NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan Indonesia membutuhkan kilang minyak baru, untuk mengurangi ketergantungan impor yang bisa mengganggu kinerja neraca transaksi berjalan.

"Kita kan sudah punya minyak sendiri, kalau kita sudah punya kilang, maka (minyak) yang mentah bisa dikilangkan dalam negeri dan bisa impor minyak mentah yang lebih murah (untuk diolah)," katanya di Jakarta, Jumat (17/4), pekan lalu.

Sofyan mengatakan kebutuhan kilang ini sangat mendesak, apalagi PT Pertamina berniat memproduksi bensin jenis baru dengan oktan lebih tinggi, yaitu Pertalite, yang belum tentu bisa dipenuhi dari dalam negeri.

Dengan kemungkinan pengadaan Pertalite yang terbatas karena belum adanya kilang baru, lanjut Sofyan, maka membuat pemenuhan kebutuhan minyak bumi olahan tersebut harus dilakukan melalui impor.

"Sekarang tantangan berat bagi Pertamina adalah pembangunan dan perbaikan kilangnya, karena sudah pada tua, ada yang sudah 40 tahun, yang paling muda adalah kilang Balongan. Memang, perbaikan kilang membutuhkan uang dan waktu," katanya.

Menurut Sofyan, kilang minyak yang ada di Indonesia sebagian besar fokus untuk memproduksi bensin RON 88 jenis premium, padahal PT Pertamina mau mengurangi produksi premium dan membatasi distribusinya di daerah perkotaan.

"Kalau mau menghilangkan RON 88, maka terpaksa tutup semua kilang. Implikasinya, kita terpaksa impor produk-produk itu yang sudah jadi, 100 persen. Inilah pilihan sulit, karena selama ini Pertamina tidak melakukan perbaikan kilang," jelasnya.

Namun, ia mengakui membangun kilang baru dengan melibatkan peran investor swasta tidak mudah, meskipun pemerintah memberikan insentif perpajakan, karena hasil keuntungan yang terlalu kecil sehingga berpotensi merugi.

"Biaya investasinya terlalu tinggi, selain itu 'margin' di kilang terlalu rendah. Oleh karena itu, banyak perusahaan minyak yang sudah di hulu, cenderung investasi di hulu saja, tidak seperti perusahaan hilir yang hidupnya tergantung (pengadaan) kilang," ujarnya.

Dalam jangka panjang, Sofyan mengharapkan adanya pemanfaatan energi terbarukan dan ramah lingkungan seperti gas yang lebih diintensifkan oleh PT Pertamina (Persero), apalagi pemerintah sejak dulu telah memberikan dukungan berupa dana. "Pemerintah telah memberikan insentif yang cukup untuk membangun pipa dan SPBG. Itu anggarannya besar di Kementerian ESDM. Karena kita melihat yang akan datang, konsumsi gas dalam negeri akan meningkat," katanya.

Sementara itu, Pengamat energi, Darmawan Prasodjo menyebutkan pemerintah diharapkan mau menggelontorkan insentif agar rencana pembangunan kilang yang selama ini jalan di tempat bisa segera terealisasi.

Dirinya menaksir, untuk membangun kilang minyak berkapasitas 300.000 barel per hari setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar 70 miliar dollar AS. “Bangun kilang memang kurang menarik, karena IRR (imbal baliknya) rendah. Tapi untuk kedaulatan energi kita, saya kira pemerintah harus memberikan insentif,” kata dia.

President Commissioner Ametis Energi Nusantara itu mengatakan, jika memiliki kilang yang cukup, Indonesia akan lebih hemat dalam importasi produk minyak. Saat ini, dari 900.000 barel minyak yang diimpor, sebanyak 250.000 berupa minyak mentah. Sisanya, atau mayoritas adalah produk minyak. “Kita tidak punya kilang yang cukup. Kapasitas kilang kita saat ini 1,039 juta barel. Padahal kebutuhan 1,5 juta barel,” pungkasnya. [agus]