Pemerintah Butuh Quick Win - Sentuh Masyarakat Luas

NERACA

Jakarta - Program-program pemerintah yang secara cepat dirasakan rakyat atauquick winmasih belum menyentuh masyarakat luas secara signifikan. Akibatnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya di bidang ekonomi, masih rendah.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menilai, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah berasal dari strategi implementasi kebijakan publik jangka pendek yang terkesan tidak sepenuhnya pro rakyat, sebagaimana yang digambarkan saat kampanye lalu. Sehingga, saat ini publik masih kurang puas dan mempertanyakan profesionalitas dan kapabilitas dari Tim Ekonomi Kabinet Kerja.

"Banyak program kerakyatan pemerintah yang masih dalam tahap awal, baik itu dalam hal perencanaan maupun implementasinya. Ditambah lagi, strategi kebijakan publik jangka pendeknya masih lemah seperti subsidi BBM atau paket kebijakan ekonomi pemerintah," ujar Jimmy di Jakarta, Selasa (21/4).

Executive Director and CEO IPMI itu mengakui, pemilihan tim ekonomi pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, jika kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah kerap tidak didukung masyarakat, maka dampaknya akan menggerus efektivitas dan stabilitas pemerintah.

“Kebijakan short term yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, harus segera diimplementasikan. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka serta kepercayaan rakyat. Dampaknya bakal sulit mendapatkan legitimasi publik,” jelasnya.

Maka dari itu, lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini menyarankan supaya Tim Ekonomi Kabinet Kerja dengan menunjukkan kinerjanya sebagai “the dream team” yang independen dan memiliki rekam jejak di bidang ekonomi dan finansial. Tim ini mesti berkomitmen tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus memperkuat koordinasi antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dan selaras. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan berprinsipgood governance, berkeadilan, serta transparan. [agus]

BERITA TERKAIT

OY! Indonesia, Aplikasi yang Menjawab Semua Kebutuhan Masyarakat

OY! Indonesia, Aplikasi yang Menjawab Semua Kebutuhan Masyarakat NERACA Jakarta - Founder sekaligus CEO dari aplikasi OY! Indonesia, Jesayas Ferdinandus…

Pemerintah Fokus Katrol Ekspor Produk Manufaktur

NERACA Jakarta – Pemerintah semakin fokus mendorong peningkatan ekspor industri pengolahan agar berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan perbaikan struktur perekonomian…

Pemerintah Terbitkan Sukuk US$ 2 miliar

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk wakalah global senilai dua…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…