Serikat Pekerja Keberatan dengan Iuran Pensiun 8%

Selasa, 21/04/2015

NERACA

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menyesalkan keputusan pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menetapkan besaran iuran pensiun hanya delapan persen dan manfaat pensiun hanya 25% dari gaji terakahir.

"BPJS Ketenagakerjaan hanya operator (jaminan pensiun), bukan regulator. Jadi dia tidak boleh berpendapat apalagi sampai berkeras (menetapkan seperti) begitu. Yang bayar iuran itu adalah buruh dan pengusaha, jadi pemilik BPJS Ketenagakerjaan adalah murni buruh dan pengusaha, bukan milik pemerintah ataupun (BUMN)," ujar Iqbal di Jakarta, Senin (20/4).

Menurut dia, buruh menolak iuran jaminan pensiun sebesar delapan persen karena manfaat pensiun saat usia pensiun hanya 25% dari gaji terakhir. Angka tersebut tergolong kecil sekali."Dari simulasi KSPI didapat, saat ini rata-rata gaji buruh usia 30 tahun adalah Rp3 juta/bulan, maka sampai usia pensiun 25 tahun lagi, dengan kenaikan rata-rata gaji 10%/tahun maka dalam jangka waktu 25 tahun lagi gaji buruh naik 250%, sehingga gaji buruh tersebut 25 tahun lagi adalah Rp10,5 juta. Maka dana pensiun yang didapat buruh tersebut 25 tahun lagi hanya 25% dikalikan Rp10,5 juta, atau sama dengan Rp2,65 juta/bulan," tuturnya.

Oleh karena itu, dia mengusulkan, besaran jaminan pensiun tersebut disamakan saja dengan model PNS. "Buruh mengusulkan iurannya 12%. Dengan hitungan sembilan persen ditanggung pemerintah, dan tiga persen ditanggung oleh buruh, dengan manfaat pensiun yang didapat 60% dari gaji terakhir, atau sama dengan pensiun PNS, biar tidak ada diskriminasi," pungkas Iqbal. [ardi]