Pemerintah Butuh Quick Win - Sentuh Masyarakat Luas

NERACA

Jakarta - Program-program pemerintah yang secara cepat dirasakan rakyat atauquick winmasih belum menyentuh masyarakat luas secara signifikan. Akibatnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya di bidang ekonomi, masih rendah.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menilai, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah berasal dari strategi implementasi kebijakan publik jangka pendek yang terkesan tidak sepenuhnya pro rakyat, sebagaimana yang digambarkan saat kampanye lalu. Sehingga, saat ini publik masih kurang puas dan mempertanyakan profesionalitas dan kapabilitas dari Tim Ekonomi Kabinet Kerja.

"Banyak program kerakyatan pemerintah yang masih dalam tahap awal, baik itu dalam hal perencanaan maupun implementasinya. Ditambah lagi, strategi kebijakan publik jangka pendeknya masih lemah seperti subsidi BBM atau paket kebijakan ekonomi pemerintah," ujar Jimmy di Jakarta, Selasa (21/4).

Executive Director and CEO IPMI itu mengakui, pemilihan tim ekonomi pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, jika kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah kerap tidak didukung masyarakat, maka dampaknya akan menggerus efektivitas dan stabilitas pemerintah.

“Kebijakan short term yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, harus segera diimplementasikan. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka serta kepercayaan rakyat. Dampaknya bakal sulit mendapatkan legitimasi publik,” jelasnya.

Maka dari itu, lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini menyarankan supaya Tim Ekonomi Kabinet Kerja dengan menunjukkan kinerjanya sebagai “the dream team” yang independen dan memiliki rekam jejak di bidang ekonomi dan finansial. Tim ini mesti berkomitmen tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus memperkuat koordinasi antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dan selaras. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan berprinsipgood governance, berkeadilan, serta transparan. [agus]

BERITA TERKAIT

Lagi, Yayasan Intiland Gandeng Habitat - Jangkau Luas Rumah Layak Huni

Melanjutkan kesuksesan dalam menyediakan rumah layak huni kepada masyarakat yang tidak mampu, perusahaan properti PT Intiland Development Tbk, melalui Yayasan…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tujuh Pembangkit Diresmikan - Tingkatkan Rasio Elektrifikasi Di NTB dan NTT

NERACA Jakarta - Menteri ESDM Ignasius Jonan meresmikan tujuh proyek pembangkit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa…

Luhut Sebut Ada Kesempatan Tingkatkan Peringkat Investasi

  NERACA Jakarta -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Panjaitan menyatakan adanya peluang peningkatan peringkat layak investasi (investment grade)…

Mesin Taiwan Mampu Hemat 30%

  NERACA Cikarang - Taiwan mulai fokus untuk memproduksi mesin mesin dengan teknologi tinggi namun dengan harga yang cukup rendah,…