Erwin Rijanto Terpilih sebagai DGBI Baru

Gaungkan UU JPSK

Selasa, 21/04/2015

NERACA

Jakarta - Erwin Rijanto secara resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru melalui proses sistem voting atau pemungutan suara tertutup, menggantikan Halim Alamsyah yang akan mengakhiri masa tugasnya pada Juni 2015 mendatang.

Putusan ini didapatkan setelah Erwin meraih suara terbanyak yakni 42 suara dan mengalahkan Dody Budi Waluyo (5 suara) serta Hendy Sulistiowati (2 suara) lalu 4 suara tidak sah,oleh Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4) malam.

Dengan demikian, Selasa (21/4), hasil ini kemudian dibawa ke Badan Musyawarah DPR pukul 11.00 WIB, untuk selanjutnya dibawa ke Sidang Paripurna DPR pada pukul 14.00 WIB.

Dalam paparan programnya saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Erwin menekankan pentingnya Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) untuk memperkuat peran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam menangani krisis.

"Menurut hemat kami, FKSSK itu sangat baik sekali. Tapi permasalahannya adalah Undang-undangnya sendiri. Akan lebih berfungsi lagi jika lingkup tugas masing-masing (lembaga) diatur dalam UU JPSK," ujar Erwin.

Menurut dia, masih belum jelas fungsi dari masing-masing institusi dalam FKSSK tersebut terutama mengenai prosedur dalam menghadapi krisis. "Kalau ada kejelasan maka akan lebih mudah untuk 'guideline" kita mengenai protokol manajemen krisis," ungkap dia.

Sejumlah pihak memang memandang RUU JPSK diperlukan agar pemegang kebijakan dapat bertindak dengan jelas dan terstruktur bila krisis segera terjadi.

Kendati Indonesia saat ini sudah memiliki Protocol Management Crisis (PMN) dan Bond Stabilization Network, adanya payung hukum yang lebih jelas dinilai masih sangat dibutuhkan, apalagi setelah pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dipisahkan.

Indonesia dinilai memang sudah belajar banyak dari proses krisis pada 1997-1998 serta 2008 lalu. Namun, dari kasus bailout Bank Century, Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah. FKSSK sendiri diisi oleh empat lembaga/kementerian yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. [ardi]