Pemerintah Butuh Quick Win - Sentuh Masyarakat Luas

NERACA

Jakarta - Program-program pemerintah yang secara cepat dirasakan rakyat atauquick winmasih belum menyentuh masyarakat luas secara signifikan. Akibatnya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya di bidang ekonomi, masih rendah.

Ekonom dari IPMI International Business School, Jimmy M Rifai Gani menilai, persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah berasal dari strategi implementasi kebijakan publik jangka pendek yang terkesan tidak sepenuhnya pro rakyat, sebagaimana yang digambarkan saat kampanye lalu. Sehingga, saat ini publik masih kurang puas dan mempertanyakan profesionalitas dan kapabilitas dari Tim Ekonomi Kabinet Kerja.

"Banyak program kerakyatan pemerintah yang masih dalam tahap awal, baik itu dalam hal perencanaan maupun implementasinya. Ditambah lagi, strategi kebijakan publik jangka pendeknya masih lemah seperti subsidi BBM atau paket kebijakan ekonomi pemerintah," ujar Jimmy di Jakarta, Selasa (21/4).

Executive Director and CEO IPMI itu mengakui, pemilihan tim ekonomi pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Namun, jika kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah kerap tidak didukung masyarakat, maka dampaknya akan menggerus efektivitas dan stabilitas pemerintah.

“Kebijakan short term yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti pengalihan subsidi untuk rakyat miskin, harus segera diimplementasikan. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka serta kepercayaan rakyat. Dampaknya bakal sulit mendapatkan legitimasi publik,” jelasnya.

Maka dari itu, lulusan Master of Public Administration, John F Kennedy School of Government Harvard University, Amerika Serikat ini menyarankan supaya Tim Ekonomi Kabinet Kerja dengan menunjukkan kinerjanya sebagai “the dream team” yang independen dan memiliki rekam jejak di bidang ekonomi dan finansial. Tim ini mesti berkomitmen tinggi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah harus memperkuat koordinasi antar lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sehingga tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat berjalan dengan baik dan selaras. Hal ini dapat diwujudkan dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan berprinsipgood governance, berkeadilan, serta transparan. [agus]

BERITA TERKAIT

Bike for Unity’ Ajak Masyarakat Hidup Sehat - Semarak Gowes Akhir Pekan

NERACA Jakarta –  Agar tubuh bugar dan sehat kita harus aktif secara fisik dengan berolah raga. Salah satunya, yaitu dengan…

YLKI Ingatkan Masyarakat Modus Diskon Palsu

NERACA Jakarta – Momentum pergantian malam pergantian tahun, umumnya pusat-pusat perbelanjaan menawarkan pesta diskon yang cukup menggiurkan dan tidak terkecuali…

Saat Obligasi Pemerintah Mengancam Industri Perbankan

  Oleh: Djony Edward Langgam pengaturan bunga di industri keuangan belakangan sedikit tercoreng, terutama dengan gencarnya penerbitan Surat Utang Negara…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Penyaluran Dana Desa Capai Rp59,2 Triliun

      NERACA   Bogor - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan realisasi dana desa…

Membantah Generasi Milenial yang Terancam Tak Punya Hunian

      NERACA   Bekasi - Ada anggapan generasi milenial yang berusia di bawah 25 tahun tidak mampu mempunyai…

IBM Indonesia Berkolaborasi dengan Partner Lokal - Akselerasi Bisnis Digital

    NERACA   Jakarta - IBM Indonesia menggelar IBM Indonesia Partner Solutions Summit, yang diselenggarakan di JW Marriot Jakarta.…