Pemerintah Butuh Quick Win - Sentuh Masyarakat Luas

NERACA

Jakarta - Program-program pemerintah yang secara cepat dirasakan rakyat atauquick winmasih belum menyentuh masyarakat luas secara signifikan. Akibatnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya di bidang ekonomi, masih rendah.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menilai, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah berasal dari strategi implementasi kebijakan publik jangka pendek yang terkesan tidak sepenuhnya pro rakyat, sebagaimana yang digambarkan saat kampanye lalu. Sehingga, saat ini publik masih kurang puas dan mempertanyakan profesionalitas dan kapabilitas dari Tim Ekonomi Kabinet Kerja.

"Banyak program kerakyatan pemerintah yang masih dalam tahap awal, baik itu dalam hal perencanaan maupun implementasinya. Ditambah lagi, strategi kebijakan publik jangka pendeknya masih lemah seperti subsidi BBM atau paket kebijakan ekonomi pemerintah," ujar Jimmy di Jakarta, Selasa (21/4).

Executive Director and CEO IPMI itu mengakui, pemilihan tim ekonomi pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, jika kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah kerap tidak didukung masyarakat, maka dampaknya akan menggerus efektivitas dan stabilitas pemerintah.

“Kebijakan short term yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, harus segera diimplementasikan. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka serta kepercayaan rakyat. Dampaknya bakal sulit mendapatkan legitimasi publik,” jelasnya.

Maka dari itu, lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini menyarankan supaya Tim Ekonomi Kabinet Kerja dengan menunjukkan kinerjanya sebagai “the dream team” yang independen dan memiliki rekam jejak di bidang ekonomi dan finansial. Tim ini mesti berkomitmen tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus memperkuat koordinasi antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dan selaras. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan berprinsipgood governance, berkeadilan, serta transparan. [agus]

BERITA TERKAIT

Karyawan Telkomsel Bangun Jembatan Berdaya - Permudah Akses Masyarakat di Pelosok Garut

Sebagai wujud kepedulian bagi masyarakat sekitar tempat beroperasi, Telkomsel bersinergi bersamaan salah satu komunitas keagamaan karyawan, Majelis Taklim Telkomsel (MTT)…

Pemerintah Perbaiki Infrastruktur Sanitasi - Cegah Stunting

Guna menangani masalah stunting atau kurang gizi kronis nasional Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyiapkan infrastruktur air…

Kebijakan Impor Beras Butuh Sinkronisasi Data

NERACA Jakarta – Pemerintah perlu benar-benar melakukan sinkronisasi data terkait dengan kebijakan yang membuka masuknya beras impor agar jangan sampai…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Berantas Pungli, Pelindo I Luncurkan E-Berthing

  NERACA Riau - PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan Launching E-berthing di Pelabuhan Sri Bintan Pura,…

Konsumen Berhak untuk Tarif Listrik Wajar

  NERACA Jakarta - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan konsumen berhak atas tarif listrik…

Proyek Irigasi di 2018 Bertambah 2.000

  NERACA Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat…