NERACA

Jakarta -  Kementerian ESDM sudah menetapkan 109 proyek yang masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. Dari 109 proyek pembangkit berdaya total 36.585 MW, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW di antaranya akan dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dan 35 proyek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN.

Pemerintahan Jokowi-JK seolah tak mau ambil pusing meski proyek ini terus dihujani kritik karena dinilai terlalu ambisius dan berpotensi jadi bancakan politisi dan korporasi.

Menanggapi hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengklaim proyek ini sangat diminati investor asing. Dia yakin investor yang hadir dalam gelaran World Economic Forum (WEF) bakal melirik proyek infrastruktur kelistrikan ini. "Jadi banyak investor-investor yang tertarik untuk turut membangun power plant maupun transmisi bekerja sama dengan PLN," ujar Rini dalam acara World Economic Forum di Jakarta, Senin (20/4).

Rini menyebut beberapa investor asing yang sudah menyatakan tertarik dengan program ini yakni investor asal Amerika Serikat, India, dan China. "Ini juga yang akan kita dorong terus, apakah mereka berpartner dengan PLN ataupun mereka menjual listriknya," tuturnya.

Khusus investor dari Jepang dan China, mereka lebih memilih berurusan langsung dengan PT PLN. "Sekarang sudah ada yang langsung ke PLN menunjukkan minatnya," ucapnya.

Untuk diketahui, dari 109 proyek itu, total kebutuhan dana untuk proyek atau program ini menembus Rp 1.127 triliun. Terdiri atas Rp 512 triliun untuk proyek yang dikerjakan PLN dan 615 triliun yang dikerjakan swasta.

Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp 199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp 313 triliun. Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp 615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Agung Wicaksono mengatakan, pengadaan tersebut terdiri atas 8.000 MW yang dikerjakan PT PLN (Persero) dan 16.000 MW dibangun swasta (independent power producer/IPP). "Kami targetkan dari proyek PLN sebesar 10 ribu MW, sudah selesai pengadaan 8.000 MW pada tahun ini. Sedangkan, untuk IPP, dari 25 ribu MW, selesai 16 ribu MW," katanya.

Menurut dia, proses pengadaan tersebut dilakukan baik melalui skema penunjukkan langsung, pemilihan langsung, maupun lelang umum. Proses penunjukan langsung dan pemilihan langsung dilakukan sesuai Permen ESDM No 3 Tahun 2015 yang mengacu PP 23 2014 tentang Ketenagalistrikan. "Jadi, bisa lebih cepat," ujarnya.

Agung mengatakan, pemilihan skema pengadaan proyek pembangkit menyesuaikan dengan kondisi lapangan. "Misalkan, untuk mulut tambang, kalau hanya satu bisa ditunjuk langsung, kalau ada beberapa, bisa pemilihan langsung, sedangkan kalau pesertanya banyak, maka dilelang," katanya.

Namun, lanjutnya, kalau proyek ekspansi, kemungkinan besar melalui penunjukan langsung. Sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 0074.K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024, pemerintah menetapkan sebanyak 109 proyek berkapasitas 36.585 MW yang masuk dalam program pembangunan pembangkit listrik periode 2015 hingga 2019.

Dari 109 proyek pembangkit yang akan dikerjakan dalam lima tahun ke depan itu, 74 proyek berkapasitas 25.904 MW di antaranya akan dikerjakan dengan skema pengembang listrik swasta (independent power producer/IPP) dan 35 proyek lainnya berdaya 10.681 MW dikerjakan PLN. Total kebutuhan pendanaan selama periode 2015-2019 itu adalah Rp1.127 triliun yang terdiri atas PLN Rp512 triliun dan swasta (IPP) Rp615 triliun. Pendanaan PLN diperuntukkan bagi proyek pembangkitan Rp199 triliun dan transmisi serta gardu induk Rp313 triliun. Sementara, kebutuhan pendanaan IPP Rp615 triliun seluruhnya untuk pembangkitan. [agus]