NERACA

Jakarta----Direktorat Pengelolaan Kementerian Keuangan mengungkapkan posisi utang pemerintah Indonesia hingga Agustus 2011 sudah mencapai Rp 1.744,34 triliun. Dalam sebulan jumlah utang itu naik Rp 10,7 triliun. Padahal posisi Juli 2011 baru mencapai Rp 1.733,64 triliun.  

Utang Indonesia dalam bentuk dolar AS hingga Agustus 2011 mencapai US$ 203,35. Turun dibandingkan per Juli 2011 yang sebesar US$ 203,77 miliar. Namun utang dalam dolar AS ini lebih tinggi dibandingkan Desember 2010 yang sebesar US$ 186,5 miliar. Yang jelas utang pemerintah terdiri dari pinjaman US$ 69,63 miliar dan surat berharga US$ 133,72 miliar. Jika menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.422,9 triliun, maka rasio utang Indonesia per Agustus 2011 tercatat sebesar 27,15%.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2011 adalah, Bilateral: US$ 43,6 miliar, Multilateral: US$ 22,84 miliar, Komersial: US$ 3,07 miliar, Supplier: US$ 60 juta, Pinjaman dalam negeri US$ 70 juta. Sementara total surat utang yang telah diterbitkan oleh pemerintah sampai Agustus 2011 mencapai US$ 133,72 miliar. Naik dibandingkan posisi Desember 2010 yang sebesar US$ 118,39 miliar.

Berdasarkan catatan, rasio utang pemerintah terhadap PDB sejak 2000 sebesar Rp 1.234,28 triliun (89%), kemudian 2001 senilai Rp 1.273,18 triliun (77%), lalu 2002 turun sedikit Rp 1.225,15 triliun (67%). Pada 2003 naik sedikit 1.232,5 triliun (61%),  kemudian 2004 sebesar  Rp 1.299,5 triliun (57%). Namun pada 2005 naik lagi Rp 1.313,5 triliun (47%), 2006 naik terus Rp 1.302,16 triliun (39%), 2007 mencapai Rp 1.389,41 triliun (35%), menginjak 2008 jadi Rp 1.636,74 triliun (33%), Tahun 2009 turun Rp 1.590,66 triliun (28%), Tahun 2010: Rp 1.676,15 triliun (26%). Pada Agustus 2011: Rp 1.744,34 triliun (27,15%).

Yang jelas, Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana mengakui ada arahan Presiden SBY terkait kewaspadaan utang. Alasanya masalah utang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Karena Eropa terjebak dalam krisis utang. "Ada arahan presiden di awal, semua mengikuti dan mencermati itu. Makanya pinjaman/hibah luar negeri itu kita letakkan juga dalam konteks bagaimana mengelola perekonomian kita dengan prudent dan utang, jangan sampai kebabablasan," ujarnya

Menurut Armida, Presiden SBY meminta kepada menterinya untuk tidak banyak-banyak berutang dan mempertimbangkan risiko utang yang akan ditarik. "Jadi kalau utang itu harus betul-betul selektif. Itu arahan presiden," tambahnya

Lebih jauh Guru Besar FE Unpad ini menambahkan SBY memberikan catatan soal efektivitas dan implementasi proyek-proyek pemerintah yang didanai oleh utang luar negeri. Proyek tersebut harus ditingkatkan dan dipercepat pelaksanaannya dengan efektif dan efisien.

"Presiden mengarahkan untuk pinjaman yang akan datang, yang sebenarnya memang sudah diseleksi perlu dibuatkan kontrak kinerja kepada K/L untuk meningkatkan kinerja dan implementasi karena dari pantauan kami dan menteri keuangan ada yang bagus dan ada yang lambat," paparnya.

Seperti diketahui, SBY meminta persentase utang pemerintah terhadap PDB di 2014 harus ditekan menjadi paling besar 22%. SBY juga meminta dengan tegas agar tiap tahun jumlah utang yang dibayar harus lebih besar dari jumlah utang yang ditarik oleh pemerintah. Pada 2012, pemerintah merencanakan menyicil pokok dan bunga utang senilai Rp 170,36 triliun. Jumlah ini dinilai anggota DPR makin mengkhawatirkan karena telah membebani 12,9% total belanja pemerintah pusat.

Dalam Nota Keuangan dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2012 disebutkan, penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari pinjaman program sebesar Rp 16,9 triliun dan pinjaman proyek sebesar Rp 39,1 triliun yang didalamnya termasuk penerusan pinjaman sebesar Rp 9 triliun. **cahyo