Bank Asing Diminta Bangun Pusat Data di Indonesia

NERACA

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan mendorong kalangan perbankan asing yang beroperasi di Indonesia untuk membangun pusat data atau "onshore data centre" (ODC). Kehadiran pusat data ini dinilai penting untuk menjamin kepentingan para nasabah, sekaligus memudahkan kerja otoritas ketika ada kebutuhan mendesak untuk mengaudit data nasabah bank bersangkutan.

"OJK bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika telah sepakat untuk mendalami hal ini lebih lanjut dengan membentuk tim teknis untuk membahas rencana implementasi kewajiban membangun pusat data tersebut," kata Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Darmansyah Hadad, di Jakarta, Selasa (21/4).

Imbauan untuk menerapkan ODC merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan aturan tersebut, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia diwajibkan untuk membangun pusat data sendiri di Indonesia.

"Kajian ini dibutuhkan untuk melihat urgensi pengembangan pusat data tersebut bagi industri perbankan nasional maupun demi kepentingan perlindungan nasabah," kata Muliaman. Jika pusat data bank asing telah tersedia di Indonesia, otoritas akan lebih mudah melakukan audit jika dibutuhkan. Kerap terjadi, otoritas lokal kesulitan mengakses data yang tersimpan di pusat data bank asing di negara asalnya, saat bank tersebut mengalami masalah.

Selain itu, keamanan nasional dan penegakan hukum juga ikut menjadi pertimbangan OJK dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong ODC. Namun, pada kenyataannya, kalau pun data yang ingin diakses ada pada komputer yang digunakan, bisa saja data itu tidak bisa diakses kalau user tidak mempunyai priviledge untuk mengakses data tersebut. Itulah sebabnya pemerintah bersikeras pusat data itu ada di dalam negeri.

Indonesia, lanjut Muliaman, bukan satu-satunya negara yang menerapkan kebijakan ODC. Di bidang perbankan, China dan Myanmar, merupakan negara yang telah secara eksplisit melarang bank yang beroperasi di negara tersebut mempunyai data center di luar negeri.

Sementara Direktur Utama PT Anabatic Technologies, Handojo Sutjipto menuturkan, penerapanODC dapat mendorong kemajuan industri perbankan di Indonesia dan berkomitmen tinggi pada perlindungan kepentingan nasabah.

"Imbauan untuk menerapkanonshoredata centermerupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dari aturan itu, penyelenggaran sistem dan transaksi elektronik di Indonesia diwajibkan untuk bangun pusat data sendiri di Indonesia," tuturnya. [ardi]

BERITA TERKAIT

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial - Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator…

Pemerintah Diminta Terbitkan UU Jasa Konsultansi

    NERACA   Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mendesak pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan…

Pemerintah Diminta Transparan Tindaklanjuti Jatuhnya Lion Air

Pemerintah Diminta Transparan Tindaklanjuti Jatuhnya Lion Air NERACA Jakarta - Ketua Lembaga Studi Hukum Indonesia (LSHI) Dr Laksanto Utomo meminta…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…