Larangan Ekspor Mineral Mentah dan Bir Persempit Investasi

Penanaman Modal

Selasa, 21/04/2015

NERACA

Jakarta - Dengan sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia seperti larangan ekspor mineral mentah dan larangan penjualan bir, beberapa negara menganggap langkah tersebut sebagai penyempitan peluang investasi di Indonesia. Dekan dan Profesor Lee Kuan Yew School of Public Policy di National University of Singapore, Kishore Mahbubani menjelaskan, yang terpenting dalam mengembangkan perekonomian di satu negara adalah dengan mendengarkan apa yang dikatakan para pelaku pasar.

“Saat ini ada firasat akan berkembangnya nasionalisme perekonomian (di Indonesia). Ini real sentimen yang dapat masuk dalam pembuatan kebijakan pemerintah ke depan,” tutur Mahbubani di Jakarta (20/4).

Menurutnya, keterbukaan secara objektif dapat menjadi salah satu faktor penting pengembangan ekonomi suatu negara. Selain dapat meningkatkan jumlah investasi tapi juga membantu penyediaan lapangan kerja baru. “Indonesia sebenarnya siap dengan keterbukaan bukan hanya perusahaan lokal tapi juga interconnected company. Keterbukaan di Indonesia juga dapat meningkatkan daya saing bagi seluruh negara ASEAN,” terangnya.

Selama enam bulan terakhir, dia melihat pemerintah Indonesia sebenarnya telah aktif menunjukkan berbagai gebrakan termasuk membuka layanan satu pintu untuk investasi. Tak heran, menurutnya, kepemimpinan Indonesia sangat penting bagi ASEAN.

Chairman The Boston Consulting Group Hans Paul Burkner mengingatkan, pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pengembangan ekonomi negara pada satu tahun pertama saja. Itu semua harus menjadi langkah berkelanjutan hingga dapat berpengaruh positif pada negara Asean lain.

Sementara itu, ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan tidak hanya menyasar investor asing untuk memenuhi target investasi Rp 519 triliun tahun ini. BKPM perlu membangun sinergi dengan pemda untuk memastikan proses realisasi setiap rencana investasi yang masuk tidak mengalami hambatan.

Sebab, berdasar data BKPM, rasio investasi secara nasional hanya 39,4 persen. Angka tersebut diperoleh dari rencana investasi yang masuk ke seluruh wilayah Indonesia 2005–2014 sebesar USD 427,99 miliar dan realisasi investasi pada periode yang sama USD 168,23 miliar.

“Angka rasio investasi tersebut mencerminkan tidak mulusnya proses realisasi investasi. Untuk meningkatkan angka realisasi investasi, peran pemda menjadi sangat penting karena merekalah yang berwenang terhadap wilayah yang menjadi lokasi investasi,’’ kata Franky.

Dia memaparkan, dari lima provinsi yang menjadi tujuan utama investasi di Indonesia pada periode 2010–2014, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Banten, dan Kaltim, hanya dua provinsi yang memiliki rasio investasi 50 persen. Yakni, DKI Jakarta dan Jabar. DKI Jakarta memiliki rasio investasi 68,77 persen dari rencana investasi 2005–2014 sebesar USD 68,944 miliar dan realisasi investasi periode yang sama USD 47,41 miliar. ’’Sementara itu, Jabar memiliki rasio investasi 58,14 persen dari rencana investasi 2005–2014 sebesar USD 57,49 miliar dan realisasi investasi periode yang sama USD 33,42 miliar,’’ paparnya.

Franky melanjutkan, tiga provinsi tujuan investasi utama lainnya memiliki rasio investasi di bawah 50 persen. Dia menguraikan, di Jatim rasio investasinya hanya 40,68 persen, Banten 31,86 persen, dan Kaltim 40,51 persen.

Menurut Franky, jika pemerintah mampu meningkatkan rasio investasi lima wilayah utama tersebut hingga 70 persen, target investasi bisa tercapai. ’’Baik target investasi pada 2015 sebesar Rp 519 triliun atau lima tahun mendatang dengan target Rp 3.500 triliun dapat tercapai,’’ lanjutnya.

Franky menuturkan, salah satu upaya BKPM untuk membangun sinergi dengan pemda adalah melalui penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional (KP3MN) di Surabaya pada 14-15 April mendatang. Kegiatan tersebut rencananya diikuti pejabat badan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (BPMPTSP) provinsi dan BPMPTSP kabupaten/kota. ’’Kegiatan tersebut juga direncanakan menghadirkan Menko Perekonomian, Mendagri, serta menteri kehutanan dan lingkungan hidup,’’ imbuhnya.