyono, di Jakarta, Selasa (21/4) mengatakan, melalui Surat Nomor KU.01.01-Mn/270 tertanggal 20 Maret 2015 perihal Rencana dan Usulan Pendanaan Program dan Kegiatan Kemenpupera Tahun 2016, sebenarnya mengajukan kebutuhan pendanaan 2016 sebesar Rp178,22 triliun.

Namun, lanjut Taufik, dalam arahan Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro saat pra-musrenbangnas bahwa selain yang telah dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp807,70 triliun, Kemenpupera mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp102,56 triliun.

"Penanganan tahun 2016 akan lebih fokus menyelesaikan target atau sasaran strategis kementerian. Jadi pemaketannya tidak kecil-kecil atau diecer-ecer," kata Taufik. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimoeljono mengatakan, pagu indikatif tersebut kemungkinan masih bisa ditambah tergantung perkiraan pendapatan di tahun depan.

"Ini baru 'baseline' (anggaran dasar) tergantung prediksi 'revenue' (pendapatan) tahun depan yang masih bisa berkembang," ungkap Basuki. Dia pun manargetkan, pagu indikatif lebih tinggi atau minimal sama dengan 2014. Selain itu, papar dia, pihaknya juga masih memiliki cadangan dana senilai Rp19 triliun.

Basuki mengatakan, anggaran tersebut ditambah dengan anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2016 akan digunakan untuk program penyelenggaraan jalan, sumber daya air, serta permukiman dan perumahan.

"Kalau ada tambahan Rp19 triliun mungkin akan dialokasikan ke (ditjen) sumber daya air serta permukiman perumahan (ditjen cipta karya), karena (ditjen) bina marga (anggarannya) sudah jauh lebih besar," jelasnya.

Sementara Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Dedi Supriyadi Priyatna menambahkan, dari total anggatan 2015-2019 sebesar Rp5.519 triliun, sektor infrastruktur mendapatkan porsi 38% atau Rp2.156 triliun, sementara untuk sektor Kemenpupera sebanyak 40% atau Rp2.232 trilliun.

"Jadi, yang paling banyak itu untuk infrastruktur, semuanya harus jadi prioritas seperti jalan, irigasi dan jangan dipilih-pilih," katanya. Alokasi APBN 2015 untuk Kemenpupera sebesar Rp84,91 triliun dan mendapatkan tambahan APBNP 2015 sebesar 40% atau Rp33,63 triliun.

Namun, penyerapan anggaran baru 2,41% dari rencana 11,7% per 20 April 2015. Sementara itu, waktu efektif tinggal tujuh sampai delapan bulan. Saat ini, progres fisik baru mencapai 3,39% dari rencana 12,88% dan progres yang harus dicapai Rp14,46 triliun per bulan atau Rp578,45 miliar per hari. [ardi]