RI Perlu Antisipasi Stagflasi

KELOMPOK NEGARA G-20 KHAWATIR GUNCANGAN PASAR

Senin, 20/04/2015

Jakarta – Di tengah kekhawatiran kelompok negara G-20 terhadap risiko guncangan pasar dan nilai tukar mata uang yang patut diwaspadai, kalangan ekonom mengingatkan ancaman stagflasi dalam perekonomian Indonesia dapat terjadi setiap saat apabila penurunan daya beli masyarakat terus berlanjut tanpa intervensi dari pemerintah.

NERACA

Para menteri keuangan yang tergabung kelompok negara G-20 dalam pertemuannya bersama Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) di Washington, Amerika Serikat, akhir pekan lalu, memperingatkan kondisi ekonomi global masih rentan untuk menghadapi berbagai tantangan seperti guncangan kurs mata uang, utang publik yang tinggi, ketegangan geopolitik dan risiko pasar.

Meski demikian, mereka sama sekali tidak membahas krisis keuangan Yunani. Namun dalam komunike bersamanya seperti dikutip dari laman www.imf.org, mereka sepakat negara-negara di dunia perlu mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek, dan peran bank sentral perlu mengomunikasikan kebijakan mereka secara jelas sehingga tidak membuat kekhawatiran pasar.

Dalam pertemuan internasional tersebut, pemerintah Indonesia diwakili Menkeu Bambang PS Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia Agus D. Martowardojo.

Menghadapi kekhawatiran kelompok negara G-20 tersebut, Indonesia perlu lebih dini menyiapkan terobosan kebijakan agar ekonomi negeri ini tidak terjebak pada kondisi stagflasi, dimana situasi harga barang-barang terus meningkat di tengah kemampuan daya beli masyarakat yang makin menurun belakangan ini.

Menurut data BPS terbaru, besaran upah rata-rata buruh pabrik pada kuartal 4-2014 naik 1,11% menjadi Rp 2.153.400 dibanding kuartal 3-2014 Rp 2.117.400 per bulan.Namun secara riil, nilai upah buruh tersebut mengalami penurunan 3,23%. Ini artinya secara nominal naik, tapi daya beli mereka turun karena tergerus inflasi.

Menurut pengamat ekonomi Purbaya Yudhi Sadewa, ketidakseimbangan antara inflasi dengan pendapatan tak lepas dari peran pemerintah sebagai pengatur harga bahan pokok yang begitu saja dilepas ke pasar tanpa adanya intervensi yang menyeluruh dari pemerintah.

"Kalau ini terus dibiarkan maka itu akan berbahaya karena daya beli masyarakat turun lalu harga-harga pada naik maka itu akan mengancam pertumbuhan ekonomi lantaran selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu ditopang oleh konsumsi atau daya beli masyarakat," ujarnya kepada Neraca, Sabtu (18/4).

Purbaya mengatakan stagflasi dapat juga terjadi di Indonesia ketika ekonomi melambat dan pengangguran meninggi, tetapi harga dan inflasi naik. "Tanda-tanda stagflasi makin terlihat seiring langkah bank sentral menaikkan suku bunga untuk meredam lonjakan inflasi. Namun sekarang Bank Indonesia (BI) cenderung menahan suku bunganya, meski masih di level terlalu tinggi," ujarnya.

Karena itu, dia mengingatkan pemerintah untuk menghindari stagflasi, perlu langkah-langkah meningkatkan investasi dan ekspor guna memacu pertumbuhan. "Saat ini pemerintah juga mulai terlihat untuk mengarah kesana dengan menargetkan ekspor sebesar 300% dan mempermudah proses perizinan investasi yang dilakukan oleh BKPM," ujarnya.

Dalam jangka pendek, kata dia, otoritas fiskal disarankan memberikan insentif pajak kepada sektor riil agar sektor tersebut tetap bisa tumbuh. "Selain itu, pemerintah dan BI harus meningkatkan koordinasi untuk mengurangi dampak lanjutan inflasi dari kenaikan harga BBM, yang bisa jadi melebihi ekspektasi pasar karena saat ini harga minyak di lepas ke pasar internasional," ujarnya.

Kepercayaan Masyarakat

Ekonom LIPI Latief Adam mengatakan, kalau saat ini tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar terhadap pemerintah mulai menurun. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah dan BI dinilai belum cukup menguatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar.

"Inflasi tinggi dan daya beli masyarakat yang tergerus menjadi faktor kuat makin melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat dan pelaku pasar belum yakin pemerintah bisa mengimplementasikan rencananya sendiri," ujarnya.

Menurut Latief, faktor penting yang seharusnya disadari pemerintah adalah untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat dan pasar, di antaranya adalah soal kepastian implementasi kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan.

“Pemerintah harusnya bisa membebarkan secara teknis bagaimana rencana mengurangi defisit neraca perdagangan itu. Kebijakan kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM dan hal-hal yang membuat keyakinan publik terganggu,"ujarnya.

“Pasar butuh kepastian, kebijakan yang dikeluarkan tak hanya butuh hal yang konkret, tapi juga harus ada target yang jelas. Ini yang tak diungkapkan pemerintah dengan baik,” katanya.

Terkait dengan kondisi ekonomi global, seharusnya pemerintah bisa merespon cepat ketika gejolak ekonomi akibat guncangan kurs mata uang dan pasar modal terjadi sesudahnya. “Gejolak saat ini mungkin memang hanya temporer, tapi jika dibiarkan akan menjadi permanen karena ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah,” tutur dia.

Direktur Indef Enny Sri Hartati menegaskan, selama ini pemerintah selalu tenang dan terkesan nyaman jika tidak ada capital outflow atau kondisi keuangan perbankan dalam batas aman. Tapi patut dicatat salah satu faktor utama terjadinya krisis karena menurunnya daya beli masyarakat yang rendah, dan itu yang terjadi di Indonesia saat ini.

"Pemerintah lupa penggerak utama ekonomi adalah tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat yang tinggi. Dengan menurun drastisnya konsumsi masyarakat, hal ini patut diwaspadai krisis mengancam di depan mata," ujarnya.

Apalagi kenaikan harga-harga seperti BBM, TDL, Elpiji yang terus merangkak naik, sehingga kebutuhan masyarakat bertambah berat, ditambah lagi tingkat pendapatan masyarakat cenderung tetap, ini yang menyebabkan merosotnya konsumsi masyarakat, dan pertanda mulai mengarah krisis.

"Pemerintah beralibi kenaikan seperti BBM, TDL, dan LPG hanya seberapa persen. Tapi dampaknya terhadap harga barang naik tajam. Paradigma inilah yang harus dihilangkan. Jadi sudah sepatutnya bagaimana pemerintah mampu menekan harga kebutuhan pokok dan mengukur stabilitas harga," ujarnya.

Oleh karenanya, masyarakat dan kalangan pengusaha sekarang menunggu arah kebijakan pemerintah yang konsisten guna menuju stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. "Publik sudah menunggu gebrakan pemerintahan Jokowi - JK membangun Indonesia lebih baik, perekonomian yang stabil dan menyeluruh, jangan sampai karena lamban dalam penanganan, Indonesia bisa masuk ke jurang krisis yang dalam," ujarnya. agus/iwan/bari/mohar

Pengamat Ekonomi, Hendri Saparini mengatakan kebijakan kenaikan upah buruh seharusnya berorientasi dari peningkatan daya beli buruh. Tentu saja dalam menetapkan kebijakan pengupahan juga mempertimbangkan aspek pertumbuhan, daya saing ekonomi dan pemerataan ekonomi secara berkesinambungan.

Dia mengingatkan, dalam menaikkan upah minimum secara signifikan perlu dibarengi dengan seperangkat kebijakan untuk menahan kenaikan biaya produksi non upah, misalnya biaya energi, biaya bunga pinjaman.