RI Jangan Telat Kembangkan Energi Terbarukan

Memiliki Potensi Besar

Rabu, 22/04/2015

NERACA

Jakarta – Indonesia disebut mempunyai potensi besar dalam energi terbarukan. Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa potensi energi terbarukan di Indonesia diantaranya mini/micro hydro sebesar 450 MW, Biomass 50 GW, energi surya 4,80 kWh/m2/hari, energi angin 3-6 m/det dan energi nuklir 3 GW. Dengan besarnya potensi tersebut, Menteri ESDM Sudirman Said berharap agar Indonesia tidak ketinggalan mengembangkan energi masa depan tersebut.

Dia mengatakan, untuk pengembangan energi baru dan terbarukan ini, Indonesia tidak boleh lagi ketinggalan dari negara lain. Sebab, Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi sumber energi non-fosil terbesar di dunia seperti cahaya matahari, air, angin, panas bumi, dan segala macam tanaman yang bisa dijadikan bahan baku energi.

“Cuma di masa lalu kita fokus di energi fosil, makanya ini tidak dapat perhatian yang baik. Sekarang coba kita cara apndang baru pada waktunya kan itu akan habis. Kenapa kita tidak mulai serius investasi di-renewable, tren dunia juga memang sudah mengarah kesana. Nah kita tidak boleh ketinggalan. Sebetulnya resouces kita luar biasa,” jelas Sudirman di Jakarta, Selasa (21/4).

Maka dari itu, kata dia, pemerintah akan berupaya membuka pasar bagi energi baru terbarukan di Indonesia. Hal ini diharapkan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor energi ini. Dia menjelaskan, saat ini telah banyak perusahaan yang telah memfokuskan bisnisnya pada energi baru dan terbarukan. Namun karena pasarnya masih rendah, maka energi ini tidak berkembang dengan baik, khususnya di Indonesia.

"Banyak perusahaan yang sudah mengelola renewable dan konservasi energi, dua ini berjalan bersama-sama. Ini tinggal scaling up market-nya saja, pasarnya harus dilebarkan. Dengan cara kebijakannya didorong. Pemerintah berikan insentif, supaya demand-nya terbentuk market-nya terbentuk, ini tugas pemerintah," ujarnya.

Saat ini pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) mengacu kepada Perpres No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dalam Perpres disebutkan kontribusi EBT dalam bauran energi primer nasional pada tahun 2025 adalah sebesar 17% dengan komposisi Bahan Bakar Nabati sebesar 5%, Panas Bumi 5%, Biomasa, Nuklir, Air, Surya, dan Angin 5%, serta batubara yang dicairkan sebesar 2%.

Untuk itu langkah-langkah yang akan diambil Pemerintah adalah menambah kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Mikro Hidro menjadi 2,846 MW pada tahun 2025, kapasitas terpasang Biomasa 180 MW pada tahun 2020, kapasitas terpasang angin (PLT Bayu) sebesar 0,97 GW pada tahun 2025, surya 0,87 GW pada tahun 2024, dan nuklir 4,2 GW pada tahun 2024. Total investasi yang diserap pengembangan EBT sampai tahun 2025 diproyeksikan sebesar US$13,197 juta.

Pengamat Energi Sofyano Zakaria mengharapkan pemerintah Indonesia tidak hanya wacana melulu dalam menanggapi energi terbarukan (Renewable Energy) di tanah air. Menurut Sofyano, pemerintah harus segera menerapkan energi terbarukan secepatnya dengan tidak lagi mengandalkan fosil sebagai sumber energi. Sofyanul juga menyarankan, pemerintah dapat mengandalkan perkebunan kelapa sawit untuk menjadikan energi di dalam negeri.

“Energi terbarukan bukanlah hal mustahil di Indonesia. Sebab, alam negeri ini memiliki bahan-bahan yang melimpah untuk memproduksi energi. Contohnya saja, perkebunan kelapa sawit ada dimana-mana kenapa tidak kita manfaatkan saja langsung. Jadi jangan cuma wacana saja. Lakukan dong," ujar Sofyano Zakaria.

Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha mengatakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) tidak akan berjalan dengan mulus tanpa keputusan politik dari Presiden Joko Widodo. Pasalnya, ide mempromosikan EBT merupakan ide Jokowi sejak kampanye Pilpres 2014 hingga saat ini. Ia menilai Jokowi bisa menaruh keputusan pengembangan EBT dalam nota keuangan sehingga pengembangan lewat penyaluran subsidi EBT bisa digerakkan.

“Kalau dari Kementerian ESDM saja, kementerian lain bisa saja tidak menjalankan. Kebijakan EBT itu harus dari keputusan politik Joko Widodo,” kata Satya.