Pemerintah Akui Abaikan Sektor Manufaktur

Rabu, 22/04/2015

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengakui, selama ini sektor manufaktur terabaikan, padahal sektor ini dapat meningkatkan status Indonesia dari sekadar negara berkembang secara ekonomi menjadi negara maju, untuk itu perlu ada pembenahan untuk sektor tersebut.

"Kita harus menciptakan sesuatu, karena syarat untuk menjadi negara maju adalah mengembangkan sektor manufaktur. Kita tidak bisa terus-terusan mengandalkan sumber daya alam mentah tanpa diolah," kata, saat mengisi sesi di Forum Ekonomi Dunia (WEF) untuk kawasan Asia Timur di Jakarta, Selasa (21/4).

Bambang menekankan pentingnya hilirisasi produk olahan dalam rangka meningkatkan kinerja sektor manufaktur tersebut, karena tidak ada negara maju yang berkembang dengan hanya mengandalkan bahan mentah.

"Keinginan kita untuk melakukan hilirisasi harus dipahami dari berbagai sudut. Karena apa ada negara bisa maju bergantung hanya dari 'raw material'? Saya rasa tidak. Bahkan negara penghasil minyak tidak menjadi negara maju, tapi negara kaya berpenghasilan tinggi," ujarnya.

Dalam kerangka yang lebih luas, tambah dia, pengembangan sektor manufaktur ini harus dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara, terkait dengan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku efektif pada awal 2016.

"Persyaratan dasar dalam MEA harusnya adalah sektor manufaktur, karena ini bisa menempatkan kawasan dalam 'global supply chain'. Kondisi ini juga bisa menjadi keuntungan, karena ASEAN bisa menghasilkan produk sendiri yang efisien dan bernilai tambah," kata Bambang.

Menurut dia, dengan adanya sektor manufaktur yang berkualitas dan ketegasan dari para pemimpin di wilayah ASEAN, maka integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara bisa berlangsung efektif sesuai kenyataan.

"Kita bisa melihat kawasan ASEAN akan menjadi daerah penting dalam hal ekspor dan impor serta modal langsung (FDI). Memang masih terdapat hambatan dalam aliran barang dan jasa, namun ini bukan masalah apabila para pemimpin sepakat untuk mendukung pelaksanaan MEA," katanya.

Menurut Direktur Indef, Enny Sri Hartati, perhelatan World Economics Forum (WEF) 2015 yang diselenggarakan di Jakarta, 19-21 April 2015 merupakan peluang yang cukup besar bagi Indonesia dalam menggaet investor masuk ke tanah air. Dan pemerintah harus fokus dalam menggarap sektor-sektor yang mempunyai peningkatan maksimal bagi perekonomian Indonesia seperti sektor manufaktur.

"Tidak sekadar mereka (investor) memasukan modal, tapi investasi yang mampu mendapatkan nilai tambah yang signifikan, terutama investasi yang bisa mendorong produk komoditi ekspor," ujar Enny. Dia pun mengatakan ketika Indonesia menawarkan kerjasama investasi, seharusnya pemerintah sudah mempunyai hitung-hitungan yang jelas seberapa besar manfaat yang dapat dinikmati untuk perekonomian Indonesia terkait masuknya para investor asing tersebut.

"Selama ini kan investasi hanya masuk-masuk saja tapi pemanfaatan atau dampaknya tidak terlalu signifikan terhadap peningkatan nilai tambah yang pada akhirnya malah membebani neraca pembayaran kita," lanjutnya.

Namun hal tersebut bukanlah kesalahan para investor, mengingat para penanam modal tersebut hanya mempertimbangkan keuntungan saja. Untuk itu, ia berharap dengan adanya WEF 2015 ini, pemerintah lebih memfokuskan diri terhadap perdagangan dan investasi yang memang memberikan peningkatan nasional interest seperti pada sektor industri.

Enny juga meminta agar pemerintah melakukan supporting sistem yang lebih baik lagi dengan juga memperkuat prasyarat kebutuhan energi dan lahan yang baik. [agus]