Memperingati Hari Buruh Nasonal Secara Bijak - Oleh: Sapto Ibrahim, Relawan Buruh Kebangsaan

Peringatan 1 Mei sebagai hari buruh nasional sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 1920. Waktu itu, Ibarruri Aidit (putri sulung D.N. Aidit) sewaktu kecil bersama ibunya pernah menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional di Uni Sovyet. Namun, sejak masa pemerintahan Orde Baru hari Buruh tidak pernah lagi diperingati di Indonesia. Sehingga, 1 Mei menjadi hari seperti biasanya, bukan lagi merupakan hari libur untuk memperingati peranan buruh dalam masyarakat dan ekonomi.

Semasa Soeharto berkuasa, aksi untuk peringatan May Day masuk kategori aktivitas subversif, karena May Day selalu dikonotasikan dengan ideologi komunis. Peringatan 1 Mei sebagai hari buruh dihapuskan oleh pemerintah Soeharto kala itu, lebih disebabkan karena gerakan buruh dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis. Dimana gerakan tersebut telah memunculkan kejadian G30S pada 1965.

Namun, setelah era Orde Baru berakhir, setiap tanggal 1 Mei kembali marak dirayakan oleh buruh di Indonesia dengan demonstrasi di berbagai kota. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya pemerintah tidak pernah melarang para buruh untuk mengekspresikan keinginan dan harapannnya melalui kegiatan aksi atau untuk rasa. Penetapan tanggal 1 Mei sebagai hari buruh nasional menjadi bukti kepedulian pemerintah terhadap kaum buruh.

Pemanfaatan tanggal 1 Mei sebagai ruang ekspresi diri tentu menjadi hal sangat penting. Sehingga kaum buruh tidak perlu mengekspresikan keinginan dan harapannya diluar yang telah ditetapkan pemerintah. Tindakan ini menjadi sangat penting agar tujuan dari aksi buruh lebih terorganisir dan terstruktur dengan konsep perjuangan yang jelas. bukan melakukan aksi tanpa visi.

Namun demikian, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangan sampai aksi buruh ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Dalam menjalakan aksi unjuk rasa, kaum buruh harus dapat melakukannya secara tertib dan baik. Bukan dengan aksi anarkis yang dapat mengganggu ketertiban umum, apalagi sampai melakukan pengerusakan atau penjarahan aset pemerintah atau pun pihak swasta yang berada di sekitarnya. Indonesia adalah negara demokratis, bukan negara anarkis yang masyarakatnya bermental hedonis.

Akan menjadi jauh lebih bermanfaat ketika para buruh dapat memanfaatkan momentum peringatan 1 Mei sebagai upaya meningkatkan kesejahteraannya. Upaya ini tentu perlu dilakukan guna menjaga iklim investasi. Sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap stabil. Dengan harapan, investor asing tidak akan segan-segan untuk terus menanamkan investasinya di Indonesia. Imbasnya adalah tentu tingkat kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat.

Masyarakat Indonesia saat ini tentu dapat melihat bagaimana upaya pemerintahan Jokowi-JK menjaga kepercayaan masyarakat Internasional terhadap bangsa Indonesia. Dalam berbagai kesempatan perhelatan internasional, pemerintah terus berupaya menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia dalam keadaan baik-baik saja. Indonesia merupakan sahabat dunia Internasional. Indonesia akan mempermudah iklim invertasi bagi asing. Tindakan itu tentu hanya untuk 1 (satu) tujuan, yaitu demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk itu, marilah kita menjaga dan membantu upaya Presiden Jokowi tersebut dengan terus bekerja keras dan ikhlas. Saatnya bagi kita untuk terus Kerja, Kerja dan Kerja.***

BERITA TERKAIT

Menyikapi Demonstrasi Buruh di Era Informasi

  Oleh : Mochtar Hidayat, Mahasiswa STISIP Mbojo, Bima, NTB   Secara umum, buruh menempati posisi yang istimewa dalam struktur…

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari

Target Pencairan Dana LPDB Maksimal 21 Hari  NERACA Malang - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM berkomitmen penuh untuk terus…

Penggabungan PGN Ke Pertamina - Oleh : Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for budget Analysis (CBA)

Hingga september 2017 total aset Perusahaan Gas Negara (PGN) mencapai USD6.307.676.412 atau setara Rp83.892.096.279.600 (Kurs Rupiah Rp 13.300). Bahkan PGN…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Kebijakan Impor Belum Signifikan Turunkan Harga Beras

Oleh: Budi Santoso Pasokan beras impor secara bertahap mulai memasuki gudang Perum Bulog dan sampai saat ini tercatat 57.000 ton…

Putusan Mahkamah yang Dinilai Aneh

Oleh: Maria Rosari Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutus tiga perkara permohonan uji materi atas pasal 79 ayat (3)…

Kembalinya Debitur Sontoloyo

Oleh: Eko B. Supriyanto, Pengamat Perbankan Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan berulang-ulang mempersoalkan masalah wait and see dunia usaha.…