Serikat Pekerja Keberatan dengan Iuran Pensiun 8%

NERACA

Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menyesalkan keputusan pemerintah dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menetapkan besaran iuran pensiun hanya delapan persen dan manfaat pensiun hanya 25% dari gaji terakahir.

"BPJS Ketenagakerjaan hanya operator (jaminan pensiun), bukan regulator. Jadi dia tidak boleh berpendapat apalagi sampai berkeras (menetapkan seperti) begitu. Yang bayar iuran itu adalah buruh dan pengusaha, jadi pemilik BPJS Ketenagakerjaan adalah murni buruh dan pengusaha, bukan milik pemerintah ataupun (BUMN)," ujar Iqbal di Jakarta, Senin (20/4).

Menurut dia, buruh menolak iuran jaminan pensiun sebesar delapan persen karena manfaat pensiun saat usia pensiun hanya 25% dari gaji terakhir. Angka tersebut tergolong kecil sekali."Dari simulasi KSPI didapat, saat ini rata-rata gaji buruh usia 30 tahun adalah Rp3 juta/bulan, maka sampai usia pensiun 25 tahun lagi, dengan kenaikan rata-rata gaji 10%/tahun maka dalam jangka waktu 25 tahun lagi gaji buruh naik 250%, sehingga gaji buruh tersebut 25 tahun lagi adalah Rp10,5 juta. Maka dana pensiun yang didapat buruh tersebut 25 tahun lagi hanya 25% dikalikan Rp10,5 juta, atau sama dengan Rp2,65 juta/bulan," tuturnya.

Oleh karena itu, dia mengusulkan, besaran jaminan pensiun tersebut disamakan saja dengan model PNS. "Buruh mengusulkan iurannya 12%. Dengan hitungan sembilan persen ditanggung pemerintah, dan tiga persen ditanggung oleh buruh, dengan manfaat pensiun yang didapat 60% dari gaji terakhir, atau sama dengan pensiun PNS, biar tidak ada diskriminasi," pungkas Iqbal. [ardi]

BERITA TERKAIT

Jaga Pertumbuhan Kinerja Positif - Japfa Perkuat Kemitraan Dengan Peternak

NERACA Jakarta – Pacu pertumbuhan kinerja perseroan, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA) gencar meningkatkan program kemitraan dengan peternak. “Perseroan…

Menko Polhukam - Rawat Persatuan Dengan Toleransi

Wiranto Menko Polhukam Rawat Persatuan Dengan Toleransi Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengajak…

Jamkrindo Syariah Jalin Kerjasama Dengan PT NTB Syariah

Jamkrindo Syariah Jalin Kerjasama Dengan PT NTB Syariah  NERACA Jakarta – PT Penjaminan Jamkrindo Syariah melakukan lima jenis kerjasama dengan…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Asosiasi Dukung Penindakan Fintech Ilegal

      NERACA   Jakarta - Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) mendukung penindakan hukum terhadap aksi perusahaan teknologi finansial (tekfin)…

Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Kredit 11,5%

  NERACA   Jakarta - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 11,5 persen pada 2019 lebih rendah…

Adira Insurance Berikan Penghargaan 23 Kota - Sistem Tata Kelola Keselamatan Jalan

      NERACA   Jakarta - Asuransi Adira menyelenggarakan Indonesia Road Safety Award (IRSA) sebagai upaya untuk menyadarkan pentingnya…