Pemerintah Targetkan Swasembada BBM di 2025

NERACA

Jakarta - Pemerintah menargetkan produksi kilang di dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) sendiri atau sudah berswasembada pada 2025. Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pihaknya berencana membangun empat kilang baru berkapasitas masing-masing 300.000 atau total 1,2 juta barel per hari dalam 10 tahun ke depan untuk mencapai target swasembada BBM tersebut. "Investasinya Rp100-120 triliun per kilang karena ini terintegrasi dengan petrokimia atau totalnya sekitar Rp400-480 triliun," katanya, di Jakarta, Senin (20/4).

Menurut dia, proyek tersebut akan dilakukan secara khusus seperti program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW. “Pembangunan kilang ini akan menjadi program prioritas nasional. Jadi, ada perpres khusus, mirip sekali dengan program 35.000 MW,” ujarnya. Ia mengakui pembangunan kilang BBM tidak bisa dengan skema biasa, sehingga perlu kebijakan dan regulasi dengan insentif yang khusus seperti program 35.000 MW. “Kami harapkan perpres kilang BBM selesai dalam waktu dekat, sehingga proses pengadaan bisa segera dimulai,” katanya.

Menurut dia, skema pengadaan bisa seperti proyek 35.000 MW melalui penunjukan langsung. Ia mengatakan, skema yang paling memungkinkan dan cepat dilakukan adalah penugasan pemerintah ke PT Pertamina (Persero) dan selanjutnya Pertamina mencari mitra. Selain kilang baru, Wiratmaja menambahkan, program swasembada BBM tersebut sudah termasuk revitalisasi empat kilang Pertamina. Keempat kilang yang akan direvitalisasi tersebut adalah Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Dumai dengan target penambahan produksi BBM sekitar 800.000 barel per hari.

Dengan demikian, melalui pembangunan dan revitalisasi delapan kilang tersebut, maka didapat tambahan produksi BBM sekitar dua juta barel per hari. Saat ini, produksi kilang dalam negeri yang dimiliki Pertamina sekitar 800.000 barel BBM per hari. Pertamina memperkirakan kebutuhan investasi revitalisasi kilang atau "refinery development master plan" (RDMP) itu mencapai 25 miliar dolar AS atau sekitar Rp300 triliun.

Wiratmaja mengatakan, pada 2025, dengan asumsi pertumbuhan empat persen per tahun, maka konsumsi BBM dalam negeri diperkirakan 2,5-2,6 juta barel per hari atau meningkat dibandingkan 2015 sebesar 1,5 juta barel per hari. “Kalau delapan proyek kilang ini selesai, maka kita tidak perlu impor BBM lagi, tapi hanya impor 'crude' saja. Bahkan, dimungkinkan kita ekspor BBM,” ujarnya. Ia menambahkan, proyek kilang BBM tersebut akan meningkatkan ketahanan energi.

Sebelumnya, VP Strategic Planning Business Development dan Operational Risk-Refining Pertamina Achmad Fathoni Mahmud mengatakan, saat ini Pertamina sedang mengerjakan proyek Refining Development Master Plan (RDMP) dan Grass Root Refinery (GRR). Melalui RDMP, Pertamina akan berupaya untuk memperbarui kilang nasional yang saat ini dimiliki untuk menjawab kebutuhan energi nasional.

Tahap pertama tiga kilang yakni Balongan, Cilacap, dan Balikpapan, ditargetkan akan beroperasi pada 2020-2021. Sementara tahap kedua Kilang Dumai dan Plaju direncanakan pada 2025. "Produksi minyak kita turun, sehingga dominan impor minyak mentah dan BBM. Maju kena mundur kena. Ini situasi yang kita hadapi," kata Fathoni.

Fathoni menjelaskan, dengan RDMP ini untuk mengampanyekan bahwa saat ini Indonesia butuh penyelamatan dengan bagaimana kilang-kilang minyak Pertamina ini ditingkatkan produksinya, sehingga mampu bersaing untuk berbisnis. Jika tidak, akan terbebani dengan harga minyak yang tinggi. “Ditargetkan ini dapat memproduksi BBM hingga 2 juta kilo liter per tahun,” kata dia.

Namun, diakui Fathoni proyek RDMP ini masih belum mampu menghapus Indonesia ketergantungan impor BBM. Untuk menghapus impor ini, Indonesia juga membutuhkan pembangunan dua hingga tiga kilang minyak baru. “Dengan RDMP ini hanya menutup gap besarnya impor. Kita akan bebas impor BBM jika bangun dua-tiga kilang baru, setelah itu ada kebijakan dari pemerintah untuk menghemat dan menekan konsumsi pertumbuhan BBM, sehingga itu akan bebas. Kuncinya itu ada di pemerintah,” tukasnya.

Ketahanan Energi

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk segera merealisasikan pembangunan kilang minyak yang telah lama dicanangkan. Hal ini selain untuk ketahanan energi nasional tetapi untuk swasembada Bahan Bakar Minyak (BBM).

Kurtubi memberi apresiasi terhadap langkah Pertamina yang ingin melakukan upgrading kapasitas kilang minyak, namun hal tersebut perlu didukung untuk membangun kilang baru. “Saya sepakat dukung upgrading kilang. Namun ini perlu dioptimalkan untuk membangun kilang anyar agar kita bisa swasembada BBM," ucap Kurtubi.

Menurut Kurtubi, pembangunan kilang minyak yang baru diharapkan tidak menggunakan konsep di masa lalu. Pasalnya, peta pengelolaan BBM dalam negeri saat ini menggunakan bahan baku atau minyak mentah melalui impor.

Related posts