Belanja Infrastruktur Diklaim Tak Terganggu - Penerimaan Negara Rendah

NERACA

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof A. Chaniago mengatakan, pemerintah belum berencana untuk mengurangi alokasi belanja negara, termasuk belanja infrastruktur, meskipun realisasi pendapatan negara, khususnya dari penerimaan pajak selama triwulan I 2015 belum memuaskan. "Kalau penerimaan rendah ya dicari sumber lain atau penerimaan lain, bisa kita gunakan Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) atau lainnya," katanya di Jakarta, Senin (20/4).

Andrinof menekankan program pembangunan infrastruktur merupakan prioritas pemerintah, sehingga kecil kemungkinan anggaran belanja pembangunan infrastruktur sebesar Rp290,3 triliun akan dipangkas. Optimalisasi skema KPS, kata Andrinof, akan menjadi opsi pemerintah untuk memperoleh alternatif pendanaan dalam pembangunan infrastruktur.

Sementara untuk menghindari pelebaran defisit anggaran, ujar Andrinof, pemerintah dapat mengurangi alokasi belanja lain, selain belanja prioritas. Adapun, pemerintah ingin menjaga defisit APBN-P 2015 sebesar 1,9% atau sekitar Rp222,5 triliun.Lebih lanjut, meskipun pendapatan negara masih rendah, Andrinof mengatakan pemerintah tidak akan menambah pinjaman dari dalam dan luar negeri hingga melampaui batas pagu yang sudah ditetapkan dalam APBN-P 2015.

"Sudah ada batasnya. Sudah ada porsi. Kami tidak boleh melampaui porsi," kata dia. Seperti diketahui, realisasi penerimaan pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara, selama kuartal I 2015, baru mencapai 15,32% atau Rp198,2 triliun dari target di 2015 sebesar Rp 1.294,2 triliun.

Sementara itu, pagu pembiayaan untuk penarikan pinjaman luar negeri pada APBN-P 2015 sebesar Rp48,6 triliun, dengan realisasi per 31 Maret 2015 sudah Rp4,1 triliun atau 8,4%. Sedangkan pagu pembiayaan untuk pinjaman dalam negeri pada APBN-P 2015 sebesar Rp1,6 triliun dengan realisasi per 31 Maret 2015 sebesar Rp85 miliar atau 5,1%.

Sementara Dedy Supriyadi Priatna, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, menyebutkan pemerintah memiliki keluasaan menambah belanja modal minimal Rp120 triliun pada APBN Perubahan 2015, yang sebagian besar akan dipakai untuk membangun infrastruktur, seiring dengan langkah pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke sektor produktif.

Pengalihan dana subsidi BBM tersebut menjadi sangat esensial mengingat dalam penyusunan APBN-P 2015 masih terdapat kekurangan pembiayaan sebesar Rp85,7 triliun.

“Melalui pengalihan dana subsidi BBM tersebut kemampuan belanja pemerintah menjadi semakin besar terutama dalam membangun infrastruktur di bidang ketahanan pangan antara lain sembilan waduk baru atau bertambah empat waduk dibandingkan dengan rencana semula lima waduk,” katanya.

Selain proyek pembangunan waduk, pemerintah juga akan membangun tambahan saluran irigasi untuk mengairi 37 ribu hektar lahan pertanian, di samping membangun fasilitas pengendali banjir berupa tanggul sungai dan tembuk laut dengan total sepanjang 475 km. Untuk meningkatkan kapasitas jalan, pemerintah akan membangun tambahan jalan baru sepanjang 258,9 km dan pelebaran jalan sepanjang 1.237 km. [agus]

BERITA TERKAIT

Kebanjiran Proyek Infrastruktur - Cashflow Waskita Beton Akhir Tahun Positif

NERACA Jakarta – Jelang tutup tahun yang tinggal menghitung hari, PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) diproyeksikan mencatatkan cashflow operasional…

Mitsubishi Dukung Pengembangan Infrastruktur Mobil Listrik

NERACA   Jakarta - PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi…

Dilema Pembangunan Infrastruktur

Program unggulan Presiden Jokowi selama periode 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur. Kita melihat pembangunan berlangsung masif di seluruh Indonesia, namun banyak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…