Ketimpangan Global Kian Marak

Sejak periode 2014-2015 kita terus menyaksikan gelombang gejolak sosial dan politik global di berbagai belahan dunia. Protes dan kemarahan massa mengalir ke jalan-jalan dan riuh di banyak ruang virtual seperti blog, facebook maupun twitter.

Mulai dari Arab Spring, gerakan massa yang bermula dari Tunisia, menyebar ke Mesir, Libya, Yaman, Bahrain dan Suriah, dimana aksi massa di tiga negara yang disebut pertama berhasil menjatuhkan rezim yang berkuasa. Kita juga telah menyaksikan kerusuhan di Paris dan London, unjuk rasa kelas menengah di Israel yang memprotes harga rumah yang makin membumbung tinggi, gerakan massa melawan korupsi di India, demonstrasi para pelajar di Chile, hingga gerakan Occupy Wall Street (menguasai bursa Wall Street) yang bermula bermula di Manhattan, New York dan meluas ke hampir 1.500 kota di seluruh dunia, termasuk di Iran, Korea Selatan, Spanyol dan Australia.

Gerakan massa tersebut memang tidak memiliki tema yang seragam, namun semuanya merefleksikan hal yang sama: keresahan dan kemarahan masyarakat, khususnya kelas menengah dan kaum pekerja, terhadap konsentrasi kekuasaan dan kekayaan pada segelintir elit politik, pemilik korporasi besar dan pelaku industri keuangan.

Penyebabnya sangat jelas yaitu tingkat pengangguran yang terus meningkat baik di negara maju maupun di negara berkembang, keterampilan dan pendidikan yang tidak memadai bagi kaum muda untuk bersaing di lingkungan yang makin global, kebencian terhadap korupsi, lobi-lobi politik dan kebijakan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Mereka tidak lagi bicara tentang kemiskinan, tapi telah masuk ke isu yang lebih substantif, yakni ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi.

Dari sisi ekonomi, penyebab meningkatnya ketimpangan pendapatan sudah mencapai titik kulminasinya. Masuknya 2,3 juta pekerja dari Tiongkok dan India ke pasar tenaga kerja global membuat lahan kesempatan kerja bagi pekerja lokal makin berkurang. Perkembangan teknologi yang makin mengurangi kebutuhan pekerja kasar (unskilled workers), tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tidak bekerjanya mekanisme redistribusi pendapatan (pajak yang kurang progresif) juga turut menjadi penyebab melebarnya jurang pendapatan di dunia.

Adapun jalan keluarnya melalui dua pendekatan kebijakan untuk merespon persoalan ini. Pertama, Amerika Serikat menerapkan praktik liberalisasi keuangan, salah satunya dengan mempermudah pemberian kredit untuk rumah tangga. Pendekatan kedua, seperti dilakukan di banyak negara di Eropa adalah mengatasi kesenjangan oleh pelayanan publik (pendidikan gratis, layanan kesehatan, transportasi murah, dan lain-lain) yang dibiayai oleh anggaran fiskal negara.

Namun kedua pendekatan itu memiliki problem tersendiri. Krisis kredit perumahan yang akhirnya berujung pada kolapsnya industri keuangan Amerika empat tahun lalu menunjukkan pada kita bahwa liberalisasi keuangan pada gilirannya justru memicu kenaikan tingkat utang swasta (private debts), yang bebannya makin tidak tertanggungkan.

Sementara pendekatan fiskal yang dilakukan di Eropa untuk mendanai sektor pelayanan publik sangat membebani keuangan negara, karena pendapatan pajak yang sudah sangat tinggi itu tidak sepenuhnya mampu membiayai anggaran, sehingga harus didanai lewat utang. Hal ini pada gilirannya memicu defisit anggaran dan utang negara (public debts).

Di sisi lain, krisis ekonomi yang terus berkepanjangan akhirnya memaksa banyak perusahaan di negara maju melakukan pengurangan kapasitas produksi, termasuk mengurangi jumlah dan upah pekerja karena melemahnya tingkat permintaan.

Fenomena ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Karl Marx telah meramalkan munculnya persoalan ini lebih dari seabad yang lalu. Menurutnya, globalisasi, liberalisasi industri keuangan dan redistribusi pendapatan dari kaum pekerja kepada pemilik modal justru akan membawa kapitalisme pada kehancurannya sendiri. Kapitalisme yang “tidak dikekang” akan membawa perekonomian pada situasi over-capacity dan under-consumption, menghentikan roda produksi ekonomi dan menghasilkan krisis keuangan yang sangat destruktif, dipicu oleh menggelembungnya nilai aset dan kredit bermasalah. Waspadalah!

BERITA TERKAIT

Kemenkeu Kejar Utang 22 Obligor BLBI - GLOBAL BOND JAGA ARUS KAS PEMERINTAH

Jakarta-Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu terus mengejar 22 obligor penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang hingga kini belum…

Kian digemari, Gigit Usaha Camilan Dimsum

Kudapan dimsum sudah populer di lidah masyarakat Indonesia. Teksturnya yang kenyal dan lembut berpadu dengan rasa gurih, membuat makanan khas…

Bisnis Yang Bakal Kian Ngehits di Tahun2018

Peluang bisnis dan usaha masa kini yang memiliki prospek cukup menjanjikan dan bak kian ngehits di tahun 2018. tentunya tidak…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Prospek Ekonomi Digital

Beberapa tahun lalu kita belum membayangkan sopir taksi dapat mengemudikan mobilnya sendiri tanpa terikat formal bekerja di perusahaan taksi konvensional,…

Peringatan 100 Ekonom

Sekitar 100 ekonom berkumpul menyuarakan kondisi perekonomian Indonesia yang masih memprihatinkan saat ini. Kalangan ekonom pada kesempatan bertemu dengan Presiden…

Kemiskinan dan Pengangguran

  Dua musuh utama ekonomi Indonesia sekarang adalah kemiskinan dan pengangguran. Tahun lalu, angka kemiskinan dan pengangguran masing-masing mencapai 10,67%…