Serikat Pekerja Keberatan dengan Iuran Pensiun 8%

NERACA

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menyesalkan keputusan pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menetapkan besaran iuran pensiun hanya delapan persen dan manfaat pensiun hanya 25% dari gaji terakahir.

"BPJS Ketenagakerjaan hanya operator (jaminan pensiun), bukan regulator. Jadi dia tidak boleh berpendapat apalagi sampai berkeras (menetapkan seperti) begitu. Yang bayar iuran itu adalah buruh dan pengusaha, jadi pemilik BPJS Ketenagakerjaan adalah murni buruh dan pengusaha, bukan milik pemerintah ataupun (BUMN)," ujar Iqbal di Jakarta, Senin (20/4).

Menurut dia, buruh menolak iuran jaminan pensiun sebesar delapan persen karena manfaat pensiun saat usia pensiun hanya 25% dari gaji terakhir. Angka tersebut tergolong kecil sekali."Dari simulasi KSPI didapat, saat ini rata-rata gaji buruh usia 30 tahun adalah Rp3 juta/bulan, maka sampai usia pensiun 25 tahun lagi, dengan kenaikan rata-rata gaji 10%/tahun maka dalam jangka waktu 25 tahun lagi gaji buruh naik 250%, sehingga gaji buruh tersebut 25 tahun lagi adalah Rp10,5 juta. Maka dana pensiun yang didapat buruh tersebut 25 tahun lagi hanya 25% dikalikan Rp10,5 juta, atau sama dengan Rp2,65 juta/bulan," tuturnya.

Oleh karena itu, dia mengusulkan, besaran jaminan pensiun tersebut disamakan saja dengan model PNS. "Buruh mengusulkan iurannya 12%. Dengan hitungan sembilan persen ditanggung pemerintah, dan tiga persen ditanggung oleh buruh, dengan manfaat pensiun yang didapat 60% dari gaji terakhir, atau sama dengan pensiun PNS, biar tidak ada diskriminasi," pungkas Iqbal. [ardi]

BERITA TERKAIT

Sentry Safe Hadirkan Brankas dengan Proteksi terhadap Kebakaran dan Banjir

  NERACA Jakarta – Brankas biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen penting ataupun barang-barang berharga. Oleh karena itu Sentry Safe mengeluarkan…

Jamkrindo Syariah Teken MoU dengan Dukcapil-Kemendagri

Jamkrindo Syariah Teken MoU dengan Dukcapil-Kemendagri NERACA Jakarta - Sebagai upaya peningkatan layanan kepada nasabah, PT Penjaminan Jamkrimdo Syariah yang…

Depok Tingkatkan Pelayanan Publik dengan Teknologi Informasi

Depok Tingkatkan Pelayanan Publik dengan Teknologi Informasi NERACA Depok - Pemerintah Kota Depok berusaha memperbaiki layanan publik dengan memanfaatkan teknologi…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tegaskan Penurunan Suku Bunga Kembali Terbuka

  NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melontarkan sinyalemen kuat bahwa Bank Sentral bisa saja kembali menurunkan…

DPLK BRI Naik 40%

    NERACA   Jakarta - Dana kelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI hingga Juni 2019 mencapai Rp12,03 triliun…

Banyak Lembaga Pembiayaan Kerjasama dengan Dukcapil, Perlindungan Data Dipertanyakan

  NERACA   Jakarta – Lembaga pembiayaan banyak yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) lebih…