Erwin Rijanto Terpilih sebagai DGBI Baru - Gaungkan UU JPSK

NERACA

Jakarta - Erwin Rijanto secara resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru melalui proses sistem voting atau pemungutan suara tertutup, menggantikan Halim Alamsyah yang akan mengakhiri masa tugasnya pada Juni 2015 mendatang.

Putusan ini didapatkan setelah Erwin meraih suara terbanyak yakni 42 suara dan mengalahkan Dody Budi Waluyo (5 suara) serta Hendy Sulistiowati (2 suara) lalu 4 suara tidak sah,oleh Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (20/4) malam.

Dengan demikian, Selasa (21/4), hasil ini kemudian dibawa ke Badan Musyawarah DPR pukul 11.00 WIB, untuk selanjutnya dibawa ke Sidang Paripurna DPR pada pukul 14.00 WIB.

Dalam paparan programnya saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Erwin menekankan pentingnya Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) untuk memperkuat peran Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dalam menangani krisis.

"Menurut hemat kami, FKSSK itu sangat baik sekali. Tapi permasalahannya adalah Undang-undangnya sendiri. Akan lebih berfungsi lagi jika lingkup tugas masing-masing (lembaga) diatur dalam UU JPSK," ujar Erwin.

Menurut dia, masih belum jelas fungsi dari masing-masing institusi dalam FKSSK tersebut terutama mengenai prosedur dalam menghadapi krisis. "Kalau ada kejelasan maka akan lebih mudah untuk 'guideline" kita mengenai protokol manajemen krisis," ungkap dia.

Sejumlah pihak memang memandang RUU JPSK diperlukan agar pemegang kebijakan dapat bertindak dengan jelas dan terstruktur bila krisis segera terjadi.

Kendati Indonesia saat ini sudah memiliki Protocol Management Crisis (PMN) dan Bond Stabilization Network, adanya payung hukum yang lebih jelas dinilai masih sangat dibutuhkan, apalagi setelah pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dipisahkan.

Indonesia dinilai memang sudah belajar banyak dari proses krisis pada 1997-1998 serta 2008 lalu. Namun, dari kasus bailout Bank Century, Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah. FKSSK sendiri diisi oleh empat lembaga/kementerian yakni Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan. [ardi]

BERITA TERKAIT

BI dan Pemerintah Canangkan Syariah jadi Arus Baru Ekonomi

    NERACA   Surabaya - Bank Indonesia (BI), pemerintah dan instansi terkait mencanangkan syariah untuk menjadi arus baru ekonomi…

Realisasi Kontrak Baru ADHI Capai 92,27%

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun 2018, PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) merealisasikan 92,27% kontrak baru dari total target…

Buka 20 Gerai Baru di 2019 - Mega Perintis Pacu Kapasitas Produksi

NERACA Jakarta – Resmi mencatatkan sahamnya di pasar modal dan menjadi emiten ke-56 di Bursa Efek Indonesia di tahun 2018,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…