Erwin Rijanto Terpilih sebagai DGBI Baru - Gaungkan UU JPSK

NERACA

Jakarta - Erwin Rijanto secara resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru melalui proses sistem voting atau pemungutan suara tertutup, menggantikan Halim Alamsyah yang akan mengakhiri masa tugasnya pada Juni 2015 mendatang.

Putusan ini didapatkan setelah Erwin meraih suara terbanyak yakni 42 suara dan mengalahkan Dody Budi Waluyo (5 suara) serta Hendy Sulistiowati (2 suara) lalu 4 suara tidak sah,oleh Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4) malam.

Dengan demikian, Selasa (21/4), hasil ini kemudian dibawa ke Badan Musyawarah DPR pukul 11.00 WIB, untuk selanjutnya dibawa ke Sidang Paripurna DPR pada pukul 14.00 WIB.

Dalam paparan programnya saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Erwin menekankan pentingnya Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) untuk memperkuat peran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam menangani krisis.

"Menurut hemat kami, FKSSK itu sangat baik sekali. Tapi permasalahannya adalah Undang-undangnya sendiri. Akan lebih berfungsi lagi jika lingkup tugas masing-masing (lembaga) diatur dalam UU JPSK," ujar Erwin.

Menurut dia, masih belum jelas fungsi dari masing-masing institusi dalam FKSSK tersebut terutama mengenai prosedur dalam menghadapi krisis. "Kalau ada kejelasan maka akan lebih mudah untuk 'guideline" kita mengenai protokol manajemen krisis," ungkap dia.

Sejumlah pihak memang memandang RUU JPSK diperlukan agar pemegang kebijakan dapat bertindak dengan jelas dan terstruktur bila krisis segera terjadi.

Kendati Indonesia saat ini sudah memiliki Protocol Management Crisis (PMN) dan Bond Stabilization Network, adanya payung hukum yang lebih jelas dinilai masih sangat dibutuhkan, apalagi setelah pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dipisahkan.

Indonesia dinilai memang sudah belajar banyak dari proses krisis pada 1997-1998 serta 2008 lalu. Namun, dari kasus bailout Bank Century, Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah. FKSSK sendiri diisi oleh empat lembaga/kementerian yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. [ardi]

BERITA TERKAIT

Tahun Ini, WSBP Targetkan Rampung Suplai Proyek - Catatkan Kontrak Baru Rp 2,12 Triliun

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan infrastruktur yang digulirkan pemerintah menjadi berkah bagi PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) yang ikut…

Indeks Baru Pacu Minat Investor di Pasar

NERACA Jakarta - Rencana PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meluncurkan indeks saham baru direspon positif pelaku pasar dan bahkan hal…

PTPP Catatkan Kontrak Baru Rp 9,5 Triliun - Kuartal Pertama 2018

NERACA Jakarta– Di kuartal satu 2018, PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatatkan total perolehan kontrak baru sebesar Rp9,5 triliun atau…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BRI Targetkan 300.000 Kartu Kredit Baru pada 2018

      NERACA   Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk optimistis akan target menerbitkan 300.000 kartu kredit…

BTN Yakin Target Tercapai - Triwulan I DPK Tumbuh 23,54%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatatkan peningkatan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 23,54%…

CIMB Niaga Dapat Penghargaan Global CSR Award

      NERACA   Lombok - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) kembali meraih penghargaan kategori Excellence in…